ANALISIS FIQH SIYA<SAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 44 HURUF B PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA (Studi di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)

NUR, FITRIA ANANDA FAISOL (2024) ANALISIS FIQH SIYA<SAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 44 HURUF B PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA (Studi di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Karang Taruna adalah organisasi pemuda atau remaja Indonesia Sehingga Karang Taruna boleh dikatakan sebagai organisasi modern dan bukan organisasi konvensional yang mengangkat pengurus dari kalangan keluarga, keturunan dan kerabat. Pendanaan Karang Taruna dikeluarkan melalui Kepala Desa. Kepala Desa berperan sebagai penanggung jawab kegiatan pengelolaan alokasi Dana Desa. Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 44 Huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna. Adapun rumusan masalah pada penelitian sebagai berikut: Bagaimana implementasi Pasal 44 Huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran? Dan Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 44 Huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran? Dan adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Pasal 44 Huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan untuk mengetahui analisis Fiqh Siyasah terhadap Pasal 44 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara dan data sekunder dalam penelitian ini berupa alquran, hadist, peraturan perundang-undangan, buku buku, jurnal ilmiah, dan literatur-literatur lain yang mendukung. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 54 anggota Karang Taruna dan Aparatur Desa Paya dan adapun sampel dalam penelitian ini yang berjumlah 10 orang. Metode pengolahan data dalam penelitian ini dengan cara editing, sistemazing dan verifying. Hasil Penelitian, diperoleh simpulan yakni, Pasal 44 Huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna sudah terimplementasi namun baru sebagian dikarenakan komunikasi antara Pemerintah Desa dan Karang Taruna di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran yang kurang aktif berinteraksi sehingga terjadi miskomunikasi. Dalam pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Kepala Desa di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran telah menjalankan tugasnya dengan semestinya sesuai Pasal 44 Huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna,Kepala Desa telah mengindahkan peraturan,memenuhi dari segi amanah sudah maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Pemerintah Desa ( Kepala Desa), tanggung jawab yang sudah sepenuhnya mengenai tugas sudah terimplementasi dengan baik. Kata Kunci : Pemerintah Desa, Karang Taruna, Fiqh Siya>sah Ta>nfidziyyah. ABSTRACT Karang Taruna is an organization of youth or teenagers in Indonesia Therefore, Karang Taruna can be considered a modern organization rather than a conventional one that appoints its leaders from family, lineage, or relatives. The funding for Karang Taruna is disbursed through the Village Head. The Village Head acts as the person responsible for managing the allocation of Village Funds. This aligns with what is regulated in Article 44, Letter b of the Minister of Social Affairs Regulation Number 25 of 2019 concerning Karang Taruna. The problem formulation for this research is as follows: How is the implementation of Article 44, Letter b of the Minister of Social Affairs Regulation Number 25 of 2019 concerning Karang Taruna in Paya Village, Padang Cermin District, Pesawaran Regency? And how is the fiqh siyasah analysis regarding the implementation of Article 44, Letter b of the Minister of Social Affairs Regulation Number 25 of 2019 concerning Karang Taruna in Paya Village, Padang Cermin District, Pesawaran Regency? And the aim of this research is to find out the implementation of Article 44 Letter b of Minister of Social Affairs Regulation Number 25 of 2019 concerning Karang Taruna in Paya Village, Padang Cermin District, Pesawaran Regency and to find out the Fiqh Siyasah analysis of Article 44 of Minister of Social Affairs Regulation Number 25 of 2019 concerning Karang Cadets in Paya Village, Padang Cermin District, Pesawaran Regency. This type of research is field research. The research method is descriptive analytical, with data sourced from primary data through interviews and former village heads in Paya Village, and secondary data including the Quran, Hadith, legislation, books, scientific journals, and other supporting literature. The population in this study consists of 54 members of Karang Taruna and village officials from Paya, with a sample of 10 individuals. The data processing method in this study involves editing, systematizing, and verifying. The research results conclude that Article 44, Letter b of the Minister of Social Affairs Regulation Number 25 of 2019 concerning Karang Taruna has been implemented, but only partially due to the lack of active communication between the Village Government and Karang Taruna in Paya Village, Padang Cermin District, Pesawaran Regency, which has led to miscommunication. In the view of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, the Village Head in Paya Village, Padang Cermin District, Pesawaran Regency has carried out his duties appropriately according to Article 44, Letter b of the Minister of Social Affairs Regulation Number 25 of 2019 concerning Karang Taruna. The Village Head has adhered to regulations and has maximized his responsibilities in carrying out the main tasks and functions as the Village Government (Village Head), fulfilling his duties, and which has been implemented well. Keywords : Village Government, Karang Taruna, Fiqh Siya>sah.

Actions (login required)

View Item