ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAN MEDIA SOSIAL DALAM PERKEMBANGAN GIG ECONOMY DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pelaku Gig Economy di Bandar Lampung Tahun 2023)

DEA, SYIFATMA (2024) ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAN MEDIA SOSIAL DALAM PERKEMBANGAN GIG ECONOMY DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pelaku Gig Economy di Bandar Lampung Tahun 2023). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah dan media sosial dalam perkembangan gig economy, dan bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap gig economy itu sendiri. Pasar tenaga kerja global dan domestik yang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Salah satu bentuknya adalah semakin beragamnya jenis pekerjaan yang berbasis jangka pendek, pekerja lepas (freelancer) yang upahnya berdasarkan pekerjaan yang diminta (on-demand), magang, alih daya (outsourcing), berjualan secara online, dan sebagainya. Semua pekerjaan tersebut kemudian melahirkan fenomena yang disebut gig economy. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis peran pemerintah dan media sosial dalam perkembangan gig economy dalam perspektif Ekonomi Islam. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Sampel pada penelitian ini ada 10 responden yaitu 10 freelancer/gig workers dalam hal ini adalah driver ojek online yang ada di Bandar Lampung dengan menggunkan teknik observasi, interview dan dokumentasi. Proses analisis data menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusing drawing/verification). Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah yang dalam penelitian ini adalah BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran dalam perkembangan gig economy sebagai bentuk perlindungan terhadap para freelancer/gig workers, khususnya di Bandar Lampung. Akan tetapi para freelancer/gig workers kurang merespon program jaminan sosial yang dibuat oleh pemerintah (BPJS Ketenagakerjaan), selain itu menurut mereka pemerintah kurang dalam memperhatikan kesejahteraan para freelancer/gig workers. Sedangkan media sosial sebagai media penyebaran informasi sangat berperan dalam perkembangan gig economy itu sendiri dan dalam perspektif Ekonomi Islam, apapun pekerjaan yang dilakukan, kita diperintahkan untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut tidak menyalahi aturan-aturan Islam. Dan dalam menjalankan suatu bentuk kegiatan muamalah dapat dilakukan dengan inovasi atau ide baru menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak terkecuali yang mengarah ke pekerja bebas/mandiri (freelancer/gig workers), yang pekerjaannya tergantung akan adanya permintaan dari konsumen. Kata kunci : BPJS Ketenagakerjaan, Media Sosial, Freelancer/gig workers. ABSTRACT The problem in this research is the role of the government and social media in the development of the gig economy, and what is the Islamic economic view of the gig economy itself. The global and domestic labor market has continued to increase in recent years. One form of this is the increasing variety of types of work on a short-term basis, freelancers whose wages are based on the work requested (on demand), internships, outsourcing, selling online, and so on. All this work then gave birth to a phenomenon called the gig economy. The aim of this research is to determine and analyze the role of government and social media in the development of the gig economy from an Islamic Economics perspective. This research methodology uses qualitative methods. Data sources include primary and secondary data. The sample in this study was 10 respondents, namely 10 freelancers/gig workers, in this case online motorcycle taxi drivers in Bandar Lampung, using observation, interview and documentation techniques. The data analysis process uses data reduction, data display, and concluding drawing/verification. Based on the research results, the government, which in this research is BPJS Ketenagakerjaan, has a role in the development of the gig economy as a form of protection for freelancers/gig workers, especially in Bandar Lampung. However, freelancers/gig workers do not respond well to the social security program created by the government (BPJS Ketenagakerjaan), apart from that, according to them, the government does not pay enough attention to the welfare of freelancers/gig workers. Meanwhile, social media as a medium for disseminating information plays a very important role in the development of the gig economy itself and from an Islamic Economics perspective, whatever work we do, we are ordered to work, as long as the work does not violate Islamic rules. And in carrying out a form of muamalah activity, it can be carried out with innovation or new ideas to adapt to current developments. This is no exception to freelance/independent workers (freelancers/gig workers), whose work depends on demand from consumers. Keywords : BPJS Ketenagakerjaan, Social Media, Freelancer/gig workers.

Actions (login required)

View Item