ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HAK TANGGUNGAN DI PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS 1B (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.Eks/2023/PA.Tgm)

THYRAFI, AMELIA PUTRI (2025) ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HAK TANGGUNGAN DI PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS 1B (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.Eks/2023/PA.Tgm). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pada pasal 1178 ayat (2) BW, disebutkan bahwasannya pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan melalui lelang, pihak kreditur atau bank memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk dapat melakukannya sendiri tanpa perlu melibatkan pengadilan atau disebut dengan parate eksekusi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa parate eksekusi yang diberikan oleh doktrin adalah kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Hal ini berarti, bahwa jika debitur wanprestasi, maka kreditur bisa melaksanakan eksekusi objek jaminan, tanpa harus meminta fiat dari ketua pengadilan, yang di mana ada aturan mainnya sendiri, dan karenanya prosedurnya lebih mudah dan biaya lebih murah. Namun kenyataannya apabila terjadi wanprestasi sengketa ekonomi syariah, umumnya lembaga keuangan syariah akan meminta bantuan pada Pengadilan Agama untuk melakukan lelang eksekusi. Permasalahan yang diteliti dalam masalah ini yakni, bagaimana tata cara penyelesaian sengketa hak tanggungan di Pengadilan Agama Tanggamus dalam Putusan Nomor 01/Pdt.Eks/2023/PA.Tgm serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa hak tanggungan di Pengadilan Agama Tanggamus. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh secara langsung berupa data Putusan Nomor 01/Pdt.Eks/2023/PA.Tgm dan wawancara langsung dengan pimpinan dan panitera Pengadilan Agama Tanggamus, sedangkan data sekunder yaitu berupa data-data yang mendukung penelitian ini berupa buku, artikel, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa hak tanggungan di Pengadilan Agama Tanggamus yang pertama dengan mengajukan permohonan eksekusi, kemudian ketua pengadilan agama meneliti kelengkapan berkas yang diajukan, selanjutnya ketua pengadilan akan melakukan aanmaning (teguran) kepada pihak debitur yang wanprestasi, melakukan sita eksekusi, kemudian penjualan lelang yang akan dilakukan oleh pejabat lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Dalam menerapkan hukumnya Peradilan Agama Tanggamus Kelas 1B selalu berpedoman pada sumber hukum Islam. Hal ini berarti dalam prosedur penyelesaian sengketa hak tanggungan di Pengadilan Agama Tanggamus Kelas 1B dalam Putusan No. 01/Pdt.Eks/2023/PA/Tgm pun sudah sesuai dengan syariat Islam. Kata Kunci: Hak Tanggungan, Eksekusi, Pengadilan Agama. ABSTRACT In article 1178 paragraph (2) BW, it is stated that in the implementation of the sale of the object of mortgage rights through auction, the creditor or bank has the power or authority to be able to do it alone without the need to involve the court or called parate execution. The article explains that parate execution given by doctrine is the authority to sell on its own power. This means, that if the debtor defaults, the creditor can carry out the execution of the security object, without having to ask for a fiat from the head of the court. Which has its own rules of the game, and therefore the procedure is easier and costs less. But in reality, if there is a default in a sharia economic dispute, generally sharia financial institutions will ask for assistance from the Religious Court to conduct an execution auction. The issues examined in this problem are, how is the procedure for resolving mortgage disputes at the Tanggamus Religious Court in case Number 01/Pdt.Eks/2023/PA.Tgm and how is the review of Islamic Law on the settlement of mortgage disputes at the Tanggamus Religious Court. This type of research is field research. It uses interview and documentation data collection techniques. Primary data is obtained directly in the form of case data Number 01/Pdt.Eks/2023/PA.Tgm and direct interviews with the leadership and clerks of the Tanggamus Religious Court, while secondary data is in the form of data that supports this research in the form of books, articles, journals, and other scientific works. The results of this study indicate that the procedure for resolving mortgage disputes in the Tanggamus Religious Court is first by submitting a request for execution, then the chairman of the religious court examines the completeness of the files submitted, then the chairman of the court will conduct aanmaning (reprimand) to the defaulting debtor, conduct execution seizure, then auction sales which auction officials will carry out through KPKNL (State Wealth and Auction Service Office). In applying the law, the Tanggamus Class 1B Religious Court is always guided by sources of Islamic law. This means that the procedure for resolving mortgage disputes at the Tanggamus Class 1B Religious Court in case No. 01/Pdt.Eks/2023/PA/Tgm is also in accordance with Islamic law. Keywords: Mortgage, Execution, Religious Court.

Actions (login required)

View Item