TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AYAH YANG ENGGAN MENJADI WALI NIKAH PUTRI KANDUNGNYA SENDIRI (Studi di Desa Pematang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)

FASILA, BELIA ASKARANI GUNAWAN (2024) TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AYAH YANG ENGGAN MENJADI WALI NIKAH PUTRI KANDUNGNYA SENDIRI (Studi di Desa Pematang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi alasan seorang ayah kandung yang enggan menjadi wali nikah putri kandungnya sendiri di Desa Pematang Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang ayah yang enggan menjadi wali nikah putri kandungnya sendiri di Desa Pematang, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Jenis penelitian ini lapangan (field research) bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan Informan sebagai key informan, serta didukung dengan dokumentasi dan wawancara. Setelah semua data terkumpul, maka data diolah dianalisis secara deskriptif kualitatif dan ditarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan seorang ayah kandung yang enggan menjadi wali nikah putri kandungnya di Desa Pematang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, yakni menunjukkan bahwa adanya banyak faktor yang menjadi sebabnya, seperti adanya faktor perceraian, minimnya pendidikan, keadaan ekonomi keluarga yang buruk, atau keadaan keluarga yang kurang harmonis sehingga berdampak pada ikatan hubungan ayah dan putrinya faktor harga diri dan ekonomi. Sedangkan dalam tinjauan Hukum Islam terhadap Ayah yang enggan menjadi wali nikah putri kandungnya sendiri di Desa Pematang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan tersebut dalam Kedudukan wali hakimnya adalah sah menurut hukum Islam. Karena, wali nasab memang enggan menikahkan anak kandunngnya dan menyerahkan saja kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) karena dengan alasan yang tidak syar’i. Dengan demikian pandangan hukum Islam peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim merupakan ketentuan hukum darurat dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat. Kata Kunci : Hukum Islam, Wali Nikah.

Actions (login required)

View Item