PROSES KADERISASI DIKLAT MADYA DALAM MENINGKATKANBUDAYA ANTI KORUPSI (Studi pada DPC PDIP Kabupaten Tulang Bawang Barat)

FABY, LUCKYSANDIA DOMAS YULIANTO (2024) PROSES KADERISASI DIKLAT MADYA DALAM MENINGKATKANBUDAYA ANTI KORUPSI (Studi pada DPC PDIP Kabupaten Tulang Bawang Barat). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dimula membahas kaderiasasi partai politik PDIP dengan adanya beberapa oknum yang melakukan tindakan korupsi serta upaya dalam melakukan pencegahan dari tipikor ini dan pemberantasan korupsi yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data wawancara dengan melibatkan tiga narasumber beserta dokumentasi bukti kegiatan. Teori yang digunakan yaitu fraud triangle theory (Donald R. Cressey) untuk melihat faktor penyebab terjadinya korupsi kepala daerah dari PDI Perjuangan serta teori pencegahan fraud dan fungsi partai politik (Miriam Budiardjo) guna mengetahui upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi kepala daerah oleh PDI Perjuangan. Hasil Peneliti menunjukkan hasil bahwa faktor Penyebab kader PDIP melakukan hal korupsi dari beberapa riwayat adanya rasa dorongan, rasa peluang dan ketidakpatuhan atas tanggung jawab. kasus korupsi yang melibatkan anggota PDI Perjuangan, peneliti dapat menarik hasil penelitian bahwa mereka memanfaatkan kesempatan ini karena memiliki jabatan dan peran krusial dalam pengambilan keputusan. Ini berdasarkan pada fakta bahwa anggota partai politik PDIP mengalami kasus kasus tipikor dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Dengan pembenaran dalam tindakan pidana korupsi terjadi karena adanya kelalaian dari ketidaktaatan anggota yang masih belum selektif dari proses kaderisasi untuk menyeleksi kualitas calon pemegang jabatan penting dalam kenegaraan. Didalam menjalankan factor pendukung dan penghambat bagi kaderisasi seperti beberapa peranan Deputi partai yang berkontribusi agar bisa terselanggaranya pendidikan kaderiasasi tingkat Madya, serta pemilihan materi berkualitas dalam mengisi materi pendidikan kader. Sementara factor penghambat dari kaderisasi adanya hawa nafsu, peluang, dan kurang patuh terhadap aturan yang sudah tertuang didalam Aturan PDI Perjuangan Kata Kunci: Kaderisasi, Budaya Anti Korupsi, Partai Politik. ABTRACK This research began to discuss the caderiation of the PDIP political party with the existence of several individuals who committed acts of corruption as well as efforts to prevent this crime and eradicate corruption carried out by the Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). From the existence of several cases in the membership of the authorized party as village heads and council members, the researcher wants to examine what are the factors that cause corruption, how corruption can occur from factors of acdersation and anti-corruption education within the party that are the causes or things outside this. This study used a qualitative approach through the collection of interview data involving three resource persons along with documentation of evidence of activities. The theories used are fraud triangle theory (Donald R. Cressey) to see the factors causing corruption of regional heads of PDI Perjuangan and fraud prevention theory and the function of political parties (Miriam Budiardjo) to determine efforts to prevent and eradicate corruption of regional heads by Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. The results of the research show that the factors that cause regional heads and council members to commit corruption include a sense of encouragement, a sense of opportunity and non-compliance with responsibilities. corruption case involving PDI Perjuangan members, researchers can draw research results that they took advantage of this opportunity because they had positions and a crucial role in decision making. This is based on the fact that members of the PDIP political party experienced cases of corruption in carrying out their office authority. With justification, criminal acts of corruption occur due to negligence due to disobedience of members who are still not selective in the cadre formation process to select the quality of candidates for important positions in the state. In carrying out supporting and inhibiting factors for cadre formation, such as several roles of party deputies who contribute to the implementation of intermediate level cadre education, as well as the selection of quality materials in filling cadre education materials. Meanwhile, the inhibiting factors for cadre formation are lust, opportunity, and lack of compliance with the rules stated in the PDI Perjuangan Rules. Keywords: Anti-corruption culture, Regeneration, Political Parties.

Actions (login required)

View Item