PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK SIMPAN PINJAM (Studi Pada BUMDES Mitra Lestari Desa Bumi Sari Natar Lampung Selatan)

Refita, Baja Dwinsa (2024) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK SIMPAN PINJAM (Studi Pada BUMDES Mitra Lestari Desa Bumi Sari Natar Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam fiqh muamalah hukum simpan pinjam dapat berubah-ubah sesuai dengan cara dan akadnya. Terkadangan simpan pinjam menjadi mubah dikarenakan jika seseorang meminjam bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk tambahan modal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mitra Lestari dikelola oleh pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat. BUMDes Mitra Lestari Desa Bumi Sari memberikan peminjaman modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan minimal pinjaman sebesar Rp.500.000 dan maksimal pinjaman sebesar Rp.10.000.000. Dalam pinjaman uang tersebut tidak didapat secara utuh atau tidak sesuai dengan pinjaman di awal, melainkan bendahara memotong uang mukanya sebesar Rp.50.000 dari uang pinjaman tersebut terlebih dahulu untuk biaya adminitrasi. Setiap pinjaman yang dilakukan dikenakan penambahan biaya atau fee 1,8% untuk pengelolaan BUMDes, dengan waktu maksimal tempo pembayaran selama 6-12 bulan, pengenaan penambahan biaya atau fee tersebut diberikan oleh peminjam pada saat pembayaran angsuran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik simpan pinjam BUMDes Mitra Lestari, dan Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah tentang praktik simpan pinjam BUMDes Mitra Lestari di desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan Hukum Islam. Yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik simpan pinjam BUMDes Mitra Lestari, dan mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik simpan pinjam BUMDes Mitra Lestari di desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan Hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian pengolahan data melalui tahap editing dan sistematika,yang dilakukan di desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis praktik simpan pinjam BUMDes dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik simpan pinjam yang terjadi di desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan antara nasabah dengan pengelola BUMDes sebagai pemberi pinjaman, sesuai dengan aturan dalam AD/ART BUMDes Mitra Lestari. Dalam proses simpan pinjam sudah sesuai dengan aturan dan proses persyaratan yang sangat mudah, dimana nasabah tidak dipersulit dengan syarat-syarat simpan pinjam. Pada praktiknya sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya akan tetapi diantara syarat yang terpenuhi ada objek yang rusak (fasid) yaitu tambahan atau hadiah bagi pihak pemberi pinjaman, sehingga akad dalam simpan pinjam tersebut tidak sah. Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada BUMDes Mitra Lestari tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena adanya tambahan pembayaran setiap pengembaliannya sebesar 1,8% dan denda Rp. 40.000 jika terjadi keterlambatan pembayaran atas pinjam pada BUMDes Mitra Lestari yang merupakan riba qard yang mengambil manfaat dan tidak sesuai dengan konsep akad qard yang merupakan kegiatan muamalah yang bertujuan untuk saling tolong menolong dan tidak diperbolehkan karena mengandung unsur kezaliman yang mencari keuntungan secara sepihak. Kata Kunci: Simpan Pinjam, BUMDes, Modal Usaha, Riba. ABSTRACT In fiqh muamalah the law of savings and loans can change according to the method and contract. Sometimes saving and borrowing becomes bad because if someone borrows not because of urgent needs, but for additional capital. Mitra Lestari Village-Owned Enterprises (BUMDES) are managed by the village government in collaboration with the community. BUMDes Mitra Lestari Bumi Sari Village provides capital loans to the community to develop their businesses with a minimum loan of Rp.500,000 and a maximum loan of Rp.10,000,000. In the loan, the money is not obtained in its entirety or not in accordance with the initial loan, but the treasurer deducts the down payment of Rp.50,000 from the loan money first for administrative costs. Each loan made is subject to an additional fee of 1.8% for the management of BUMDes, with a maximum payment period of 6-12 months, the imposition of additional fees or fees is given by the borrower at the time of installment payment. The formulation of the problem in this study is how to practice savings and loans of BUMDes Mitra Lestari, and What is the perspective of sharia economic law on the practice of savings and loans of BUMDes Mitra Lestari in Bumi Sari village, Natar District, South Lampung Regency, in accordance with Islamic Law. The purpose is to find out and analyze the savings and loan practices of BUMDes Mitra Lestari, and to find out the Sharia Economic Law Perspective on the savings and loan practices of BUMDes Mitra Lestari in Bumi Sari village, Natar District, South Lampung Regency, in accordance with Islamic Law. This research includes research on data processing through the editing and systematization stages, which was carried out in Bumi Sari village, Natar District, South Lampung Regency. This research is descriptive analysis, namely describing and analyzing the practice of saving and borrowing BUMDes with data collection methods through interviews and documentation. The results of the study show that the practice of savings and loans that occurred in Bumi Sari village, Natar District, South Lampung Regency between customers and BUMDes managers as lenders, is in accordance with the rules in the AD/ART BUMDes Mitra Lestari. In the process of saving and borrowing, it is in accordance with the rules and the process of requirements is very easy, where customers are not complicated by the terms of saving and borrowing. In practice, it is in accordance with the principles and conditions, but among the conditions that are met, there is a damaged object (fasid), namely an additional or gift for the lender, so that the contract in the savings and loans is invalid. In the Perspective of Sharia Economic Law in BUMDes Mitra Lestari is not in accordance with Sharia Economic Law because there is an additional payment of 1.8% for each return and a fine of Rp. 40,000 if there is a delay in payment of loans at BUMDes Mitra Lestari which is riba qard that takes benefits and is not in accordance with the concept of the qard contract which is a muamalah activity that aims to help each other and is not allowed because it contains elements of tyranny that seek unilateral benefits. Keywords: Savings and Loans, BUMDes, Business Capital, Riba.

Actions (login required)

View Item