IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG PENGEMBANGAN PARIWISATA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Kampung Wisata Aji Mesir Kabupaten Tulang Bawang)

VINA, KURNIASIH (2024) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG PENGEMBANGAN PARIWISATA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Kampung Wisata Aji Mesir Kabupaten Tulang Bawang). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pengembangan pariwisata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah pada undang-undang No 10 Tahun 2009 pasal 18 menjelaskan bahwa Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat bersama lembaga-lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pariwisata untuk mendukung pembangunan kepariwisataan. Kampung Aji Mesir merupakan kampung yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan seperti memiliki potensi panorama keindahan alam hutan mangrove dan jernihnya air sungai pidada. Wisata Alam 21 dibentuk menggunakan dana yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten melalui program usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada kelompok ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kelompok Karang Taruna Desa Aji Mesir. Akan tetapi dari tahun ke tahun wisata alam 21 tidak melakukan pengembangan objek objek wisata yang ada, dalam hal ini yang berperan penting adalah pihak wisata alam 21 yang berada dibawah naungan lembaga terkait dengan kepariwisataan yakni Dinas Pariwisata yang berada dibawah naungan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang bekerjasama untuk melakukan pengembangan di kawasan pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitiannya deskriptif, sumber datanya berasal dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Adapun tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara observasi, dan dokumentasi, kemudian analisa data dilakukan dengan penyajian data, reduksi data, dan penyajian hasil penelitian. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Implementasi Implementasi Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Pariwisata sudah terlaksana cukup baik, komunikasi yang dilakukan pihak wisata alam 21 dengan dinas pariwisata telah terlaksana dengan baik. Hanya saja terdapat beberapa kendala seperti sumber daya manusia yang belum menjalankan seutuhnya aturan aturan yang telah di atur dalam pengembangan kawasan wisata serta tidak ada standar operasional prosedur yang mengatur tentang kerjasama wisata alam 21 dan dinas pariwisata. Kerja sama yang dilakukan terkait pengembangan kawasan pariwisata yang dilakukan hanya sebatas penyediaan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata yang ada di wisata alam 21, karena wisata alam 21 bukan dikhususkan untuk tempat wisata melainkan adalah tempat konservasi alam. Kata Kunci: Pengembangan Pariwisata, Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Wisata Alam. ABSTRACT Tourism development is the responsibility of both the central and regional governments. According to Law No. 10 of 2009, Article 18, the government, in this case, the central government, together with institutions related to tourism, organizes research and development in tourism to support tourism development. Kampung Aji Mesir is a village with potential that can be developed, such as having the potential for natural beauty, including mangrove forest panoramas and the clear water of the Pidada River. Wisata Alam 21 was established using funds obtained from the local government through a productive economic enterprise program provided to the Women's Empowerment and Family Welfare (PKK) group and the Karang Taruna group of Aji Mesir Village. However, year after year, Wisata Alam 21 has not developed the existing tourist attractions. In this case, an important role is played by Wisata Alam 21, which is under the auspices of the relevant tourism agency, namely the Tourism Office under the Tulang Bawang District Government, which collaborates on tourism development in the area. This research is a field study (field research) with a descriptive nature. The data sources are derived from field research and literature. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation, followed by data analysis through data presentation, data reduction, and research findings presentation. The research findings indicate that the implementation of Law No. 10 of 2009 on Tourism Development has been carried out quite well. Communication between Wisata Alam 21 and the Tourism Office has been good. However, there are some challenges, such as human resources not fully complying with the rules established for tourism area development, as well as the lack of standard operating procedures regulating the cooperation between Wisata Alam 21 and the Tourism Office. The cooperation regarding tourism area development has only been limited to the provision of supporting facilities for tourism activities at Wisata Alam 21, as Wisata Alam 21 is not specifically a tourist destination, but rather a nature conservation area. Keywords: Tourism Development, Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Nature Tourism.

Actions (login required)

View Item