TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Desa Kertosari Kabupaten Lampung Selatan)

RIZHTI, RAHIM (2024) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Desa Kertosari Kabupaten Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Kepala Desa adalah unsur penunjang pemerintahan daerah yang mempuyai tugas dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan desa serta penilaian dan pelaksanaannya. Pada tahun 2014 peraturan menteri dalam negeri telah mengeluarkan PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 tentang pembangunan desa yang telah menjelaskan bidang-bidang dalam pembangunan desa serta memberikan wewenang bagi pemerintah desa untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program desa untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat desa. Adapun rumusan masalah dari skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Peran Kepala Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Dalam Membangun Infrastruktur Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014? 2. Tinjauan Fiqh siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Kertosari Dalam Membangun Infrastruktur Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Terhadap Fiqh Siyasah Tanfiziyah Menurut Implementasi nya? Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari badan pemerintahan Desa Kertosari, Kabupaten Lampung Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui tahap editing dan sistematisasi data. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan berfikir mengunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwasanya implementasi pembangunan desa yang dilakukan di Desa Kertosari, Lampung Selatan secara sistematika perumusan dan pembuatan perencanaan pembangunan desa sudah sesuai dengan aturan sistematika perencanaan pembangunan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa, akan tetapi secara subtansi perencanaan pembangunan di Desa Kertosari, Lampung Selatan masih jauh dari harapan dan cita-cita akan perencanaan pembangunan desa yang maju. Sedangkan dalam konteks Fiqh Siyasah pembangunan desa mempuyai beberapa prinsip dan tujuan yang pada intinya pembangunan desa harus mementingkan kemaslahatan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kata Kunci : Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Fiqih Siyasah. ABSTRACT The Village Head is a supporting element of regional government who has the task of determining policies in the field of village development planning as well as their assessment and implementation. In 2014, the Minister of Home Affairs issued PERMENDAGRI No. 114 of 2014 concerning village development which explains the areas of village development and gives authority to the village government to fully plan and determine village policies and programs for the progress and benefit of village communities. The problem formulation of this thesis is: 1. What is the role of the Head of Kertosari Village, Tanjung Sari District in Building Village Infrastructure Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 114 of 2014? 2. Review of Siyasah Fiqh on the Role of the Kertosari Village Head in Building Village Infrastructure Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 114 of 2014 on Siyasah Tanfiziyah Fiqh According to its Implementation? This research includes field research, namely research whose data was obtained directly from the government agency of Kertosari Village, South Lampung Regency. Data collection was carried out through interviews and documentation. Data processing is carried out through editing and data systematization stages. eMeanwhile, data analysis was carried out qualitatively with a thinking approach using deductive methods. Based on the research results, it is clear that the implementation of village development carried out in Kertosari Village, South Lampung, systematically formulating and making village development plans is in accordance with the systematic rules for village development planning in Minister of Home Affairs Regulation Number 114 of 2014 concerning Village Development, but in substance planning development in Kertosari Village, South Lampung is still far from the hopes and ideals of advanced village development planning. Meanwhile, in the context of Fiqh Siyasah, village development has several principles and objectives, the essence of which is that village development must prioritize public benefit and improve community welfare and be able to improve the quality of community life. Keywords: Minister of Home Affairs Regulation Number 114 of 2014, Implementation of Village Development, Fiqh Siyasah.

Actions (login required)

View Item