PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DAERAH LAPANGAN SABURAI ENGGAL KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)

MUHAMMAD, AJI NATA (2024) PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DAERAH LAPANGAN SABURAI ENGGAL KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) di sarana publik seperti trotoar, halte dan fasilitas umum lainnya menjadi penghalang terhadap hak para pejalan kaki. Selain itu kehadiran PKL juga menimbulkan permasalahan terhadap kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan. Hal demikian sebagaimana disebut dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Upaya pemerintah menegakkan aturan dalam giat penertiban PKL melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kerap menimbulkan konflik sosial. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data. Dalam penelitian ini penulis menerapkan jenis penelitian lapangan (Field Resarch) dengan menggunakan data analisis kualitatif yang bersifat gambaran umum atas temuan di lapangan tanpa hipotesis dengan deskriptif analisis. Data yang dihimpun melalui interview terhadap narasumber yang berkecimpung langsung dalam permasalahan di lapangan menjadi data priemer penelitian ini. Sedangkan data sekunder merujuk berbagai refrensi buku buku dan jurnal yang relavan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakakun terlihat bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima yang ada pada sekitaran lapangan saburai, Enggal, Bandar Lampung, mulai dari melakukan himbauan kepada para pedagang melalui pendekatan secara langsung untuk mentaati perturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar terciptanya suasan yang tertib, kondusif, aman, dan nyaman, namun upaya pemerintah dalam melaksankan penertiban masih belum sepenuhnya dilakukan oleh para pedagang, seperti masih ada melakukan pelanggaran seperti lahan berjualan melebihi kapasitas, tidak menjaga kebersihan lingkungan sekitar, maka dari itu pemerintah harus tetap konsisten dalam melakukan upaya-upaya penertiban tersebut agar terciptanya suasana yang harmonis bagi semua kalangan. pemerintah sangat bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang telah dibentuk agar terciptanya suatu kondisi yang aman dan nyaman bagi masyarakat, kewajiban menjalankan kebijkan-kebijkan pemerintah juga di atur dalam firman Allah SWT pada surat An-Nisa ayat 59. Kata Kunci : Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Pemerintah. ABSTRACT The presence of street vendors (PKL) in public facilities such as sidewalks, bus stops and other public facilities is an obstacle to the rights of pedestrians. In addition, the presence of street vendors also causes problems with cleanliness, beauty, order, security and comfort as well as environmental pollution. This is as stated in Article 12 of the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning the Management of Street Vendors. This research uses data collection techniques in the form of interviews, observation, documentation, and data analysis. In this research, the author applies the type of field research (Field Resarch) by using qualitative analysis data that is a general description of the findings in the field without hypothesis with descriptive analysis. Data collected through interviews with sources who are directly involved in problems in the field become the primary data of this research. While secondary data refers to various references to books and journals that are relevant in this study. Based on the results of the research that has been done, it can be seen how the government's efforts in controlling street vendors around the Saburai field, Enggal, Bandar Lampung, starting from making appeals to traders through direct approaches to obey the rules set by the government in order to create an orderly, conducive, safe and comfortable atmosphere, However, the government's efforts in carrying out the order are still not fully carried out by the traders, such as there are still violations such as selling land exceeding capacity, not maintaining the cleanliness of the surrounding environment, therefore the government must remain consistent in making these efforts to create a harmonious atmosphere for all groups. The government is very responsible for the implementation of policies that have been formed in order to create a safe and comfortable condition for the community, the obligation to carry out government policies is also regulated in the word of Allah SWT in Surah An-Nisa verse 59. Keywords: Control, Street Vendors, Government.

Actions (login required)

View Item