TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 49 UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Desa Sinarharapan Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus)

AMDIANDO, BADRA (2024) TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 49 UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Desa Sinarharapan Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Perangkat Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang saling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik sesuai dengan pasal 49 yakni (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan. Karena tugas Pemerintah Desa yang bisa dikatakan cukup berat, maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitiannya deskriptif, sumber datanya berasal dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Adapun tenik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara observasi, dan dokumentasi, kemudian analisa data dilakukan dengan penyajian data, reduksi data, dan penyajian hasil penelitian. Hasil penelitian mengemukakkan bahwa Implementasi pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah terimplementasikan hanya saja belum dilakukan secara maksimal dalam sistem pemilihan pengangkatan perangkat desa, kemudian dalam tinjauan fiqih siyasah dusturiyah dalam melaksanakan perundang-undang dan membuat sebuah rencana yang sudah disusun secara matang sesuai peraturan yang telah ada dan sudah sesuai dengan tinjauan fiqih siyasah dusturiyah. Namum dalam proses pengangkatan kepala desa dan aparatur desa sudah sesuai dengan persyaratan umum dan khusus, kemudian melalui tahapan seleksi yang sangat panjang dan terinci berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya sedikit kurang maksimal sebab ada saja peraturan yang tidak dipahami oleh para calon seleksi. Kata Kunci: Fiqih Siyasah Dusturiyah, Perangkat Desa, Pemimpin Desa. ABSTRACT Village Apparatus as a unit of government institution that is close to the community, its position and legal standing until now has always been a debate, especially at the political elite level in accordance with Article 49, namely (1) Village Apparatus as referred to in Article 48 is tasked with assisting the Village Head in carrying out his duties and authorities. (2) Village Apparatus as referred to in paragraph (1) is appointed by the Village Head after consultation with the Sub-district Head on behalf of the Regent/Mayor. (3) In carrying out its duties and authorities, Village Apparatus as referred to in paragraph (1) is responsible to the Village Head. Village Apparatus is appointed by the Village Head after consultation with the Sub-district Head on behalf of the Regent/Mayor. In carrying out its duties and authorities, Village Apparatus is responsible to the Village Head. Village Apparatus is appointed from village residents who meet the requirements. Because the duties of the Village Government can be said to be quite heavy, village apparatus must have adequate capabilities to support the Village Head in running the government and development. This research is a field research and the nature of the research is descriptive, the data sources come from the results of field research and literature. The data collection technique is carried out by interview observation, and documentation, then data analysis is carried out by presenting data, reducing data, and presenting research results. The results of the study suggest that the Implementation of Article 49 of Law Number 6 of 2014 Concerning Villages has been implemented, but has not been carried out optimally in the village apparatus selection system, then in the review of fiqh siyasah dusturiyah in implementing laws and making a plan that has been prepared carefully according to existing regulations and is in accordance with the review of fiqh siyasah dusturiyah. However, in the process of appointing village heads and village officials, it is in accordance with general and specific requirements, then through a very long and detailed selection stage based on applicable regulations. However, the implementation was a little less than optimal because there were regulations that the selection candidates did not understand. Keywords: Fiqh Siyasah Dusturiyah, Village Officials, Village Leaders.

Actions (login required)

View Item