ANALISIS PEMIKIRAN HAJI OEMAR SAID TJOKROAMINOTO TENTANG PENGANGKATAN KETUA UMUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA PERIODE 2023-2028

AHMAD, ZAKARIA (2024) ANALISIS PEMIKIRAN HAJI OEMAR SAID TJOKROAMINOTO TENTANG PENGANGKATAN KETUA UMUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA PERIODE 2023-2028. Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Proses pengangkatan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, yang baru baru ini dilaksanakan dan telah resmi mengangkat anak bungsu dari Bapak Presiden Joko Widodo yaitu Kaesang Pangarep menjadi ketua umum dari partai tersebut. Pada hari Sabtu 23 September 2023 Kaesang Pangarep resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia lalu dua hari setelahnya, Pada hari Senin 25 September 2023 Kaesang Pangarep resmi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dan dari hal tersebut maka kita akan menemukan beberapa pelanggaran atas AD/ART yang mereka buat sendiri seperti contoh, Pasal 12 Bab V AD yang sudah ditegaskan kalau PSI merupakan partai kader. Sedangkan, Kaesang sebagai anak dari Bapak Presiden Joko Widodo ditunjuk menjadi ketua umum tanpa melalui kaderisasi dari DPR, DPC, DPD, DPW, atau DPP. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan AD/ART yang mereka buat sendiri serta akan memicu perpecahan pada internal partai. Berkaitan dengan persoalan tersebut menarik untuk dilihat dari segi pemikiran HOS Tjokroaminoto tentang pengangkatan ketua umum partai politik. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, bersifat deskriptif analisis, mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data yang terdapat di perpustakaan biasa maupun perpustakaan digital. Tujuan dari penelitian kepustakaan adalah untuk mengumpulkan pengetahuan dan data dengan memanfaatkan banyak sumber daya yang tersedia di perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan aturan yang telah tertulis pada AD/ART PSI maka pada kasus ini PSI tidak boleh mengangkat Kaesang Pangarep menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia karena Kaesang Pangarep tidak memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan serta hal tersebut melanggar aturan yang telah tertulis didalam AD/ART Partai Solidaritas Indonesia. HOS Tjokroaminoto selalu menggunakan aturan aturan sesuai dengan agama islam menganggap bahwasanya setiap manusia termasuk para pemimpin partai harus memiliki tauhid yang murni, ilmu yang tinggi, dan siyasah yang pintar. Ia menganggap pentingnya kaderisasi serta musyawarah didalam proses pemilihan ketua umum partai. Hal-hal yang berkaitan dengan peraturan terhadap proses pengangkatan Ketua Umum Partai akan dikembalikan kepada aturan Allah, Rasul, dan Ulil Amri (hasil musyawarah bersama), menurutnya aturan yang telah disepakati bersama harus ditaati bersama pula, sama halnya seperti AD/ART Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia tidak mengadakan musyawarah secara keseluruhan, akan tetapi hanya diputuskan oleh segelintir orang untuk mengangkat Kaesang Pangarep sebagai ketua umum dan cenderung tidak sesuai dengan AD/ART Partai. Maka demikian pemikiran HOS Tjokroaminoto tidak sejalan dengan Proses Pengangkatan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Kata Kunci : Ketua Umum, Partai Solidaritas Indonesia, HOS Tjokroaminoto. ABSTRACT The process of appointing the new Chairman of the Indonesian Solidarity Party (Partai Solidaritas Indonesia, PSI) recently resulted in officially appointing Kaesang Pangarep, the youngest son of President Joko Widodo, as the party's chairman. On Saturday, September 23, 2023, Kaesang Pangarep officially joined PSI, and two days later, on Monday, September 25, 2023, he was formally appointed as the party's chairman. This decision has raised concerns about violations of PSI's own Articles of Association and Bylaws (AD/ART). For example, Article 12, Chapter V of the AD/ART explicitly states that PSI is a cadre-based party. However, Kaesang, as the son of President Joko Widodo, was appointed chairman without undergoing the required cadre-building process through DPR, DPC, DPD, DPW, or DPP levels. This contradiction with PSI's AD/ART may potentially trigger internal conflicts within the party. Regarding this issue, it is intriguing to analyze it from the perspective of HOS Tjokroaminoto's thoughts on appointing political party leaders. This study employs a library research method, characterized by descriptive analysis. Data is collected by reading and examining sources available in traditional and digital libraries. The purpose of library research is to gather knowledge and data by utilizing the wide array of resources accessible in libraries. The study's findings reveal that, based on PSI's AD/ART, the party should not have appointed Kaesang Pangarep as its chairman because he does not meet the qualifications stipulated in the regulations, thereby violating PSI's own rules. HOS Tjokroaminoto emphasized adherence to principles rooted in Islamic teachings, advocating that every individual, including political party leaders, must possess pure faith (tauhid), extensive knowledge, and intelligent political acumen (siyasah). He regarded cadre-building and deliberation as essential in the selection process of party leaders. Decisions related to the appointment of party leaders, according to him, should align with the rules of Allah, the Prophet, and the leaders (Ulil Amri) as the result of collective deliberation. Therefore, the mutually agreed-upon rules, such as PSI’s AD/ART, must be respected and adhered to by all. In PSI's case, the appointment of Kaesang Pangarep as chairman was decided by only a handful of individuals, bypassing comprehensive deliberation and deviating from the AD/ART. Thus, HOS Tjokroaminoto's perspective is inconsistent with PSI's process of appointing its chairman. Keywords: General Chairman, Indonesian Solidarity Party, HOS Tjokroaminoto.

Actions (login required)

View Item