TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 25 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NO. 11 AYAT 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH PEKON DAN PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN PERANGKAT PEKON (Studi di Pekon Karang Anyar Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)

M., GHILMAN AL FARIZI (2024) TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 25 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NO. 11 AYAT 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH PEKON DAN PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN PERANGKAT PEKON (Studi di Pekon Karang Anyar Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (988kB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Perangkat Pekon merupakan bagian dari pemerintahan pekon yang mana, bertugas membantu baik dari Administrasi Pekon hingga mendata penduduk Pekon di suatu Pekon tersebut. Namun pada kenyataannya pengangkatan dan pemberhentian perangkat pekon di Pekon Karang Anyar tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Tanggamus No. 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Pemerintah Pekon Dan Pengangkatan Serta Pemberhentian Perangkat Pekon. Dijelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat pekon harus melewati tahap-tahap dan ketentuan yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 1. Untuk mengetahui Implentasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Pemerintahan Pekon dan Pengangkatan Serta Pemberhentian Perangkat Pekon di Pekon Karang Anyar Kabupaten Tanggamus. 2. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Fiqh Siyāsah terhadap Implentasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Pemerintahan Pekon dan Pengangkatan Serta Pemberhentian Perangkat Pekon di Pekon Karang Anyar Kabupaten Tanggamus. Jenis penelitian ini adalah dengan penelitian lapangan (field research). Data yang digunakanyaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada 1 Aparatur kecamatan Wonosobo, 1 Kepala Pekon Karang Anyar Baru, 1 mantan kepala pekon Karang Anyar, 1 Mantan perangkat pekon, 1 perangkat pekon, 2 Masyarakat pekon Karang Anyar. Hasil penelitian ini adalah Peranan Kepala Pekon Karang Anyar dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Pemerintahan Pekon dan Pengangkatan Serta Pemberhentian Perangkat Pekon di Pekon Karang Anyar Kabupaten Tanggamus persepektif Siyāsah Tanfidżiyyah Syariah studi kasus di Pekon Karang Anyar adalah terimpelentasikan dengan tidak baik, karena dalam pemberhentian perangkat pekon ada paksaan dan pemberhentian secara sepihak oleh Kepala Pekon. Persepektif Siyāsah Tanfidżiyyah yaitu pelaksaan pertaruran perundangan�undangan. Pelaksanaan perutauran ini dilaksanakan oleh Al-Sulthan Tanfidżiyyah yaitu yang berwenang dalam menjalankan pemerintahan. Pada pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 yang berwenang adalah Kepala Pekon Karang Anyar. Upaya pelaksaan yang dilakukan Kepala Pekon Karang Anyar tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu siddiq, Amanah, Fatanah, dan tabligh ini dilihat dari upaya yang dilakukan Kepala Pekon dalam pemberhentian perangkat pekon. Kata Kunci : Kepala Pekon, Perangkat Pekon, Pemberhentian. ABSTRACT Pekon Apparatus is part of the village government which is tasked with assisting both Village Administration and recording Village residents in a Village. However, in reality, the appointment and dismissal of village apparatus in Karang Anyar Village is not in accordance with Tanggamus Regent Regulation No. 11 of 2016 concerning Guidelines for the Establishment of Organizations, Work Procedures, Village Government and Appointment and Dismissal of Village Apparatus. It is explained that the appointment and dismissal of village apparatus must go through the existing stages and provisions. The objectives of this study are: 1. To determine the Implementation of Regent Regulation Number 11 of 2016 concerning Guidelines for the Establishment of Organizations, State Administration of Village Government and Appointment and Dismissal of Village Apparatus in Karang Anyar Village, Tanggamus Regency. 2. To find out the Fiqh Siyāsah View on the Implementation of Regent Regulation Number 11 of 2016 Concerning Guidelines for the Establishment of Organizations, State Administration of Pekon Government and Appointment and Dismissal of Pekon Apparatus in Pekon Karang Anyar, Tanggamus Regency. This type of research is field research. The data used are primary data and secondary data. The data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and documentation. In this study, interviews were conducted with 1 Wonosobo sub-district apparatus, 1 Karang Anyar Baru Pekon Head, 1 former Karang Anyar pekon head, 1 former pekon apparatus, 1 pekon apparatus, 2 Karang Anyar pekon communities. The results of this study are the Role of the Head of Karang Anyar Village in the Implementation of Regent Regulation Number 11 of 2016 Concerning Guidelines for the Establishment of Organizations, State Administration of Village Government and Appointment and Dismissal of Village Apparatus in Karang Anyar Village, Tanggamus Regency, from the perspective of Siyāsah Tanfidżiyyah Syariah, a case study in Karang Anyar Village is not implemented properly, because in the dismissal of village apparatus there is coercion and unilateral dismissal by the Village Head. The Siyāsah Tanfidżiyyah perspective is the implementation of statutory regulations. The implementation of this regulation is carried out by Al-Sulthan Tanfidziyyah, namely the one who has the authority to run the government. In the implementation of Regent Regulation Number 11 of 2016, the authority is the Head of Karang Anyar Village. The implementation efforts carried out by the Head of Karang Anyar Village are not in accordance with Islamic law, namely siddiq, Amanah, Fatanah, and tabligh, this can be seen from the efforts made by the Head of Village in dismissing village officials. Keywords: Head of Village, Village Officials, Dismissal.

Actions (login required)

View Item