Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubenur Lampung No. 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi (Studi Pada Bus Ekonomi Trayek Bandar Lampung-Pringsewu di Terminal Rajabasa Lampung)

ALIYUDIN, A (2018) Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubenur Lampung No. 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi (Studi Pada Bus Ekonomi Trayek Bandar Lampung-Pringsewu di Terminal Rajabasa Lampung). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

PDF Download (1MB)

Abstract

Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia, sebab tanpa transportasi manusia akan mengalami kesulitan dalam melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Bardasarkan peraturan Gubenur Lampung No. 06 Tahun 2016 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Umum Penumpang Antar Profinsi Kelas Ekonomi jarak Bandar Lampung Pringsewu tarif yang berlaku yaitu Rp. 6000 – Rp. 7000, akan tetapi pihak penyedia jasa bus membebankan tarif di atas ketentuan tersebut dengan tambahan sekitar Rp.10000 – Rp.25000 dari tarif normal yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan Gubenur Lampung No.06 Tahun 2016 tentang penetapan tarif angkutan umum bus kelas ekonomi trayek Bandar Lampung-Pringsewu dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan Peraturan Gubenur Lampung No. 06 Tahun 2016 tentang petetapan tarif angkutan umum bus kelas ekonomi trayek Bandar Lampung-Pringsewu. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Gubenur Lampung No. 06 Tahun 2016 tentang tarif angkutan umum bus kelas ekonomi trayek Bandar Lampung-Pringsewu, dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Paraturan Gubenur No. 06 Tahun 2016 tentang penetapan tarif angkutan umum. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (failed risearch), dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah bus kelas ekonomi trayek Bandar Lampung - Pringsewu, yang meliputi kondektur, sopir, penumpang, dan Dinas Perhubungan Profinsi Lampung. Dengan teknik sampeling yaitu 20% dari jumlah populasi. Pengolahan data dilaksanakan melalui tahap editing, systematizing kemudian data yang di peroleh dianalisis secara kualitatif dengan kerangka berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pelaksanaan Peraturan Gubenur No.06 Tahun 2016 tidak sepenuhnya dilaksanakan, bahkan jauh dari hal tersebut masih ada kondektur atau penyedia jasa bus yang belum mengetahui peraturan tersebut. Penyedia jasa tranportasi cenderung memberikan tarif seenaknya, jauh lebih tinggi Rp. 10000 – Rp. 25000 dari tarif normal. Hal ini tentu sangat merugikan masyarkat. Dalam pandangan hukum Islam hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bermuamalah dalam akad Ijarah, dimana terjadi kecurangan, pemaksaan dan ketidak relaan kedua belah pihak, serta ketidakjujuran dari penyedia jasa bus dalam transaksi tersebut sehingga menjadikan akad tersebut tidak sah. Pemilik bus juga melanggar peraturan daerah yang dalam pandagan hukum Islam merupakan bentuk pelanggaran dengan ketidaktaatan terhadap pemimpin.

Actions (login required)

View Item