PRAKTEK PERKAWINAN CAMPURAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)

SITI, MAYMUNAH (2024) PRAKTEK PERKAWINAN CAMPURAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Dengan melihat pada beberapa aturan yang berlaku sampai saat ini tentu setiap perkawinan sah-sah saja selama masih mengikuti suatu aturan, termasuk pada perkawinan campuran, dengan berdasarkan pada undang-undang saat ini bahwa perkawinan campuran yaitu suatu perkawinan yang tunduk pada hukum yang berlainan dengan adanya suatu perbedaaan kewarganegaraan kedua belah pihak dan salah satu yaitu kewarganegaraan Indonesia. khususnya pada kabupaten Pesawaran di Desa Padang Cermin disebabkannya dengan beberapa warga WNI yang bekerja diluar negeri dan melakukan perkawinan campuran dengan warga WNA. Bagaimana praktek perkawinan campuran di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran lalu Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif tentang pelaksanaan perkawinan campuran di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui praktek perkawinan campuran di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran lalu Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum Positif tentang pelaksanaan perkawinan campuran di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. jenis penelitian yang digunakan disini adalah jenis penelitian lapangan (field research). Dan Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu, editing, coding dan sistematika data, kemudian data dianalisis dengan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini ialah praktek perkawinan campuran yang dilakukan oleh warga Desa Padang cermin ialah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Menurut hukum Islam perkawinan campuran boleh dilaksanakan dengan syarat yang paling mendasar adalah harus seiman antara dua mempelai. Menurut hukum positif dalam UUD No.1 Tahun 1974 Pasal 57 perkawinan campuran adalah Perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan dan Pasal 58 UUD No.1 Tahun 1974 bagi orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan. Dengan atas dasar kedua hukum tersebut perkawinan campuran di perbolehkan atas ketentuan pada hukum masing-masing sehingga pada hukum Islam perkawinan ini telah memenuhi syarat yaitu dengan kedua belah pihak harus beragama Islam atau seiman dan berdasarkan hukum positif tidak ada syarat yang mendasar perkawinan dapat di langsungkan oleh kedua belah pihak dengan ketentuan UUD yang berlaku. Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Hukum Islam dan Hukum Positif. ABSTRACT By looking at the several rules that apply to date, of course every marriage is legal as long as it still follows certain rules, including mixed marriages, based on the current law that mixed marriages are marriages that are subject to different laws than those that exist. a difference in the citizenship of both parties and one of them is Indonesian citizenship. especially in Pesawaran district in Padang Cermin Village, this is due to several Indonesian citizens working abroad and having mixed marriages with foreign citizens. What is the practice of mixed marriages in Padang Cermin Village, Pesawaran Regency and then How is the review of Islamic law and Positive law regarding the implementation of mixed marriages in Padang Cermin Village, Pesawaran Regency. The aim of this research is to find out the practice of mixed marriages in Padang Cermin Village, Pesawaran Regency and then to find out the review of Islamic law and positive law regarding the implementation of mixed marriages in Padang Cermin Village, Pesawaran Regency. The type of research used here is field research. And this research is descriptive comparative in nature. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. Data management techniques, namely, editing, coding and systematic data, then the data is analyzed using qualitative analysis with a deductive thinking approach. Based on the results of this research, the practice of mixed marriages carried out by residents of Padang Mirror Village is a marriage between two people who are subject to different laws due to differences in nationality and one of the parties is an Indonesian citizen. According to Islamic law, mixed marriages can be carried out with the most basic condition being that the two bride and groom must be of the same faith. According to positive law in UUD No.1 of 1974 Article 57 mixed marriage is a marriage between two people who are subject to different laws and Article 58 of UUD No.1 of 1974 for people of different nationalities who enter into a mixed marriage can obtain the citizenship of their husband or wife and may also lose citizenship. On the basis of these two laws, mixed marriages are permitted based on the provisions of the respective laws so that according to Islamic law this marriage meets the requirements, namely that both parties must be Muslim or of the same faith and based on positive law there are no basic conditions for marriage to be carried out by both parties with the applicable provisions of the Constitution. Keywords: Mixed Marriage, Islamic Law and Positive Law.

Actions (login required)

View Item