ANALISIS MAQAṢID SYARI’AH TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT ISTRI MURTAD (Studi Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tnk)

RADA, YUNIANSA (2024) ANALISIS MAQAṢID SYARI’AH TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT ISTRI MURTAD (Studi Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tnk). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Islam menetapkan hak pengasuhan anak kepada ibu ketika terjadi perceraian atau seorang suami meninggal dunia. Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tnk hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Permasalah tersebut bermula ketika Penggugat (selaku mantan suami) tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan anaknya lalu Tergugat (selaku mantan istri) menikah lagi dengan menggunakan agama khatolik (murtad) dan membaptis sang anak yang berusia 10 tahun tanpa persetujuan Penggugat, padahal anak yang belum mumayyiz belum bisa menentukan mana yang baik dan buruk. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim pengadilan agama memberikan hak asuh anak kepada ayah akibat mantan istri murtad pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 948/pdt.G/2023/PA.Tnk? serta bagaimana Analisis Maqaṣid Syari’ah terhadap hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayah kandung Putusan Pengadilan Agama Nomor 948/pdt.G/2023/PA.Tnk. jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif yaitu penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisa data peristiwa dengan pendekatan yuridis, sosial justice dan maslahah anak. Sumber data yaitu Putusan Pengadilan Agama Nomor 948/pdt.G/2023/PA.Tnk dengan meninjau kajian terhadap Kompilasi Hukum Islam, Kitab-Kitab fiqh, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, artikel dan jurnal hukum. Hasil penelitian ini berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 948/2023/Pdt.G/PA.Tnk di atas Majelis Hakim merujuk kepada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan tentang pemeliharaan anak pada dua keadaan. Ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun), pemeliharaan anak ditetapkan kepada ibunya dan ketika anak tersebut telah mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya namun terdapat pengecualian dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 210/K/AG/1996 menegaskan bahwa agama merupakan syarat untuk hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz sehingga ibu yang murtad kehilangan haknya. Analisis Maqaṣid Syari’ah di dalam putusan ini pemberian hak asuh anak kepada ayah kandung termasuk dalam Maqaṣid Dharuriyat karena pengasuhan anak merupakan kepentingan yang paling utama di dalam kehidupan. Majelis Hakim memutuskan anak berada di bawah asuhan penggugat selaku ayahnya yang seagama dengan anaknya. Memang hal itu tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan seperti Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Majelis Hakim berijtihad dengan melihat sisi maslahat dari perkara tesebut. Kata kunci : Hak asuh, Maqaṣid Syari’ah , Pengadilan Agamaa. ABSTRACT Islam assigns child custody rights to the mother when a divorce occurs or a husband dies. In the Tanjung Karang Religious Court Decision Number 948/Pdt.G/2023/PA.Tnk, custody of the child falls to the father. The problem started when the Plaintiff (as ex-husband) was not allowed to meet his child, then the Defendant (as ex-wife) remarried using the Catholic religion (apostate) and baptized the child who was 10 years old without the Plaintiff’s consent, even though the child was not yet mumayyiz. Can determine what is good and bad. Based on these problems, the formulation of the problem in this research is what is the basis for the religious court judge’s consideration of granting custody of the child to the father due to the ex-wife’s apostasy in the Religious Court Decision Number 948/pdt.G/2023/PA.Tnk? and how the Maqaṣid sharia analysis of custody of children who have not yet been mumayyiz is given to the biological father in Religious Court Decision Number 948/pdt.G/2023/PA.Tnk. This type of research is descriptive library research, namely research to describe and analyze event data using a juridical, social justice and child welfare approach. The data source is Religious Court Decision Number 948/pdt.G/2023/PA.Tnk by reviewing studies on the Compilation of Islamic Law, Fiqh Books, literature, statutory regulations, articles and legal journals. The results of this research are based on the Decision of the Tanjung Karang Religious Court Number 948/2023/Pdt.G/PA.Tnk above. The Panel of Judges refers to Article 105 of the Compilation of Islamic Law which determines child care in two situations. When a child is still mumayyiz (less than 12 years old), the care of the child is assigned to the mother and when the child is mumayyiz (aged 12 years or over) the child can be given the right to choose to be raised by his father or mother, however there are exceptions in the Court’s Decision The Supreme Court of the Republic of Indonesia number 210/K/AG/1996 emphasized that religion is a condition for the right to care for children who are not yet mumayyiz so that mothers who are apostates lose their rights. Maqaṣid sharia analysis in this decision granting child custody to the biological father is included in Maqaṣid Dharuriyat because child care is the most important interest in life. The panel of judges decided that the child was under the care of the plaintiff as his father, who is of the same religion as the child. Indeed, this is not in accordance with what is regulated by provisions such as the Law and the Compilation of Islamic Law, but the Panel of Judges made ijtihad by looking at the beneficial side of the case. Keywords: Custody rights, Maqaṣid sharia, Religious Courts.

Actions (login required)

View Item