TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA BAGI HASIL PEMBUATAN ARANG (Studi di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)

PUTRI, AMELIA (2025) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA BAGI HASIL PEMBUATAN ARANG (Studi di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Kerja sama bagi hasil pembuatan arang di Desa Kebun Dalam yaitu pemilik modal (ṣāḥibul māl) menyerahkan seluruh modalnya kepada pengelola (muḍārib) sebesar Rp. 150.000.000 untuk dikelola dalam usaha pembuatan arang. Dalam perjanjian pemilik modal dan pengelola sepakat hasil yang didapat dikurangi dengan modal dan sisa dari keuntungan pengelolaan barulah dibagi dengan pemilik modal 60% dan pengelola 40%. Rumusan masalah ini adalah Bagaimana praktik kerja sama bagi hasil pembuatan arang di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji? dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerja sama bagi hasil pembuatan arang di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik kerja sama bagi hasil pembuatan arang di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerja sama bagi hasil pembuatan arang di Desa Kebun Dalama Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis. Informan penelitian terdiri dari 2 orang. Teori yang digunakan yaitu akad dengan pendekatan muḍãrabah. Berdasarkan hasil penelitian ini, praktik kerja sama bagi hasil pembuatan arang yang di lakukan di Desa Kebun Dalam adalah sistem bagi hasil dengan kesepakatan lisan antara pemilik modal (ṣāḥibul māl) dengan pengelola (muḍārib). Sistem pembagian hasil praktik kerja sama pembuatan arang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal 60:40 kerap kali menjadi 70:30 dari hasil penjualan arang setiap 15 hari sekali. Praktik kerja sama bagi hasil pembuatan arang menjadi tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad secara umum tidak sesuai dengan rukun dan syarat muḍãrabah. Kata Kunci : Pembuatan Arang, Hukum Ekonomi Syariah, Muḍãrabah. ABSTRACT The profit-sharing partnership in making charcoal in Kebun Dalam Village is where the owner of the capital (ṣāḥibul māl) gives all of his capital to the manager (muḍārib) in the amount of Rp. 150,000,000 to be managed in the charcoal making business. In the agreement, the owner of the capital and the manager agree that the results obtained are deducted from the capital and the remaining profit from the management is then divided by the owner of the capital 60% and the manager 40%. The formulation of this problem is How is the practice of cooperation for the production of charcoal in Kebun Dalam Village, Way Serdang District, Mesuji Regency? and How is the review of sharia economic law on the practice of cooperation for the production of charcoal in Kebun Dalam Village, Way Serdang District, Mesuji Regency. The purpose of this research is to find out the practice of cooperation for the production of charcoal in Kebun Dalam Village, Way Serdang District, Mesuji Regency and to find out the review of sharia economic law on the practice of cooperation for the production of charcoal in Kebun Dalam Village, Way Serdang District, Mesuji Regency. This research uses qualitative research methods. This type of research includes field research (field research) which is descriptive analysis. The theory used is the contract with the muḍãrabah approach. Based on the results of this study, the practice of profit-sharing in charcoal making in Kebun Dalam Village is a profit-sharing system with a verbal agreement between the capital owner (ṣāḥibul māl) and the manager (muḍārib). The profit sharing system of charcoal making is not in accordance with the initial agreement of 60:40, often becoming 70:30 from the sale of charcoal every 15 days. The practice of profit-sharing cooperation in charcoal making is not in accordance with Islamic economic law, because the pillars and conditions of the contract in general are not in accordance with the pillars and conditions of muḍãrabah. Keywords: Charcoal Making, Sharia Economic Law, Muḍãrabah.

Actions (login required)

View Item