PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)

KHUSNUL, KHOTIMAH (2024) PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai pencatatan pernikahan, namun di zaman sekarang ini pencatatan pernikahan sangat diperlukan demi menjaga kemaslahatan umat Islam. Pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Seputih Agung pada tahun 2018 kebawah masih banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan administrasi pernikahan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung; 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai pelaksanaan administrasi pernikahan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis. Moteode penguumpulan data yang didapat dari wawancara (interview) dan dokumentasi. Selain itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang diolah menggunakan metode analisis deskriptif, yakni memaparkan hasil wawancara pegawai KUA yang kemudian dianalisis menggunakan teori hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung sudah menyamakan dan melaksanakannya sesuai dengan perturan administrasi yang tertera pada Pasal 4 Jika dilihat berdasarkan keperdataannya pernikahan dikatakan sah apabila pernikahan tersebut dicatat atau didaftarkan pada lembaga yang mempunyai wewenang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama. Pencatatan yang diatur dalam Islam berkaitan dengan transaksi muamalah terdapat dalam al-qur'an surah Al-baqarah ayat 282 dimana dalam artinya memerintahkan untuk mencatatkan transaksi muamalah dengan menghadirkan saksi, yang artinya dalam suatu pernikahan juga perlu diadakan suatu pencatatan karena pernikahan merupakan suatu perikatan yang kuat. Dan dijelaskan juga dalam surah An-nisa ayat 21 di dalamnya terdapat kalimat mitsaqan ghalidzan yang kuat, dengan itu dapat diambil makna bahwa ikatan yang kuat itu bisa terwujud dengan satu bukti tertulis yang berbentuk buku nikah. Kata Kunci: Pencatatan, Pelaksanaan, Hukum Islam. ABSTRACT Islamic law does not explain in detail regarding marriage registration, but in this day and age, marriage registration is very necessary to maintain the benefit of the Muslim community. Many weddings held in Seputih Agung District in 2018 and below did not register their marriages with the Marriage Registrar Officer. The marriages carried out by them only fulfill their religious demands without fulfilling administrative demands. So the problem formulation in this research is: 1) How is the implementation of marriage administration according to Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration at the Seputih Agung District Religious Affairs Office; 2) What is the review of Islamic Law regarding the implementation of marriage administration according to Minister of Religion Regulation number 20 of 2019 concerning marriage registration at the Seputih Agung District Religious Affairs Office. This research is a type of field research which is descriptive analysis. Data collection methods obtained from interviews and documentation. Apart from that, this research uses a type of qualitative research which is processed using descriptive analysis methods, namely presenting the results of interviews with KUA employees which are then analyzed using Islamic legal theory. The result of this research is that marriage registration at the Seputih Agung Subdistrict Religious Affairs Office has been aligned and implemented in accordance with the administrative regulations stated in Article 4. If we look at the civil registration, a marriage is said to be valid if the marriage is recorded or registered at an institution that has the authority, in this case the Office. Religious Affairs. The recording regulated in Islam relating to muamalah transactions is contained in the Qur'an, Surah Al-Baqarah verse 282, which means ordering muamalah transactions to be recorded by presenting witnesses, which means that a marriage also needs to be recorded because marriage is an agreement that strong. And it is also explained in surah An-nisa verse 21 which contains a strong sentence mitsaqan ghalidzan, with which it can be taken to mean that a strong bond can be realized with written evidence in the form of a marriage book. Keywords: Recording, Implementation, Islamic Law.

Actions (login required)

View Item