TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN JUMLAH MAHAR KARENA TUNTUTAN PRESTISE ORANG TUA CALON ISTRI (Studi di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara)

NUZULLUZAQI, RAMADANIESA (2024) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN JUMLAH MAHAR KARENA TUNTUTAN PRESTISE ORANG TUA CALON ISTRI (Studi di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pernikahan adalah peletakan batu pertama untuk sebuah bangunan keluarga. Dan rumah tangga bahagia tidak mungkin tercipta melainkan harus ditegakkan di atas pilar-pilar yang mencakup beberapa unsur antara lain; ketenangan atau sakinah; saling mencintai; saling mengasihi dan menyayangi; dan saling melindungi, seperti yang tergambar dalam surat Ar Ruum 21. Apabila keluarga telah menegakkan nilai-nilai tersebut, maka tingkat rumah tangga yang ideal bisa tercapai dan cita-cita untuk menuju keluarga bahagia dan sakinah bisa terwujud. Jika sebuah keluarga dibangun dengan baik tentunya akan menyemai benih kehidupan rumah tangga dengan penuh kejujuran, kebersamaan, keterbukaan, saling pengertian, saling melengkapi, saling percaya dan saling membutuhkan; dan secara otomatis akan terbangun rasa cinta yang tulus, kemesraan dan tanggung jawab di antara anggota keluarga. Metode yang digunakan adalah Jenis Penelitian (field research) penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi penelitian. penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan Hukum Keluarga Islam. Peneliti menggunakan pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini data maupun informasi yang diperoleh bersumber dari masyarakat Desa Negeri, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Dalam pelaksanaan ketentuan jumlah mahar karena tuntutan Prestise orang tua calon istri pada masyarakat Desa Negeri Ratu sungkai utara yang menetapkan beberapa syarat mahar kepada pihak mempelai pria agar pernikahan bisa terlaksanakan dan menjadi keharusan yang menjadi satu dengan syarat sah perkawinan yaitu mahar yang tinggi serta uang tengepik diluar biaya-biaya nikah, acara adat, begawi, hingga resepsi. Jika pihak laki-laki bersedia memenuhi syarat dari pihak perempuan maka pernikahan akan dilangsungkan dengan hari dan bulan yang telah disepakati, namun jika pihak laki-laki belum mampu memenuhi tetapi berjanji akan memenuhinya maka pernikahanan akan ditunda samapai mahar yang diminta pihak perempuan terpenuhi, berbeda lagi ketika pihak keluarga laki-laki tidak mampu memnuhi maka pernikahan ditiadakan. Kata kunci: Mahar, Tuntutan Prestise, Pernikahan Adat. ABSTRACT Marriage is the laying of the first stone for a family building. And it is impossible to create a happy household unless it has to be established on pillars which include several elements, including; tranquility or sakinah; loving each other; love and care for each other; and protect each other, as depicted in the letter Ar Ruum 21. If the family has upheld these values, then the ideal household level can be achieved and the dream of moving towards a happy and sakinah family can be realized. If a family is built well, it will certainly sow the seeds of a domestic life full of honesty, togetherness, openness, mutual understanding, mutual complementarity, mutual trust and mutual need; and automatically a feeling of sincere love, intimacy and responsibility will be awakened between family members. The method used is a qualitative descriptive method, namely a field research method carried out by examining data sourced from the research location. This research also uses a normative approach, namely the Islamic Family Law approach. Researchers use data collection including: observation, interviews, and documentation. In this case, the data and information obtained came from the people of Negeri Village, North Sungkai District, North Lampung Regency. Based on the results of the research, it can be concluded that: In implementing the provisions on the amount of dowry, it is due to the demands of the parents of the prospective wife in the community of Negeri Ratu Sungkai Utara Village who set several dowry requirements for the groom so that the marriage can be carried out and it becomes a necessity which is one of the legal conditions for marriage, namely The high dowry and money does not include the costs of the wedding, traditional events, begawi and reception. If the man is willing to fulfill the conditions of the woman then the marriage will take place on the agreed day and month, but if the man is not able to fulfill it but promises to fulfill it then the marriage will be postponed until the dowry requested by the woman is fulfilled, which is different again. Keywords: Dowry, Prestige Demands, Traditional Marriage.

Actions (login required)

View Item