ALAN, HUARI (2024) TINJAUAN FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN WISATA (Studi di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.
![]() |
PDF
Download (3MB) |
![]() |
PDF
Restricted to Repository staff only Download (5MB) |
Abstract
ABSTRAK Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yang memiliki banyak potensi alam yang menarik untuk dijadikan objek pariwisata. Potensi pariwisata itu masing-masing mempunyai daya tarik sendiri salah satunya pantai Labuhan Jukung yang dapat di jadikan tujuan berwisata baik wisatawan yang ada didalam negeri maupun dari mancanegara. Pengunjung yang datang untuk berwisata kedaerah Kabupaten Pesisir Barat dengan jumlah yang banyak ini tentunya akan memunculkan dampak positif serta negatifnya. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata dan Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah KabupatenPesisir Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata. Penelitian ini meggunakan jenis penilitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan data analisis kualitatif yang sifatnya hanya menggambarkan serta menjabarkan temuan dilapangan tanpa memerlukan hipotesis. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata Dinas Pariwisata sudah Menjalankannya dengan baik sesuai dengan pasal 18 tersebut, namun dalam penerapanya sendiri masih kurang efektif karena para wisatawan masih banyak yang melanggar peraturan yang telah di tetapkan. Sedangkan berdasarkan tinjauan fiqih siyasah tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata dalam pelaksananya Dinas Pariwisata dan Masyarakat beserta pihak-pihak yang terkait juga telah menjalankan peraturan perundang- undangan ini dengan semaksimal mungkin walaupun masih banyak juga wisatawan yang melanggar seperti membuah sampah sembarangan merusak fasilitas atau mengotorinya, berbuat gaduh, berbuah asusila, dan berpakaian kurang sopan. Sehingga pemerintahan yang terkait harus bekerja lebih ekstra lagi agar dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berwisata sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2018 dan sesuai dengan tinjauan fiqih siyasah tanfidziyah dalam peraturan perundang-undangan ini guna terciptanya kemaslahatan dan mencegah dari kemadaratan. Kata Kunci : Dinas Pariwisata, Pasal 18 Nomor 7 Tahun 2018, Siyasah Tanfidziyah. ABSTRACT Pesisir Barat Regency is one of the districts in Lampung Province which has a lot of interesting natural potential to become a tourism object. Each of these tourism potentials has its own attraction, one of which is Labuhan Jukung beach which can be used as a tourist destination for both domestic and international tourists. This large number of visitors who come to travel to the West Pesisir Regency area will certainly have positive and negative impacts. The formulation of the problem in this research is the implementation of Article 18 of the West Pesisir Regency Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Tourism Order and a Review of Siyasah Tanfidziyah Fiqh on the Implementation of Article 18 of the West Pesisir Regency Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Tourism Order. This research uses a type of field research (Field Research) using qualitative analysis data which only describes and explains findings in the field without requiring a hypothesis. This research is descriptive analysis. Based on the results of the research that has been carried out, the implementation of Article 18 of the West Coast Regency Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Tourism Order of the Tourism Office has carried it out well in accordance with article 18, but in its own application it is still ineffective because there are still many tourists who violate the regulations that have been set. Meanwhile, based on the review of fiqh siyasah tanfidziyah on the Implementation of Article 18 of the West Coast Regency Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Tourism Order in the implementation of the Tourism and Community Office and related parties have also implemented these laws and regulations as much as possible even though there are still many tourists who violate such as indiscriminately producing garbage, damaging facilities or dirtying it, making rowdies, bearing immoral fruits, and dressing immodestly. So that the relevant government must work extra in order to create . Keywords : Article 18 Number 7 of 2018, Siyasah Tanfidziyah, Tourism Office.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | Siyasah (Hukum Tata Negara) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara) |
Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
Date Deposited: | 20 Sep 2024 07:31 |
Last Modified: | 20 Sep 2024 07:31 |
URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/35401 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |