ANALISIS FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP TUGAS DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TRIGUSTINA, HIDAYANTI (2025) ANALISIS FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP TUGAS DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

[thumbnail of SKRIPSI BAB I DAN V.pdf] PDF
Download (5MB)
[thumbnail of SKRIPSI TRIGUSTINA HIDAYANTI.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia memiliki catatan dalam setiap pelaksanaan pemilu salah satunya penyakit politik uang yang sangat sulit dihilangkan. Dalam setiap penyelenggaraan pemilu terutama pada masa kampanye politik uang banyak dilakukan oleh para calon kandidat. Pemilu serentak yang diselenggarakan pada tahun 2024 masih menyisakan persoalan tentang pelanggaran pemilu khususnya pelanggaran politik uang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Tugas dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dalam Pencegahan Praktik Politik Uang pada Pemilihan Umum Tahun 2024? (2) Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap Tugas dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dalam Pencegahan Praktik Politik Uang pada Pemilihan Umum Tahun 2024? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field reaserch), penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Penulis menggambarkan objek yang diteliti melalui teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dan Beberapa Masyarakat Kabupaten Pesawaran. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari yakni dari buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan tentang pengawasan pemilihan umum serta artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tugas dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran terhadap Pencegahan praktik politik uang pada pemilihan umum Tahun 2024 dijalankan sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Upaya Bawaslu Pesawaran dalam mencegah politik uang diantaranya, melakukan pengawasan dengan melibatkan masyarakat mulai dari pemuda, tokoh adat, tokoh agama, Perguruan Tinggi dan ormas yang ada di Kabupaten Pesawaran, melakukan sosialisasi dan pendidikan politik, melakukan pengawasan melekat pada setiap kegiatan kampanye dan melakukan patroli pengawasan yang dilakukan dari jajaran Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Panwascam hingga Pengawas Desa. Konsep pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam fiqih siyasah Tanfidziyyah sama halnya dengan lembaga wilayah al-hisbah yaitu sama-sama mengawasi jalannya pemerintahan atau pemilihan wakil-wakil rakyat sebagai pemerintah. Keyword: Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pemilihan Umum, Politik Uang. ABSTRACT Indonesia has a record in every election, one of which is the disease of money politics which is very difficult to eradicate. In every election, especially during political campaigns, a lot of money is spent by prospective candidates. The simultaneous elections held in 2024 will still leave problems regarding election violations, especially money politics violations. The formulation of the problem in this research is (1) What are the duties and authorities of the Pesawaran Regency General Election Supervisory Agency in preventing the practice of money politics in the 2024 General Election? (2) What is the Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Analysis of the Duties and Authorities of the Pesawaran Regency General Election Supervisory Body in Preventing the Practice of Money Politics in the 2024 General Election? This type of research uses field research, this research uses qualitative methods with descriptive analysis techniques. The author describes the objects studied through data collection techniques which include interviews and documentation. Primary data was obtained directly from the Pesawaran Regency General Election Supervisory Agency and several Pesawaran Regency Communities. Meanwhile, secondary data was obtained from books, scientific works, laws and regulations regarding election supervision and scientific articles. The research results show that the duties and authorities of the Pesawaran Regency General Election Supervisory Agency in preventing the practice of money politics in the 2024 general election are carried out in accordance with Law no. 7 of 2017 concerning General Elections. Bawaslu Pesawaran's efforts to prevent money politics include carrying out supervision by involving the community starting from youth, traditional leaders, religious leaders, universities and mass organizations in Pesawaran Regency, carrying out political outreach and education, carrying out supervision attached to every campaign activity and carrying out patrols. supervision carried out from the ranks of Pesawaran Regency Bawaslu, Panwascam to Village Supervisors. The concept of supervision carried out by Bawaslu of Pesawaran Regency in Tanfidziyyah siyasah fiqh is the same as that of al-hisbah regional institutions, namely that they both supervise the running of the government or the election of people's representatives as government. Keywords: Election Supervisory Body, General Election, Money Politics.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 24 Jan 2025 07:09
Last Modified: 24 Jan 2025 07:09
URI: https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/37053

Actions (login required)

View Item View Item