RACHMAD, AL FARIDZ (2024) TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 17 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS (Studi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.
|
PDF
Download (3MB) |
|
|
PDF
Restricted to Repository staff only Download (5MB) |
Abstract
ABSTRAK Penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dengan jangka waktu yang lama dan dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan masyarakat. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas, maka dibentuklah Peraturan Daerah Provinsi lampung dalam bidang ketenagakerjaan, Pasal 17 Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Permasalahan dalam pemenuhan hak pekerjaan ini seperti, keterbatasan jumlah perusahaan atau tempat usaha dalam memperkerjakan penyandang disabilitas dan peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung yang belum optimal yang menyebabkan penyandang disabilitas kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, yang menyebabkan hak hak bagi mereka belum terpenuhi. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari informan, sedangkan data sekunder berupa kepustakaan, dokumentasi, data dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Populasi yang diambil dalam penelitian yaitu pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan masyarakat penyandang disabilitas, sample dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang, termasuk pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan masyarakat penyandang disabilitas. Metode analisis data proses mengurai, mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil, wawancara dan dokumentasi, yang berguna untuk memperoleh pemahaman yang bersifat keseluruhan dan tepat. Hasil penelitian ini adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung melaksanakan tugas dengan mengimplementasikan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, untuk menangani ketimpangan dan angka pengangguran penyandang disabilitas di Provinsi Lampung, Disnaker membentuk Unit Layanan Disabilitas, yaitu sosialisasi kepada perusahaan agar mereka berminat untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap ketimpangan dan angka pengangguran penyandang disabilitas berdasarkan peraturan tersebut dimana Disnaker memiliki peranan untuk menyelenggarakan peraturan demi kemaslahatan umat dan sudah sesuai dengan syariat Islam serta amanah sebagai sebuah pelaksana kebijakan yang dimana hal tersebut dapat memberikan kepercayaan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat, terkhusus masyarakat penyandang disabilitas. Kata Kunci: Pekerjaan, Penyandang Disabilitas, Dinas Tenaga Kerja, Fiqh Siyasah. ABSTRACT A person with a disability is someone who has physical, mental, intellectual, or sensory limitations with a long period of time and in interacting with the environment can experience obstacles and difficulties to participate fully and effectively with the community. The Lampung Provincial Manpower Office plays an important role in fulfilling the employment needs of persons with disabilities, so a Regional Regulation of Lampung Province in the field of employment was formed, Article 17 Number 10 of 2013 concerning Services and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. Problems in fulfilling this right to work such as, the limited number of companies or places of business in employing persons with disabilities and the role of the Lampung Provincial Manpower Office which is not optimal which causes persons with disabilities to have difficulty getting a job, which causes their rights not to be fulfilled. The method used is field research with a qualitative descriptive approach. Primary data obtained from informants, while secondary data in the form of literature, documentation, data from the Lampung Provincial Manpower Office. The population taken in the study was the Lampung Provincial Manpower Office and people with disabilities, the sample in this study amounted to seven people, including employees of the Lampung Provincial Manpower Office and people with disabilities. The data analysis method is a process of parsing, searching and systematically compiling data obtained from results, interviews and documentation, which is useful for obtaining an overall and precise understanding. The results of this study are the Lampung Provincial Manpower Office carries out its duties by implementing Article 17 of Lampung Province Regional Regulation Number 10 of 2013 concerning Services and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities, to deal with inequality and unemployment rates of persons with disabilities in Lampung Province, the Manpower Office forms a Disability Service Unit, namely socialization to companies so that they are interested in hiring workers with disabilities. The review of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah on the inequality and unemployment rate of persons with disabilities based on these regulations where the Manpower Office has a role to organize regulations for the benefit of the people and is in accordance with Islamic law and mandate as a policy implementer which can provide trust and comfort for all people, especially people with disabilities. Keywords: Employment, Persons with Disabilities, Manpower Office, Fiqh Siyasah.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 29 Oct 2024 03:17 |
| Last Modified: | 29 Oct 2024 03:17 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/36107 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


