ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN SATU TARIF PADA JASA LAYANAN ANGKUTAN UMUM DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG TRANSPORTASI

ARISTA, TRI HASTUTI (2024) ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN SATU TARIF PADA JASA LAYANAN ANGKUTAN UMUM DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG TRANSPORTASI. Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum perkotaan di Bandar Lampung merupakan sistem pembayaran tarif dengan tidak memperhitungkan jarak tempuh sebagai penentu jumlah tarif yang akan dikeluarkan oleh penumpang. Artinya, penumpang akan dikenakan tarif yang sama di manapun penumpang akan berhenti. Padahal dalam prinsip Islam, dalam menentukan upah haruslah upah yang sepadan atau layak. Upah merupakan komponen biaya produksi yang menentukan besaran upah pekerja. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana sistem pembayaran satu tarif pada jasa angkutan umum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Kota Bandar Lampung ? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran satu tarif pada jasa angkutan umum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Kota Bandar Lampung tentang transportasi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembayaran satu tarif pada jasa angkutan umum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran satu tarif pada jasa angkutan umum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Kota Bandar Lampung tentang transportasi .Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research) karena yang diteliti adalah dokumen�dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil dari sumber hukum Peraturan Daerah secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti yang juga dari data-data sekunder berupa buku-buku yang relevan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan, pemberlakuan sistem jauh dekat satu tarif yang diterapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dari hasil analisis penyusun didapat bahwa pemberlakuan sistem satu tarif pada jasa layanan angkutan umum di Kota Bandar Lampung terjadi perbedaan antara prinsip keadilan dengan kebijaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Kota Bandar Lampung. Dimana dalam hukum Islam, upah harus berlandaskan keadilan dan kepatutan atau kelayakan. Sedangan dalam kebijaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 bahwasannya dalam pemberlakuan sistem satu tarif tersebut terdapat unsur ketidakadilan karena tarif yang diberlakuan oleh Peraturan Daerah ini tidak mempertimbangkan jarak yang ditempuh oleh calon penumpang. Sehingga bagi calon penumpang yang pergi dengan jarak tempuh dekat maupun calon penuumpang yang pergi dengan jarak tempuh jauh tidak ada perbedaan dalam membayar upah (tarif). Penetapan ini sangat merugikan bagi penumpang khususnya untuk calon penumpang dengan jarak tempuh dekat, dengan adanya sistem ini calon penumpang merasa kurang adil dengan penerapan satu tarif tersebut.

Actions (login required)

View Item