PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN POLIANDRI (Studi di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)

MERY, HORISA (2024) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN POLIANDRI (Studi di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Status anak yang terlahir dari perkawinan poliandri menimbulkan masalah dan ketidakpastian menurut Hukum. Berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara ketentuan tentang anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 Undang�undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. Permasalahan dalam penelitian ini ialah pertama bagaimana praktik perkawinan poliandri yang terjadi di Kelurahan Kedaton Bandar Lampung? kedua bagaimana perspektif hukum islam terhadap status anak yang lahir dari perkawinan poliandri yang terjadi di Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview atau wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak yang bersangkutan di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa praktik pekawinan poliandri di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Perkawinan poliandri yang dilakukan oleh 2 (dua) pasangan suami istri tersebut tidak sah dikarenakan perkawinan tersebut dilarang oleh agama dan hukumnya adalah tidak sah. Demikian status anak yang lahir dari perkawinan poliandri tersebut tidak sah, dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Kata Kunci : status anak, perkawinan poliandri, hukum Islam iv ABSTRACT The status of children born from polyandrous marriages raises problems and uncertainties according to the law. Based on Article 42 of Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage, what is meant by a legitimate child is a child born in or as a result of a legal marriage. Meanwhile, the provisions regarding extra-marital children are regulated in Article 43 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, namely legitimate offspring based on a legal marriage. The problems in this study are first, how is the practice of polyandrous marriage that occurs in Kedaton Village, Bandar Lampung? Second, what is the perspective of Islamic law on the status of children born from polyandrous marriages that occur in Kedaton Village, Bandar Lampung City? The method used in this research is field research. This research is descriptive-analytical. In this case, data and information are sourced from interviews, observation and documentation with the parties concerned in Kedaton Village, Kedaton Sub-district, Bandar Lampung City. The data is analyzed qualitatively. Based on the results of this study, the conclusion of the status of children born from polyandrous marriages in Kedaton Village, Kedaton Subdistrict, Bandar Lampung City Polyandrous marriages carried out by 2 (two) married couples are invalid because the marriage is prohibited by religion and the law is invalid. Thus, the status of the child born from the polyandrous marriage is invalid, and only has a nasab relationship with the mother. Keywords: child status, polyandrous marriage, Islamic law

Actions (login required)

View Item