IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASAYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFIDŻIYAH SYAR’IYYAH (Studi Pada Linmas Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung)

RONALD, HERNANDO (2024) IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASAYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFIDŻIYAH SYAR’IYYAH (Studi Pada Linmas Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (7MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Kondisi ketertiban umum, ketenteraman, serta keamanan yang kondusif ialah modal utama yang dibutuhkan guna menunjang kesuksesan pembangunan sebuah daerah supaya tercapainya good governance. Pasal 4 peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 tahun 2018 tentang Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum 1) Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, 2) Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusuhan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat. Dalam hal Linmas Kelurahan Korpri Jaya berperan untuk mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Rumusan dari adanya penelitian ini ialah 1) Bagaimana implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 1 tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pada Linmas Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung? 2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 1 tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum persfektif siyasah tanfidżiyah pada Linmas Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung?. Penelitian ini masuk kedalam penelitian lapangan (field research) dengan metode pengumpulan data hasil dari wawancara dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa bahwa Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di kelurahan Korpri Jaya ini belum terlaksana sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung, dikarenakan beberapa faktor seperti tebatasnya jumlah anggota Linmas dikarenakan adanya pekerjaan sampingan para anggota, usia Linmas yang tergolong lanjut usia, tingkat pendidikan, serta minat untuk menjadi anggota Linmas dikarenakan pendapatannya tergolong kecil. maka dari itu lurah beserta babinsa dan bhabinkamtibnas mengaktifkan kembali monitoring serta program ronda malam dan mewajibkan adanya patroli untuk mewujudkan ketentraman masyrakat dan ketertiban umum di wilayah kelurahan Korpri Jaya. Sedangkan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum jika di tinjau dari teori Siyāsah Tanfidżiyah belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemahaman Linmas sebagai anggota pengamanan mengenai tupoksi tugas yang seharusnya dilaksanakanan. Maka dari itu diperlukan berbagai upaya yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia sehingga mendatangkan kebaikan. Kata Kunci: Siyāsah Tanfidżiyah Syar’iyyah, Implementasi, Ketentraman. ABSTRACT Public Order is a dynamic condition that allows the Regional Government and the community to carry out activities peacefully, orderly, and regularly. General conditions, peace, and conducive security are the main capital needed to support the success of regional development in order to achieve good governance. Article 4 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Public Order and General Deliberation 1) Every person and/or body has the same right to feel and enjoy Public Order and General Deliberation, 2) Every person and/or body has the right to receive protection against threats of danger, enforced as a result of public disorder. In this case, Linmas, Korpri Jaya Village plays a role in realizing public order and reaching general agreement. The formulation of this research is 1) How is the implementation of Article 4 of Bandar Lampung City Regional Regulation 1 of 2018 concerning Public Order and General Agreement on Linmas, Korpri Jaya Village, Sukarame District, Bandar Lampung City? 2) How is the Fiqh Siyāsah Review of the implementation of Article 4 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning public order and general negotiations from the perspective of siyasah tanfidżiyah in Linmas, Korpri Jaya Village, Sukarame District, Bandar Lampung City? This research is included in field research (field research) with a method of collecting data from interviews and documentation. The analysis carried out is qualitative analysis. The results of this study can be concluded that Public Order and Public Order in Korpri Jaya Village have not been implemented optimally, due to several factors such as the limited number of Linmas members due to the side jobs of the members, the age of Linmas which includes the elderly, education level, and interest in becoming Linmas members because their income is relatively small. therefore the village head along with Babinsa and Bhabinkamtibnas reactivated monitoring and night patrol programs and required patrols to realize public order and public order in the Korpri Jaya Village area. Meanwhile, Public Order and Public Order when viewed from the theory of Siyāsah Tanfidżiyah have not been implemented optimally. This can be seen from the lack of understanding of Linmas as security members regarding the duties and functions that should be carried out. Therefore, various efforts are needed that aim for the welfare of humanity so that they bring goodness. Keywords: Siyāsah Tanfidżiyah Syar'iyyah, Implementation, Peace.

Actions (login required)

View Item