TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI (Studi pada Komisi Informasi Publik Provinsi Lampung)

WILDAN, PRATAMA (2024) TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI (Studi pada Komisi Informasi Publik Provinsi Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan barat. Dalam hal ini tentunya sangat penting bagi hukum islam sebagai hukum yang mencangkup aspek kehidupan manusia. Hal ini yang membuat ilmu hukum yang mempelajari segala sebab musabab, segala masalah, dan aspek yang berkaitan antara lain yaitu dengan asal usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi serta peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Kajian dalam fiqh siyasah dusturiyah itu sendiri adalah hubungan antara pimpinan di satu pihak dan rakyat di pihak lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kewenangan komisi informasi publik dalam penyelesaian sengketa pada komisi informasi publik Provinsi Lampung dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah dusturiyah tentang pelaksanaan informasi publik pada komisi informasi publik Provinsi Lampung. Peneliti melakukan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan dan merinci kalimat kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian sengketa kewenangan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Lampung, telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, seringkali terdapat perselisihan karena kurangnya pemahaman badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mereka belum mampu membedakan antara informasi yang harus terbuka dan informasi yang dikecualikan. Selain itu, melalui kajian siyasah dusturiyah, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam siyasah dusturiyah. Undang-undang tersebut berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits, serta melindungi hak-hak warga negara dengan menengahi dan menyelesaikan persengketaan melalui mediasi dan adjudikasi. Kata kunci : Fiqh Siyasah Dusturiyah, Kewenangan, Komisi Informasi Publik, Sengketa Informasi. ABSTRACT In having a state, Muslims should return to the Islamic constitutional system, and do not need or even imitate the western constitutional system. In this case, of course, Islamic law is very important as a law that covers aspects of human life. This is what makes the science of law study all causes, all problems and aspects related to, among others, the origins of the state in Islamic history, the history of its development, its organization and function and role in the lives of the people, and all forms of law, regulations and policies. made by the ruler. The study in siyasah dusturiyah fiqh itself is the relationship between the leadership on the one hand and the people on the other. The formulation of the problem in this research is how to implement the authority of the public information commission in resolving disputes at the Lampung Province public information commission and how to review siyasah dusturiyah fiqh regarding the implementation of public information at the Lampung Province public information commission. Researchers conducted field research using qualitative descriptive analysis methods by describing and detailing sentences so that clear conclusions could be drawn. The techniques used in collecting data are observation, interviews and documentation. The research results show that the resolution of authority disputes by the Public Information Commission of Lampung Province has been implemented effectively and in accordance with legal provisions. However, there are often disputes due to public bodies' lack of understanding of Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information. They have not been able to differentiate between information that must be open and information that is excluded. Apart from that, through the study of siyasah dusturiyah, it can be concluded that Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information is in accordance with and does not conflict with the principles of siyasah dusturiyah. This law is based on the Koran and Al-Hadith, and protects citizens' rights by mediating and resolving disputes through mediation and adjudication. Keywords: Fiqh Siyasah Dusturiyah, Authority, Public Information Commission, Information Dispute.

Actions (login required)

View Item