ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN KAKAO (Studi di Pekon Atar Lebar Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus)

RISKI, SAPUTRA (2025) ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN KAKAO (Studi di Pekon Atar Lebar Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik kerja sama bagi hasil lahan kakao di Pekon Atar Lebar, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus. Perjanjian sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan kakao dikenal dengan istilah akad musa>qah, di mana pemilik lahan menyerahkan pepohonan kepada pengelola dengan ketentuan hasil kakao yang sudah terjual dibagi dua, yaitu 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengelola. Praktik ini umumnya dilakukan secara lisan tanpa batas akhir kesepakatan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem bagi hasil pengelolaan lahan kakao di Pekon Atar Lebar Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus dan bagaimana analisis fikih muamalah terhadap sistem bagi hasil pengelolaan lahan kakao di Pekon Atar Lebar Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus . Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan sumber data primer dari wawancara dengan tiga pemilik lahan, tiga pengelola lahan, dan satu aparatur pekon. Pendekatan yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data penunjang diperoleh dari literatur dan teori kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama bagi hasil di Pekon Atar Lebar merugikan pengelola lahan kakao sebab pemotongan hasil dilakukan oleh pemilik lahan sebelum pembagian hasil tanpa kesepakatan, yang berdampak pada jumlah hasil yang diterima pengelola. Dari perspektif fikih muamalah, praktik ini tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam karena terdapat unsur ketidakrelaan dan ketidakadilan dalam pembagian hasil. Selain itu, perjanjian kerja sama tidak mencantumkan batas waktu berakhirnya kerja sama, sehingga mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan taghrir (penipuan), yang merupakan bentuk kerja sama yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur kemudaratan. Kata Kunci : Bagi hasil, Fikih Muamalah, Kakao. ABSTRACT This research was motivated by the practice of cooperative sharing of cocoa land in Pekon Atar Lebar, Bandar Negeri Semuong District, Tanggamus Regency. The profit-sharing system agreement in cocoa land management is known as the musa>qah contract, where the land owner hands over the trees to the manager with the provision that the cocoa products that have been sold are divided in half, namely 50% for the owner and 50% for the manager. This practice is generally carried out orally without a final agreement limit, so it does not have clear legal force and has the potential to harm one of the parties. The formulation of the problem in this study is how the profit sharing system for cocoa land management in Pekon Atar Lebar, Bandar Negeri Semuong District, Tanggamus Regency and how is the analysis of muamalah fiqh on the profit-sharing system for cocoa land management in Pekon Atar Lebar, Bandar Negeri Semuong District, Tanggamus Regency. This research includes a type of field research with primary data sources from interviews with three land owners, three land managers, and one pekon apparatus. The approach used includes observation, interviews, and documentation, while supporting data is obtained from literature and literature theory. The results of the study show that the practice of profit sharing cooperation in Pekon Atar Lebar is detrimental to cocoa land managers because the cutting of profits is carried out by the landowner before the distribution of profits without an agreement, which has an impact on the amount of yield received by the manager. From the perspective of muamalah fiqh, this practice is not in accordance with the principles of Islamic law because there are elements of unwillingness and injustice in the distribution of results. In addition, the cooperation agreement does not include a time limit for the end of cooperation, so it contains elements of gharar (uncertainty) and taghrir (fraud), which are forms of cooperation that are prohibited in Islam because they contain elements of harm. Keywords: Cocoa, Fiqh Muamalah, Profit sharing.

Actions (login required)

View Item