IMPLEMENTASI DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN DESA (Studi Di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah)

MUAMAR, KHADAFI (2024) IMPLEMENTASI DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN DESA (Studi Di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan demokrasi deliberatif terdapat masalah yang dihadapi seperti pemilihan aparatur Desa yang tidak sehat, kinerja yang kurang optimal, adanya kepentingan pribadi yang mengesampingkan kepentingan umum dan ketidakbukaan informasi. Pemerintahan desa seperti masyarakat kurang sadar pentingnya partisipasi dalam pembuatan kebijakan dan peraturan Desa masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam musyawarah, keterbatasan sumber tenaga ahli serta keterbatasan waktu, Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi demokrasi deliberatif dalam penyusunan kebijakan dan peraturan desa di Desa Karang Endah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi triangulasi.dan mengunakan teori demokrasi deliberatif morrel. Hasil penelitian menunjukkan implementasi demokrasi deliberatif dalam penyusunan kebijakan dan peraturan desa di Desa Karang Endah dengan teori demokrasi deliberatif morrel menunjukkan hasil positif, meskipun ada tantangan seperti minimnya partisipasi warga dalam urusan pemerintahan desa, responsivitas yang rendah terhadap permasalahan mendesak, keterbatasan sumber daya pendukung. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa perlu meningkatkan komunikasi, transparansi, akuntabilitas, menciptakan mekanisme yang lebih inklusif untuk menampung saran dan masukan dari masyarakat. Tiga indikator utama demokrasi deliberatif menunjukkan hasil yang positif dan berkelanjutan, mengindikasikan bahwa lembaga legislatif desa telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif dalam proses pengambilan keputusan. pemerintah desa Kata kunci: Implementasi Demokrasi Deliberatif, Kebijakan, Peraturan Desa. ABSTRACT The implementation of deliberative democracy in Karang Endah faces several challenges, including unhealthy selection processes for village officials, suboptimal performance, personal interests that overshadow the public interest, and a lack of transparency in information. Both the village government and the community seem to lack awareness of the importance of participation in the formulation of village policies and regulations. Issues such as limited direct involvement of citizens in deliberations, a shortage of expert resources, and time constraints also hinder the process. This study aims to examine the implementation of deliberative democracy in the formulation of village policies and regulations in Karang Endah Village. The research employs field research with a qualitative descriptive approach. Data collection methods include observation, interviews, and documentation, while data analysis techniques involve data reduction, data presentation, and triangulation verification. The results indicate that the implementation of deliberative democracy in the formulation of village policies and regulations in Karang Endah, using the theory of deliberative democracy by Morrell, shows positive outcomes despite challenges such as limited citizen participation in village governance, low responsiveness to urgent issues, and limited supporting resources. To address these challenges, the village government needs to enhance communication, transparency, and accountability, as well as create more inclusive mechanisms to gather feedback from the community. The three main indicators of deliberative democracy show positive and sustainable results, indicating that the village's legislative institutions have applied the principles of deliberative democracy in the decision�making process. Keywords: Implementation Deliberative Democracy, Policy, VillageRegulations.

Actions (login required)

View Item