TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI HAK ANGKET DPRD PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada DPRD Provinsi Lampung)

Nada, Shalihah Asri (2024) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI HAK ANGKET DPRD PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada DPRD Provinsi Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Kelembagaan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting, dalam mengawasi program infrastruktur jalan. Secara tidak langsung, kewenangan ini dapat dikategorikan kedalam hak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun dimaksud adalah hak angket, di mana hak angket merupakan hak pengawasan dalam rangka mewujudkan check And balances. Hak angket DPRD pada Provinsi Lampung, menjadi permasalahan. Sebab, apakah DPRD Provinsi Lampung menggunakan hak angket terhadap program infrastruktur jalan Pemerintah Provinsi Lampung. Meskipun pelaksanaan program telah saja, namun DPRD harus berkewajiban memberikan hak angket kepada Pemerintah dalam rangka mewujudkan pengawasan dan monitoring. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu: Bagaimana Pandangan Yuridis Terhadap Hak Angket DPRD Provinsi Lampung Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah pada Pembangunan Infrastruktur Provinsi Lampung? Dan Bagaimana Tanjuan Hukum Islam Terhadap Impelemntasu Hak Angket DPRD Provinsi Lampung Dalam Pelaksaan Tugas Pemerintah Pada Pembangunan Infrastruktur Studi Pada DPRD Provinsi Lampung?. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tanjuan Hukum Islam Terhadap Impelemntasu Hak Angket DPRD Provinsi Lampung Dalam Pelaksaan Tugas Pemerintah Pada Pembangunan Infrastruktur Studi Pada DPRD Provinsi Lampung. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan sifat penelitian deskripsi analisis. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Adapun sumber penelitian ada 2 yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi yang menyaksiakan peristiwa dengan indera yang dimilikinya, sumber sekunder dalam hal ini merupakan data sebagai pelengkap. menggunakan wawancara dan buku, jurnal sebagai referensi. Selanjutnya, objek penelitian pada penelitian ini yaitu DPRD Provinsi Lampung. Adapun Hasil Penelitian ini yaitu Pandangan Yuridis Terhadap Hak Angket DPRD Provinsi Lampung Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Pada Pembangunan Infrastruktur Provinsi Lampung telah berjalan. Meskipun anggaran telah diklasifikasi untuk infrastruktur jalan, namun terdapat evaluasi yang memang berdasarkan kesalahan laporan kepada Pemerintah Pusat. Mengenai hak angket, DPRD Provinsi Lampung tidak melakukan angket, karena dirasa program infrastruktur Pemerintah Provinsi Lampung telah berjalan dan selesai. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hak Angket DPRD Provinsi Lampung dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Pada Pembangunan Infrastruktur Studi Pada DPRD Provinsi Lampung sebagai ilmu dari Siyãsah tanfidziyyãh. Sebab, Hak Angket merupakan kebijakan yang berasal dari Undang-Undang. Secara implementasinya, untuk Hak Angket DPRD Provinsi Lampung terhadap program infrastruktur jalan Pemerintah Provinsi Lampung belum dilaksanakan. Adapun pengaruhnya, bukan tidak sesuai prinsip Siyãsah tanfidziyyãh, melainkan dalam mekanismenya tidak ada anggota DPRD untuk mengajukan hak angket kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Kata Kunci: Hukum Islam, Hak Angket, Infrastruktur. ABSTRACT Institutions in the Regional People's Representative Council (DPRD) have an important role in overseeing road infrastructure programs. Indirectly, this authority can be categorized into the rights contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. What is meant is the right to inquiry, where the right to inquiry is the right to supervision in order to realize checks and balances. The DPRD's right to inquiry in Lampung Province is a problem. Because, whether the Lampung Provincial DPRD uses the right of inquiry regarding the Lampung Provincial Government's road infrastructure program. Even though the program has been implemented, the DPRD must be obliged to provide the government with the right of inquiry in order to realize supervision and monitoring. This research has a problem formulation, namely: What is the Juridical View of the Lampung Province DPRD's Right to Questionnaire in Implementing the Government's Duties in Lampung Province Infrastructure Development? And what is the impact of Islamic law on the implementation of the Lampung Provincial DPRD's right to inquiry in carrying out the government's duties in infrastructure development for studies at the Lampung Provincial DPRD? The aim of this research is to find out the progress of Islamic law regarding the implementation of the Lampung Province DPRD's right to inquiry in carrying out the government's duties in infrastructure development for studies at the Lampung Province DPRD. This research method uses qualitative research, with descriptive analysis research characteristics. This type of research uses field research. There are 2 research sources, namely primary sources and secondary sources. Primary sources are testimony from a witness who witnessed an event with their senses, secondary sources in this case are complementary data. using interviews and books, journals as references. Furthermore, the research object in this research is the Lampung Province DPRD. The results of this research are a juridical view of the Lampung Province DPRD's right to inquiry in carrying out the government's duties in infrastructure development in Lampung Province. Even though the budget has been classified for road infrastructure, there are evaluations that are based on errors in reporting to the Central Government. Regarding the right to inquiry, the Lampung Provincial DPRD did not conduct a questionnaire, because it felt that the Lampung Provincial Government's infrastructure program had been running and completed. Review of Islamic Law on the Implementation of the Right to Inquiry by the Lampung Provincial DPRD in Carrying Out Government Duties in Infrastructure Development. Study at the Lampung Provincial DPRD as knowledge from Siyãsah tanfidziyyãh. Because, the Right to Inquiry is a policy that originates from the law. In terms of implementation, the Lampung Provincial DPRD's Right to Inquiry regarding the Lampung Provincial Government's road infrastructure program has not been implemented. As for the effect, it is not that it is not in accordance with the principle of Siyãsah tanfidziyyãh, but in the mechanism there are no DPRD members to submit the right of inquiry to the Lampung Provincial Government. Keywords: Islamic Law, Right of Inquiry, Infrastructure.

Actions (login required)

View Item