TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG PASAL 12 NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN TULANG BAWANG (Studi di Dinas Pendidikan Tulang Bawang)

MEISANDA, NADIANI (2024) TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG PASAL 12 NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN TULANG BAWANG (Studi di Dinas Pendidikan Tulang Bawang). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Kurikulum pendidikan sekolah dasar Kabupaten Tulang Bawang selama ini belum menyelenggarakan materi pendidikan antikorupsi sebagai muatan lokal. Pendidikan antikorupsi baru dibentuk dalam kurikulum setelah dikeluarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Pasal 12 Nomor 11 Tahun 2022, terdapat beberapa point yang ditetapkan dalam peraturan. Tujuan pendidikan antikorupsi agar masyarakat memahami tentang bahaya tindak korupsi sejak dini, sehingga pendidikan antikorupsi muatan lokal menjadi wajib pada jenjang pendidikan dasar, dan bisa menjadi pedoman bagi guru dalam memberikan pelayanan pendidikan antikorupsi kepada peserta didik. Berdasarkan argumentasi tersebut penelitian ini perlu diteliti secara komprehensif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dan Bagaimana Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Pasal 12 Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi Sebagai Muatan Lokal Wajib Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Tulang Bawang di Dinas Pendidikan Tulang Bawang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dalam penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian pada data tersebut akan dianalisis menggunakan teori Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. Hasil dari penelitian ini dalam rangka pelaksanaan pendidikan antikorupsi di Kabupaten Tulang Bawang sebagai muatan lokal diwajibkan pada jenjang pendidikan dasar sudah terlaksana secara merata. Namun demikian fungsi Dinas Pendidikan Tulang Bawang dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan antikorupsi dengan peserta didik belum maksimal. Hal tersebut disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana, masih kurang pengawasan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi dari Dinas Pendidikan. Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah belum sesuai dengan amanah dan tanggung jawab Dinas pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi. Terbukti oleh karena itu, pendidikan antikorupsi belum terlaksana secara optimal. Kata Kunci: Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, Implementasi, Pendidikan Antikorupsi. ABSTRACT So far the Tulang Bawang Regency elementary school education curriculum has not provided anti-corruption educational material as local content. Anti-corruption education was only established in the curriculum after the issuance of the Tulang Bawang Regent's Regulation Article 12 Number 11 of 2022, there are several points stipulated in the regulation. The aim of anti-corruption education is for people to understand the dangers of corruption from an early age, so that local content anti-corruption education becomes mandatory at the basic education level, and can serve as a guide for teachers in providing anti-corruption education services to students. Based on these arguments, this research needs to be research comprehensively. The formulation of the problem in this research is How is Anti�Corruption Education Implemented and How is the Siyasah Tanfidziyyah Reviewed based on the Tulang Bawang Regent's Regulations Article 12 Number 11 of 2022 concerning the Implementation of Anti-Corruption Education as Mandatory Local Content at the Basic Education Level in Tulang Bawang Regency at the Tulang Bawang Education Service. This research uses qualitative methods. The type of research is field research which is descriptive analysis. Data collection methods in research are observation, interviews and documentation. Then the data will be analyzed using the Fiqh Siyasah Tanfidziyyah theory. The results of this research in the context of implementing anti�corruption education in Tulang Bawang Regency as local content are required at the basic education level have been implemented evenly. However, the function of the Tulang Bawang Education Service in coordinating the implementation of anti-corruption education with students is not optimal. This is due to limited facilities and infrastructure, and there is still a lack of supervision of the implementation of anti-corruption education from the Education Office. The review of Siyasah Tanfidziyyah is not in accordance with the mandate and responsibility of the Education Service in implementing anti-corruption education. It is proven, therefore, that anti-corruption education has not been implemented optimally. Keywords: Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, Implementation, Anti�Corruption Education.

Actions (login required)

View Item