SITI, RUMAIDA (2024) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG SISTEM BAGI HASI ANTARA PEMILIK DAN PENGELOLA KEBUN MELINJO (Studi di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.
|
PDF
Download (5MB) |
|
|
PDF
Restricted to Repository staff only Download (5MB) |
Abstract
ABSTRAK Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi pembagian usaha antara pemodal dan pengelola dana. Musāqāh adalah suatu akad kerjasama antara pemilik kebun dengan petani pengelola dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan dari pihak keduanya berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan pengelola sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, berkaitan dengan bentuk kerja sama akad musāqāh yang mentransaksikan seorang pekerja atau buruh, maka harus terpenuhi beberapa persyaratan seperti jenis obyek atau bentuk musāqāh haruslah jelas. Baik dari jenis pekerjaan, tujuan dan waktu pengerjaaannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik dan pengelola kebun melinjo di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung? 2) Bagaimana sistem bagi hasil di tinjau dari aspek Hukum Ekonomi Syariah? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa: Berdasarkan hasil penelitian ini, Sistem bagi hasil pengelolaan kebun di Kelurahan Sukamaju dalam menerapkan sistem bagi hasil dengan pembagian dibagi menjadi ½ dimana ½ diberikan untuk pemilik kebun dan ½ untuk pengelola kebun, hal ini karena pemilik kebun dan dan pengelola kebun berbagi modal untuk menyediakan alat dan bahan dalam proses pengelolaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem bagi hasil antara pemilik dan pengelola kebun melinjo di Kelurahan Sukamaju menurut praktiknya adanya ketidaksesuaian pembagian hasil, seharusnya 50%:50% dan ketika terjadi gagal panen dan kelalaian pengelola maka bagi hasil berubah menjadi 70% untuk pemilik kebun dan 30% untuk pengelola kebun. Hal ini akan menimbulkan kerugian pihak pengelola. Sedangkan menurut tinjauan hukum ekonomi syariah bentuk kerjasama ini menggunakan akad musāqāh. Didalam kerjasama diketahui belum terpenuhinya rukun dan syarat musāqāh karena pemabagian hasil belum adil disebabkan kurangnya transparasi dan bentuk perjanjian dilakukan secara lisan aja tidak tertulis. Seharusnya dalam islam akad musāqāh jika pemeliharaan kebun diserahkan kepada pengelola maka hasil dibagi berdasakan kesepakatan. Kata Kunci: Bagi Hasil, Musāqāh, Hukum Ekonomi Syariah. ABSTRACT Profit sharing is a system that includes the division of business between investors and fund managers. Musāqāh is a cooperative agreement between the plantation owner and the managing farmer with the aim that the garden is maintained and cared for so that it provides maximum results. Then everything produced by both parties in the form of fruit is a joint right between the owner and manager in accordance with the agreement they made, relating to the form of cooperation in the musāqāh contract which transacts a worker or labourer, then several requirements must be met such as the type of object or form of musāqāh must be clear. Both in terms of type of work, purpose and time of work. The formulation of the problem in this research is: 1) What is the profit sharing system between owners and managers of melinjo plantations in Sukamaju Village, East Teluk Betung District, Bandar Lampung City? 2) How is the profit sharing system viewed from the aspect of Sharia Economic Law? This research uses a type of field research, namely research activities carried out in certain community environments. Based on the results of this research, it can be stated that: Based on the results of this research, the profit sharing system for garden management in Sukamaju Village implements a profit sharing system with the division being divided into ½ where ½ is given to the garden owner and ½ to the garden manager, this is because the garden owner and and Garden managers share capital to provide tools and materials for the management process. The conclusion of this research is that the profit sharing system between the owner and manager of the melinjo plantation in Sukamaju Village, according to practice, there is a discrepancy in the distribution of results, it should be 50%:50% and when there is a crop failure and negligence by the manager, the profit sharing changes to 70% for the plantation owner and 30 % for garden managers. This will cause losses for the management. Meanwhile, according to a review of sharia economic law, this form of cooperation uses a musāqāh agreement. In collaboration, it is known that harmony and musāqāh conditions have not been fulfilled because the distribution of results has not been fair due to a lack of transparency and the form of agreement is made verbally, not written. In Islamic musāqāh contracts, if the maintenance of the garden is handed over to the manager, the results are shared based on the agreement. Keywords: Profit Sharing, Musāqāh, Sharia Economic Law.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 27 Sep 2024 07:41 |
| Last Modified: | 27 Sep 2024 07:41 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/35491 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


