PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (2) HURUF B PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH (Studi Pada Desa Lumbirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)

FAISAL, FAKHRI (2024) PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (2) HURUF B PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH (Studi Pada Desa Lumbirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun dalam praktiknya itu sendiri, di Desa Lumbirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Pengelolaan BUMDes di desa ini tidak berjalan dengan efektif dan masih belum mampu mendongkrak perekonomian desa, sehingga belum dapat mensejahterakan masyarakat desa, dan pengelolaanya pun pada saat ini mengkrak atau tidak berjalan. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan desa berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Lumbirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan bagaimana tinjauan perspektif Fiqh Siyāsah terhadap peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan desa berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Lumbirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan desa berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Lumbirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan tinjauan perspektif Fiqh Siyāsah terhadap peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan desa berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Lumbirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh dari lapangan kemudian disimpulkan lalu dianalisis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 2 Pejabat Aparatur Desa, 3 anggota BUMDes, dan 5 masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Desa Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa sudah berjalan sebagian dari program kerja BUMDes yang telah disusun. Faktor hambatannya ialah minimnya pengetahuan penyelenggara desa dalam melaksanakan BUMDes, tidak adanya pembangunan desa seperti minimnya sumber daya alam yang bisa dijadikan sebagai produk-produk untuk melaksanakan BUMDes, dan masyarakat juga enggan untuk ikut berkontribusi dalam mewujudkan tujuan BUMDes. Sedangkan tinjauan Fiqh Siyāsah mengenai pelaksanaan peraturan termasuk dari Siyasah Tanfīżiyyah. Kedudukan Kepala Desa sama dengan Khalifah. Kepala Desa Lumbirejo sebagai pemimpin dalam pelaksanaannya membangun kesejahteraan masyarakat desa Lumbirejo melalui BUMDes belum berjalan dengan maksimal dikarenakan ketidak pahaman mengenai fungsi dan pelaksanaan BUMDes itu sendiri. Kata Kunci : BUMDes, Pemerintahan Desa, Fiqh Siyāsah Tanfīżiyyah. ABSTRACT BUMDes functions as a driving force for the village economy and the welfare of village communities. However, in practice, in Lumbirejo Village, Negeri Katon District, Pesawaran Regency. The management of BUMDes in this village is not running effectively and is still not able to boost the village economy, so it is not yet able to improve the welfare of the village community, and its management is currently either shaky or not running. The problem formulation of this research is what is the role of Lumbirejo Village-Owned Enterprises in increasing village income based on Article 27 Paragraph (2) Letter B of Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises in Lumbirejo Village, Negeri Katon District, Pesawaran Regency and how to view the Fiqh perspective Siyāsah regarding the role of Lumbirejo Village-Owned Enterprises in increasing village income based on Article 27 Paragraph (2) Letter B Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises in Lumbirejo Village, Negeri Katon District, Pesawaran Regency. This research aims to determine the role of Lumbirejo Village-Owned Enterprises in increasing village income based on Article 27 Paragraph (2) Letter B Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises in Lumbirejo Village, Negeri Katon District, Pesawaran Regency and review the Fiqh Siyāsah perspective on the role Lumbirejo Village-Owned Enterprises in increasing village income based on Article 27 Paragraph (2) Letter B Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises in Lumbirejo Village, Negeri Katon District, Pesawaran Regency. This type of research is field research with the nature of analytical descriptive research, namely data obtained from the field is then concluded and then analyzed. Data analysis was carried out using qualitative methods. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation. The samples in this research were 2 Village Apparatus Officials, 3 BUMDes members, and 5 members of the community. The results of the research show that the role of Village-Owned Enterprises in increasing Village Income Based on Article 27 paragraph (2) Letter B of Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises has already implemented part of the BUMDes work program that has been prepared. The obstacle factors are the lack of knowledge of village administrators in implementing BUMDes, the absence of village development such as the lack of natural resources that can be used as products to implement BUMDes, and the community is also reluctant to contribute to realizing BUMDes goals. Meanwhile, the Siyāsah Fiqh review regarding the implementation of regulations includes Siyasah Tanfīżiyyah. The position of the Village Head is the same as that of the Caliph. The Head of Lumbirejo Village as the leader in the implementation of building the welfare of the Lumbirejo village community through BUMDes has not run optimally due to a lack of understanding regarding the function and implementation of BUMDes itself. Keywords: BUMDes, Village Government, Fiqh Siyāsah Tanfīżiyyah.

Actions (login required)

View Item