ANALISIS FIQH SIYᾹSAH TANFIŻIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 67 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang)

AUOBI, FAJAR AJI (2025) ANALISIS FIQH SIYᾹSAH TANFIŻIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 67 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Penyelenggaraan penjualan minuman beralkohol telah diatur pada Pasal 67 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Meskipun penjualan minuman beralkohol harus mengantongi izin dari pemerintah, tetapi masih terdapat penjual yang memperdagangkan minuman beralkohol tanpa izin. Hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 67 Peraturan Daerah Pengawasan Minuman Beralkohol yang menjelaskan bahwa “Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian”. Perizinan untuk berjualan minuman beralkohol harus mempunyai dua surat izin yaitu Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), namun pada kenyataannya masih terdapat kios yang berjualan minuman beralkohol dan tidak mempunyai surat izin yang masih beroperasi hingga saat ini bahkan berkedok sebagai rumah makan, sehingga dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di tulang bawang belum berjalan secara optimal. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu sebagai berikut: Bagaimana implementasi Pasal 67 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol? Bagaimana Analisis siyᾱsah tanfiżiyyah terhadap Implementasi Pasal 67 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol? Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Lapangan (Field Research) adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Serta sifat penelitian ini berupa deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kemudian data dianalisis dengan dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwasanya pengendalian dan pengawasan kafe dan ruko oleh Satuan Polisi Pamong Praja pelaksaannya belum optimal karena dipengaruhi oleh jumlah personil yang dikerahkan untuk pengawasan atau razia yang tidak sebanding dengan jumlah kafe dan pedagang kaki lima sehingga pengawasan atau razia yang dilakukan menjadi tidak maksimal. Sedangkan dalam Fiqih Siyasah Kebijakan pemimpin atas rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan yang mana tugas paling penting dari pemerintah atau pemimpin adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan dan tidak bersifat kondisional. bukan hanya sekedar kontrak sosial yang dilakukan oleh pemimpin tetapi juga menjadi kontrak atau perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk menegakkan keadilan. Kata Kunci : Perda Nomor 2 tahun 2018, Pengawasan, pengendalian Minuman Berakohol, Fiqih Siyᾱsah Tanfiżiyyah. ABSTRACT The implementation of the sale of alcoholic beverages has been regulated in Article 67 of Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning the control and supervision of alcoholic beverages. Although the sale of alcoholic beverages must obtain a permit from the government, there are still sellers who trade alcoholic beverages without a license. This is not in line with Article 67 of the Regional Regulation on Supervision of Alcoholic Beverages which explains that "Alcoholic beverages derived from domestic production can only be produced by business actors who already have an industrial business license from the minister in charge of government affairs in the industrial sector". Licensing to sell alcoholic beverages must have two permits, namely the Alcoholic Beverage Business Place Permit (SITU-MB) and the Alcoholic Beverage Trading Business License (SIUP-MB), but in reality there are still stalls that sell alcoholic beverages and do not have a license that is still operating until now even under the guise of a restaurant, so that in the implementation of the control and supervision of alcoholic beverages in Tulang Bawang has not been running Optimal. Based on the background description above, the formulation of the problem is as follows: How is the implementation of Article 67 of Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages? What is the analysis of siyᾱsah tanfiżiyyah on the Implementation of Article 67 of Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages? This type of research using Field Research is data collection carried out by conducting research directly at the place or object of research. And the nature of this research is in the form of descriptive analysis. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques include interviews, documentation, and observation. Then the data was analyzed using qualitative methods. Based on the results of the study, it shows that the control and supervision of cafes and shophouses by the Pamong Praja Police Unit has not been optimal because it is influenced by the number of personnel deployed for surveillance or raids which are not proportional to the number of cafes and street vendors so that the supervision or raids carried out are not optimal. Meanwhile, in Fiqh Siyasah, the leader's policy over the people must be oriented to the benefit where the most important task of the government or leader is to ensure security and order in society in a sustainable and non-conditional manner. it is not just a social contract carried out by the leader but also a contract or agreement between Allah and the leader to uphold justice. Keywords: Regional Regulation Number 2 of 2018, Supervision, control of Berakohol Drinks, Fiqh Siyᾱsah Tanfiżiyyah.

Actions (login required)

View Item