TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN DATA WALI MAFQUD (Studi di KUA Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)

DAHLIKA, RAHMA CAESARANI (2025) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN DATA WALI MAFQUD (Studi di KUA Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (680kB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (926kB)

Abstract

ABSTRAK Pengertian wali nikah dalam kamus besar bahasa indonesia adalah memberikan kuasa kepada seseorang dan dalam perkawinan wali mempunyai arti perwalian atas orang dalam perkawinanya. Perwalian berasal dari bahasa Arab walayah atau wilayah yaitu hak yang diberikan oleh syari'at yang membuat wali mengambil dan melakukan sesuatu kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan. Perkara wali mafquud yang terjadi di KUA Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dimana wali nasab dari calon mempelai perempuan tidak diketahui keberadaanya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dalam silsilah perwalian calon mempelai wanita sudah tidak ada lagi garis wali nasab. Namun karena meningkatnya status wali mafquud sampai saat ini terdapat beberapa oknum yang menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi dengan menutupi keberadaan walinya padahal sebenarnya walinya masih hidup. Berdasarkan deskripsi diatas permasalahan dapat dirumuskan yaitu, bagaimana penetapan wali hakim sebagai pengganti wali mafquud yang diterapkan di KUA Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pemalsuan data wali mafquud berdasarkan Hukum Islam? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penetapan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang mafquud yang diterapkan di KUA Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dan untuk mengetahui perspektif Hukum Islam menganai wali nasab yang mafquud di KUA Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research) dibantu dengan kepustakaan (library research) metode yang digunakan metode kualitatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa untuk membuktikan walinya mafquud kepala KUA memeriksa berkas pengantin apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang ada sesuai dalam Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 pasal 12 ayat 5, bahwa pengantin harus melampirkan surat keterangan wali mafquud dari lurah atau kepala desa setempat jika ditemukan terdapat pengantin yang melakukan manipulasi data walinya telah mafquud pernikahan bisa dibatalkan (fasid) ke pengadilan agama karena telah melanggar rukun dan syarat perkawinan. Sedangkan dalam status wali hakim yang diterapkan di KUA Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung menurut Hukum Islam sudah sesuai dengan KHI yang telah disebutkan dalam pasal 20 ayat 1 "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki harus memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh. Namun sampai saat ini masih terdapat beberapa oknum yang melakukan manipulasi status mafquud dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan banyak pihak. dalam hal ini pemalsuan data pernikahan akibat hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yaitu dibatalkannya perkawinan sesuai ketentuan undang-undang, dan perkawinan tersebut dianggap tidak ada. Kata kunci: Wali Nikah,Wali Mafquud,Hukum Islam. ABSTRACT The definition of marriage guardian in the big indonesian dictionary is to give authority to someone and in marriage guardian has the meaning of guardianship over the person in the marriage. Guardianship comes from the Arabic word walayah or territory, namely the right given by the Shari'a which makes the guardian take and do something if necessary by force without the willingness and consent of the person being guardian. The guardian mafquud case occurred in the KUA Sukabumi District, Bandar Lampung, where the where abouts of the prospective bride's guardian were not known, whe ther they were still alive or dead. In the guardianship line age of the prospective bride, there is no longer a line of guardians. How ever, due to the increase in the status of mafquud guardians, to this day there are several individuals who abuse it for personal gain by covering up the where abouts of their guardians even though the guardians are actually still alive. Based on the above description of the problem can be defined as how a guardianship to replace a guardianship applied in the KUA district of lampung and how the islamic law perspective on the status of a guardian of the magistrate in place of nasab in the KUA district of lampung city. The purpose of this study is to know that a guardian of the judge is a replacement for nasab, which is applied in the KUA district of lampung city, and to know the perspective of islamic law regarding the existing Islamic Law in the KUA district of lampung city. This type of research is a field research field aided by library research methods used by qualitative methods. The nature of this research is a descriptive analysis. The data source in the research is the primary and secondary data source. The study concludes that the appointment of a judge instead of the guardian of mafquud, which is applied in KUA district of lampung, is explained by it’s practice to prove the guardian of the past mafquud, head of KUA that the bride must include a letter by mafquud regent from mayor or local village head if found there is bride who is employing data manipulation that the marriage mafquud could be annulled (fasid) into a religious court for violating the marital arrangement and conditions. Where as in the legal status of a guardian of justice in KUA, the municipal corporation of lampung is consistent with the KHI referred to in article 20 verse 1 “acting asa marriage guardian is that a man must qualify the islamic law of muslim, aqil, baligh”. How ever, until now there are still several individuals who manipulate mafquud status and misuse it for personal gain, this causing harm to many parties. Keyword: Marriage Guardian, Guardian Mafquud,Islamic Law.

Actions (login required)

View Item