TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung)

Yogi, Putra (2024) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam perkembangan hukum agrarian, dikenal adanya hak pengelola yang pada hakekatnya bukan ha katas tanah Agenda reforma agraria atau dikenal juga dengan istilah pembaruan agraria telah didengungkan sejak awal kemerdekaan dan berpuncak pada diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada 24 September 1960. UUPA mengamanatkan untuk menata ulang struktur agraria yang timpang menjadi lebih berkeadilan, menyelesaikan konflik agraria,dan mensejahterakan rakyat setelah Reforma Agraria dijalankan, melainkan pelimpahan sebagai kewenangan hak menguasai tanah atas Negara. Disisi lain dalam ketentuan pasal 2 perpres no 86 tahun 2018 justru tidak selaras dengan beberapa ketentuan UUPA. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung? Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengelolah datanya. Penulis nantinya akan menggunakan metode penelitian secara deskriptif yang memberikan gambaran tentang implemetasi Pasal 2 Reforma Agraria pada BPN Kota Bandar Lampung. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Setelah melakukan penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 2 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agrariamerupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Penataan akses dimaksud adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek Reforma Agraria dalam rangka mengingkatkan kesejahteraaan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 2 Perpres Nomor 86 Tahun 2018Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Kata kunci: Implementasi, Reforma Agraria, Fiqh Siyasah. ABSTRACT In the development of agrarian law, it is known that there are management rights which are not essentially land rights. The agenda for agrarian reform or also known as agrarian reform has been promoted since the beginning of independence and culminated in the promulgation of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles ( UUPA) on September 24 1960. The UUPA mandates reorganizing the unequal agrarian structure to be more just, resolving agrarian conflicts, and making the people prosperous after the Agrarian Reform is implemented, but rather delegating the authority of land control rights to the State. On the other hand, the provisions of Article 2 of Presidential Decree No. 86 of 2018 are not in line with several UUPA provisions. The formulation of the problem in this research is How is the Implementation of Article 2 of Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform in the National Land Agency of Bandar Lampung City? What is the review of Siyasah Fiqh regarding the implementation of Article 2 of Presidential Regulation Number 86 of 2018? The method used in this research is a qualitative method with an inductive approach. The reason is because qualitative methods with an inductive approach are more relevant in managing the data. The author will later use a descriptive research method that provides an overview of the implementation of Article 2 of Agrarian Reform at BPN Bandar Lampung City. After the data was collected the author carried out data analysis using qualitative descriptive methods. After conducting research and analysis, it can be concluded that the implementation of Article 2 of Presidential Decree Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform is a restructuring of the structure of control, ownership, use and utilization of land that is more equitable through asset management and accompanied by access management for the prosperity of the people. The access arrangement referred to is providing opportunities for access to capital and other assistance to subjects of Agrarian Reform in order to improve welfare based on land use, which is called community empowerment. Review of Siyasah Fiqh on the Implementation of Article 2 of Presidential Decree Number 86 of 2018. In the Islamic view, everything must be done neatly, correctly, orderly and orderly. Keywords: Implementation, Agrarian Reform, Fiqh Siyasah.

Actions (login required)

View Item