BAB I
	PENDAHULUAN
A.	Penegasan Judul
Pada kerangka awal guna mendapat gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun judul skripsi ini yaitu “EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Pada Pedagang CD dan DVD Bajakan di Pasar Bawah Kota Bandar lampung)”.
Maka terlebih dahulu ditegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul tersebut sebagai berikut:
a.	Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada arah tercapainya hasil. Istilah efektif (effective) dan efisien (efficient) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan. Menurut Barnard, arti efektif dan efisien adalah bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan. Walaupun efektif, hal ini tersebut tidak efisien. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesuatu  efektif  bila mancapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal ini memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak. Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 pasal 1 yang diundangkan tanggal 16 September 2014 menjelaskan; “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Yang dimaksud dengan efaktivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah pencapaian dari adanya tujuan undang-undang di dalam kehidupan masyarakat dan sebagai pengukur keberhasilan hadirnya sebuah undang-undang.
1.	Hak Cipta
Hak cipta adalah hak seorang terhadap hasil penemuan tentang atau bidang tertentu yang dilindungi oleh undang-undang seperti hak cipta dalam mengarang, mengubah musik dan penemuan-penemuan lain yang sejenisnya.
2.	Pedagang CD dan DVD 
Pedagang adalah siapa saja yang melakukan tindakan perdagangan dan dalam melakukan tindakan ini mengganggapnya sebagai pekerjaannya sehari-hari. CD (Compact Disc) adalah sebuah media penyimpan yang berbentuk piringan dan DVD (Digital Video Disc) adalah sebuah media penyimpan data dan video dalam bentuk piringan. Jadi pedagang CD dan DVD adalah seseorang yang melakukan tindakan perdagangan alat penyimpan data maupun video dalam bentuk piringan.
Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah upaya untuk menunjukkan pada arah tercapainya hasil sebuah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dalam melindungi hak seseorang terhadap hasil penemuan bidang tertentu yang di haramkan oleh MUI dalam hal ini praktek perdagangan CD dan DVD bajakan yang terjadi di Pasar Bawah Kota Bandar lampung.
B.	Alasan Memilih Judul
Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan objektif dan subjektif adalah sebagai berikut:
1.	Secara Objektif
      Secara objektif judul ini belum pernah dibahas, khususnya di program studi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Jual beli merupakan tindakan tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk atau barang dengan uang yang diperbolehkan oleh agama, budaya dan hukum yang berlaku disuatu negara, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Namun dalam transaksi perdagangan CD (compact disc) dan DVD (digital video disc) bajakan yang terjadi di Pasar Bawah Kota Bandar lampung adalah tindakan yang menyalahi aturan agama maupun Negara, terbukti dari adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
2.	Secara Subjektif
       Banyak referensi pendukung dari skripsi yang akan diteliti. Sehingga mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu, judul yang diajukan sesuai dengan jurusan penulis di Fakultas Syariah.
C.	Latar Belakang Masalah
Kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia masih menjadi hal yang sering terjadi. Hal ini di buktikan dengan masih banyak ditemukannya pelanggaran hak cipta yang terjadi di Pasar Bawah Kota Bandar lampung. Praktek pembajakan terbilang masih bebas dilakukan, karena masih banyaknya kita temukan pedagang-pedagang kaset CD dan DVD bajakan di Pasar Bawah Kota Bandar lampung yang leluasa menjual barang dagangannya. Lemahnya pengawasan dari aparat hukum dan masih tingginya minat masyarakat untuk mengkonsumsi kaset CD dan DVD bajakan menjadi alasan pedagang-pedagang tetap menjual barang dagangannya.
Islam mengakui hak milik  pribadi   dan   menjadikan   dasar   bangunan ekonomi. Itu akan  terwujud apabila  ia berjalan pada  porosnya  dan  tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyari’atkan dan mengembangkannya dengan  jalan yang halal yang disyariatkan pula.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembangunan 
yang telah digalakkan sekarang ini senantiasa tidak luput dari kepentingan perlindungan hukum. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang menghendaki adanya perlindungan hak dari pengadilan, maka ia dianjurkan untuk mengajukan haknya ke pengadilan.
        Salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI), akhir-akhir ini menjadi konsepsi hukum yang marak diperbincangkan publik. Berdasarkan riset internasional data corporation (IDC), tingkat pembajakan (Priracy rate)  di Indonesia masih berkisar pada angka 85 persen. Artinya, dari seluruh produk yang ada di pasaran, 85 persen nya adalah produk bajakan. 
        Wajar, jika laporan USTR (United States Trade Representative) menyebutkan bahwa Indonesia di tetapkan sebagai negara berstatus Priority watch list (PWL) dalam masalah perlindungan hak cipta. Padahal secara yuridis, Indonesia cukup produktif dalam membuat perangkat undang-undang yang memberi perlindungan hak cipta, Indonesia telah memiliki ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta. Tepatnya sejak Indonesia membentuk dan menetapkan UU nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta. 
        Atas keprihatinan terhadap perlindungan hak cipta, berbagai elemen, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat kemudian menyerukan agar ada suatu kesadaran bersama, dari mulai penegak hukum sampai pada pelaku ekonomi dan industri (masyarakat bawah) terhadap pentingnya proteksi hak cipta. Salah satu dari mereka adalah lembaga para ulama yang ada di Indonesia, yakni Majelis Ulama Indonesia. 
        Terdapat empat ketentuan hukum yang ditampilkan dari fatwa MUI nomor 1 tahun 2003. Pertama, dalam hukum Islam hak cipta dipandang sebagai salah satu hukum alamiah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan). Kedua, hak kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketiga, karena itu sebagaimana mal (kekayaan), hak cipta dapat dijadikan objek pertukaran atau komersial atau nonkomersial serta dapat diwakafkan dan diwarisi. Keempat, MUI menetapkan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan, merupakan kedzaliman yang hukumnya adalah haram. 
       Sehingga dari ketentuan hukum di atas, Fatwa MUI tentang haramnya pembajakan terhadap hak cipta menimbulkan akibat moral yang cukup efektif dalam penegakan hukum, khususnya dalam kerangka kesadaran masyarakat akan hukum hak cipta. Di antaranya : Pertama, dari sisi normatif. Dalam perspektif ini, melihat secara kasat mata, sebagian besar (untuk tidak mengatakan seluruhnya) pelaku usaha, bisnis dan masyarakat yang bersentuhan dengan kegiatan ekonomi dan teknologi, mayoritas adalah beragama Islam. Maka dari sisi normatif keagamaan, telah jelas disebutkan bahwa umat Islam wajib mengambil sesuatu itu dari yang halal, bukan dari hasil memalsu, apalagi membajak. Seperti dalam Firman Allah SWT, surat An-Nisa ayat 29.

Artinya : 
“Hai orang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa : 29)

       Kedua, dari sisi yuridis. Jelas fatwa ini menjadi satu pendorong moral dan ketentuan yang mempunyai daya ikat tinggi bagi para pelakunya, terutama yang beragama Islam. 
       Ketiga, secara sosiologis. Tentu dalam perspektif ini ada satu kecenderungan dalam masyarakat untuk melihat fatwa menjadi satu perangkat hukum yang mengikat bagi umat Islam. Dan ini akan berakibat pada satu gerakan sosial yang cukup tinggi secara sosiologis dalam rangka memberikan proteksi atas hak cipta. 
       Sampai disini, perlindungan hak cipta sama pentingnya dengan perlindungan ekonomi, terutama dalam perdagangan. Pertikaian hak cipta sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga merupakan pertikaian dagang. Bilamana kepentingan dagang suatu negara terganggu, maka perselisihan politik tinggal soal waktu saja. Karena itu, sudah saatnya pemerintah menutup (meminimalisir) kerugian akibat pembajakan dan pemalsuan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperangkat hukum saja tidak cukup, struktur pemerintah (penegak hukum) juga tidak cukup. Maka perlu ada satu kondisi budaya hukum yang menentukan bagi terciptanya kesadaran di masyarakat terhadap pentingnya hukum hak cipta. 
Dewasa  ini pelanggaran terhadap hak kekayaan  intelektual (HAKI) telah sampai pada  tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak,    terutama    pemegang   hak,    Negara    dan    masyarakat. Mahasiswa Muamalah  yang  menyandang status  sebagai  mahasiswa  Fakultas  Syariah  dan Hukum  juga  tidak  sedikit   melakukan  aktifitas ini,sudah   menjadi   tradisi  dengan dalih karena lebih murah dan tak tau tempat penjualan yang asli. Sangat  miris karena  Mahasiswa  Muamalah  Fakultas   Syariah  yang sehari-harinya mempelajari  tentang  hukum seharusnya sadar hukum malah   ikut dalam  aktifitas ini.
Melihat juga dari berbagai realita perdagangan barang bajakan, ternyata masih banyak sekali dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Bawah Kota Bandar lampung. Mereka tidak memperdulikan bahwa mereka warga negara Indonesia, terlebih lagi mereka yang beragama Islam. Tapi kenyataannya mereka masih tetap saja memperdagangkan barang yang telah di tetapkan sebagai barang haram, seperti CD dan DVD bajakan.
       Berdasarkan latar belakang tersebut, maka di pandang perlu untuk membuat penelitian dengan judul  “EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Pada Pedagang CD dan DVD Bajakan di Pasar Bawah Kota Bandar lampung)”.
D.	Rumusan Masalah
       Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:
1.	Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada pedagang yang memperdagangkan CD dan DVD bajakan di Pasar Bawah Kota Bandar lampung ?
2.	Bagaimana kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta di Pasar Bawah Kota Bandar lampung ?

E.	Tujuan dan Kegunaan Penulisan
1.	Tujuan Penelitian
       Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:
1)	Untuk mengetahui Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada pedagang yang memperdagangkan CD dan DVD bajakan di Pasar Bawah Kota Bandar lampung.
2)	Untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi pedagang muslim yang memperdagangkan CD dan DVD bajakan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
2.	Kegunaan Penelitian
       Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:
a.	Secara praktis: dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan kegiatan muamalah yang sesuai dengan syari’at Islam.
b.	Secara teoritis: dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Islam, khususnya dibidang Fiqh Muamalah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.
F.	Metodologi Penelitian
       Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.
1.	Jenis dan Sifat Penelitian
a.	Jenis Penelitian 
       Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan prilaku mereka yang dapat diamati. Metode penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field researcd) yang merupakan penelitian lapangan.
       Selain menggunakan field research penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang lingkup kepustakaan. Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literature yang berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.
       Dalam penelitian ini di gunakan teknik sampling yaitu prosedur untuk mendapatkan dan mengumpulkan karakteristik yang berada di dalam populasi meskipun data itu tidak diambil secara keseluruhan melainkan hanya sebagian saja. Teknik sampling yang penulis gunakan adalah nonprobability, tepatnya adalah jenis purposive yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri informan mana yang di anggap dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah pelaksanaan perdagangan CD dan DVD bajakan di Pasar Bawah Kota Bandar lampung, sedangkan data yang diperoleh dari para pedagang. 
       Dalam penelitian ini di gunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala-gejala sosial lainnya yang paling berkaitan.

b.	Sifat Penelitian
       Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti juga menyajikan data, menganalisis dan menginterprestasikan. Dengan mengumpulkan data-data dari lapangan yang berupa wawancara dan catatan hasil penelitian dilapangan.
2.	Sumber Data
       Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini di gunakan data sebagai berikut : 
a.	Data Primer 
       Data primer merupakan sebuah informasi data yang diperoleh penulis secara langsung dari tempat objek penelitian, dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dari pengamatan penulis, serta dari data pertanyaan yang berupa wawancara kepada penjual CD dan DVD bajakan, atau konsumen yang ada di Pasar Bawah Kota Bandar lampung.
b.	Data Sekunder
       	       Selain data primer sebagai pendukung dalam penelitian ini juga di gunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Data dalam peneitian ini di peroleh dari: Alquran, Hadis, peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

3.	Populasi dan Sampel
a.	Populasi
	       Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua bagian, yaitu;
1)	Seluruh pedagang CD dan DVD di Pasar Bawah Kota Bandar lampung yang berjumlah 10 pedagang.
2)	Seluruh konsumen/pengunjung CD dan DVD di Pasar Bawah Kota Bandar lampung.
b.	Sampel
       Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakeristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bias mewakili populasi. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling  yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau  kriteria-kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah 6 pedagang kaset dan DVD di Pasar Bawah Kota Bandar lampung dengan 20 kosumen/pengunjung.

4.	Metode Pengumpulan Data 
       Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulisan menggunakan metode-metode sebagai berikut :
a.	Wawancara 
       Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antar interview dengan responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan para pedagang, pelanggan atau konsumen dan masyarakat yang disekitar Pasar Bawah Kota Bandar lampung.
       Teknik wawancara yang dipakai yaitu wawancara tidak berencana. Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Wawancara ini dilakukan untuk menghindari kehabisan pertanyaan.
b.	Observasi
       Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifikasi bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara. Metode ini penulis gunakan sebagai penunjang untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh dari interview mengenai pedagang muslim yang memperdagangkan CD dan DVD bajakan.
c.	Dokumentasi 
       Yakni proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data-data dengan arsip, buku dan lain sebagainya yang ada.
5.	Pengolahan Data
       Setelah data-data dikumpulkan dengan lengkap, maka tahapan berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang terdiri dari beberapa langkah-langkah. Adapun langkah-langkah yang di gunakan adalah sebagai berikut:
a.	Editing 
       Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevasinya dengan permasalahannya.
       Meneliti kembali catatan-catatan dan berkas-berkas data yang diperoleh setelah pengumpulan data baik interview, observasi dan dokumentasi untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
b.	Organizing
       Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.
       Teknik ini merupakan langkah kedua setelah editing, yaitu memudahkan peneliti untuk memahami tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada pedagang muslim yang memperdagangkan CD dan DVD bajakan di Pasar Bawah Kota Bandar lampung.
6.	Analisis
       Metode analisa dalam penelitian ini berdasarkan metode analisa dengan cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu suatu cara untuk mengambil kesimpulan dari yang khusus ke umum.
       Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan. 

BAB II
LANDASAN TEORI
A.	Hak Cipta Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia
1.	Pengertian Hak Cipta
Pengertian hak cipta menurut ketentuan Auteurswet 1912 Pasal 1 menyebutkan pengertian Hak Cipta adalah; “Hak tunggal dari pada pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Sementara itu, istilah hak cipta telah diusulkan untuk pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, SH. Pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai penganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Di dalam undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah “Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”. 
Selanjutnya dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 Pasal 1 yang diundangkan tanggal 16 September 2014 menjelaskan; “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.
Dalam praktek kegiatannya, pelanggaran atas hak cipta telah banyak terjadi di Indonesia, munculnya pembajakan merupakan bukti nyata bahwa karya cipta seseorang sering dikuasai dan diambil oleh orang lain dengan cara melawan hukum. Di Pasar Bawah Bawah Bandar Lampung misalnya, pembajakan hak cipta karya musik dalam bentuk CD dan DVD dengan mudah kita jumpai. Kegiatan perdagangan CD dan DVD bajakan di daerah Pasar Bawah Kota Bandar lampung berlangsung hampir 24 (dua puluh empat jam) setiap hari. CD dan DVD bajakan yang beredar di daerah Pasar Bawah adalah semua jenis lagu, bahkan semua jenis film yang seharusnya belum dirilis dan beredar di Indonesia.
2.	Dasar Hukum Hak Cipta
Globalisasi adalah bentuk kolonialisme imperialisme baru dibidang ekonomi. Pendapat lain memandang globalisasi sebagai sebuah tantangan masa depan. Tantangan yang mesti dijawab untuk memasuki tata dunia baru. “Bahwa globalisasi tidaklah terjadi di dunia bisnis semata, tetapi juga di dunia hukum, sosial dan budaya. Dalam aspek ini globalisasi perlu diantisipasi karena dapat membawa dampak yang besar terhadap peri kehidupan manusia secara keseluruhan”. Karya intelektual tersebut dilahirkan dengan mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan juga biaya, sehingga karya intelektual tersebut memiliki suatu nilai ekonomi. Di samping itu karya-karya intelektualitas dari seseorang ataupun manusia ini tidak sekedar memiliki arti sebagai akhir, tetapi juga sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik dimanfaatkan bangsa Negara Indonesia, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.
Salah satu bentuk dari hak kekayaan intelektual adalah Hak Cipta Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektualitas (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum HKI, meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis atas karya-karya atau cipta hasil oleh pikiran manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan bersifat ekonomi dan moral. Dengan adanya pembajakan para pedagang terhadap CD dan DVD, maka pelanggaran hukumhak cipta jelas terjadi, seharusnya pemilik usaha rental film tersebut meminta izin kepada pemilik atau pemegang atas karya sinematografi tersebut karena pada dasarnya terdapat dua hak yang melekat pada pemilik atau pemegang atas karya sinematografi, yaitu: 
Hak ekonomi yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tertulis sebagai berikut :
“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”

Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) ayat (1) “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan”:
a.	Penerbitan Ciptaan;
b.	Penggandaan Ciptaan Dalam Segala Bentuknya;
c.	Penerjemahan Ciptaan;
d.	Pengadaptasian, Pengaransemenan, Atau Pentransformasian Ciptaan;
e.	Pendistribusian Ciptaan Atau Salinannya;
f.	Pertunjukan Ciptaan;
g.	Pengumuman Ciptaan;
h.	Komunikasi Ciptaan; Dan
i.	Penyewaan Ciptaan.
Ayat (2) “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.” Ayat (3) “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”
Hak Moral yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang ditulis :
ayat (1) “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk”:
a.	tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
b.	menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c.	mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d.	mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
e.	mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”
Mengambil keuntungan dari hasil jerih payah orang lain secara ilegal dengan mengkopi atau perbuatan lainya, lalu dikormersilkan oleh pelaku bukan hanya merugikan secara materil, tetapi juga akan berefek pada semakin mundurnya perkembangan baik itu teknologi maupun seni, dan budaya yang diciptakan oleh para pencipta karena tidak mengembangkan lagi penemuannya. Perbuatan hukum tersebut menurut Buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melanggar Pasal 1365 dijelaskan bahwa:
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Pencipta suatu ciptaan merupakan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaannya. Oleh karena itu, pembajakan atau melipatgandakan suatu karya tanpa perizinan dari pembuat karya jelas merupakan suatu pelanggaran.

3.	Perlindungan Hak Bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta
Perlindungan hak cipta kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting, baik nasional maupun secara internasional, seperti apa yang telah disepakati di Jenewa pada September 1990 dimana Intelectual Property In Business Briefing mendiskusikan masalah tersebut yang dikenal dengan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Dalam era globalisasi pasca GATT (General agreement on Tariff and Trade) dan disongsong dengan era WTO, (World Trade Organization) terdapat isu penting yang dimasukkan dalam struktur lembaga WTO tersebut, yakni TRIPs (Trade Related Aspects of Intelectual Property Right) yang secara khusus mengurus hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Secara nyata hal ini dapat dilihat bahwa perdangangan internasional bukan mengurus dagang saja. Tetapi juga mencakup berbagai tekanan yang telah dilakukan di bidang yang sebetulnya bukan bidang perdangangan, seperti soal-soal hak-hak manusia, kebebasan mengadakan pemogokan dan sebagainya.
Jika dihubungkan dengan menjual dan membeli VCD dan DVD bajakan, sangat jelas bahwa perbuatan tersebut suatu kejahatan yang dapat dipidana. Dari itulah dengan kehadiran UUHC Nomor 28 tahun 2014 khususnya ketentuan Pasal 113 ayat 4 UUHC diharapkan kasus-kasus kejahatan hak cipta dalam bentuk pembajakan bisa dicegah atau minimal dikurangi. Karena pasal tersebut memberikan ancaman hukuman yang amat berat bagi pelakunya. Sebagaimana bunyi pasal tersebut adalah; “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,000,00 (empat miliar rupiah).

B.	Hak Cipta Dalam Hukum Islam
1.	Pengertian Hak Milik Dalam Islam
Hak milik adalah hak untuk menguasai sesuatu yang dapat dipergunakan secara leluasa yang tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan tidak mengganggu hak dari orang lain.
 Hak milik merupakan bagian dari hak kekayaaan intelektual (HAKI) yang pada bagian ini akan dijelaskan lebih rinci dibawah.
a.	HAKI Sebagai Haq Maliyah
Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal atau jama’nya al-amwal. Dalam kamus al-Muhith,  al-mal adalah  segala sesuatu  yang dapat  dimiliki.  Menurut istilah syara’, harta adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara’, seoerti jual beli, pinjam meminjam, konsumsi dan lain-lain.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka seluruh apapapun yang digunakan manusia dalam kehidupan dunia merupakan harta. Uang, tanah, rumah termasuk dalam kategori al-amwal. Menurut terminologi fiqh, hasil pembahasan Jumhur Ulama tentang harta (benda) tidak hanya bersifat materi, tetapi  juga  termasuk  manfaat  dari  suatu  benda.  Lebih  lanjut  Ibn  Arafah berpendapat bahwa; “Harta secara lahir mencakup benda yang dapat diindra dan benda yang tidak dapat diindra (manfaat). Ia mendefinisikan benda yang tidak dapat  di indra  sebagai  manfaat  yang  secara  akal  tidak  mungkin  menunjuk kepadanya”.
Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah memandang bahwa manfaat (al-manfa’ah) adalah amwal mutaqawwaamah (harta yang bernilai) karena  manfaatlah  yang sebenarnya  dimaksud  dari  benda  itu.  Pendapat ini  diperkuat  dengan  pendapat Imam Syafi’i bahwa yang menjadi objek sewa menyewa itu adalah manfaat.Karena objek sewa menyewa adalah manfaat, maka implikasinya adalah kontrak sewa  menyewa  berlangsung  terus  sampai  habis  masa  kontraknya  meskipun pemilik (orang yang menyewakan) telah meninggal karena manfaat adalah harta yang dapat dimiliki. Sehingga, terhentinya akad sewa menyewa hanya karena masa akadnya habis, bukan karena wafatnya orang yang menyewakan.
Menurut Ulama Hanafiyah, harta mesti dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta. Manfaat tidak termasuk harta tetapi manfaat termasuk milik. Menurut definisi ini  harta memiliki dua unsur, yaitu:
1)	Harta dapat di kuasai dan dapat dipelihara, sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata, seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, udara, panas matahari, cahaya bulan tidak dapat disebut harta.
2)	Dapat  dimanfaatkan  menurut  kebiasaan,  segalasesuatu  yang  tidak bermanfaat seperti daging bangkai, makanan basi, tidak dapat disebut harta, tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan, seperti satu biji gandum dan sebagainya. Semua itu tidak disebut harta  sebab terlalu sedikit sehingga dzatnya tidak dapat dimanfaatka, kecuali kalau disatukan dengan hal lain.
Manfaat menurut Ibn ‘Arafah bersifat abstrak, namun ia menjadi al-mal sama dengan benda. Ibn ‘Arafah mengatakan bahwa al-ma>l meliputi al-‘ain dan al-‘ard. Al-‘ard ditafsirkan dengan al-manfa’ah atau al-ma’na yang menurutnya tidak dapat dilihat diraba atau ditunjuk dengan indera. Artinya esensi al-manafi atau al-ma’ani secara akal tidak dapat ditunjuk dengan indera, kecuali apabila disebut bersama dengan sumbernya, misalnya manfaat mobil, manfaat rumah, dan sebagainya.
Dengan melihat keterangan di atas, maka HAKI merupakan benda (al-mal) yang berupa benda immateriil yang berupa manfa’at (al-manfa’ah) karena yang dilindungi bukan benda yang diciptakan tetapi  ide yang tertuang dalam suatu karya. Salah satu prinsip suatu ciptaan yang dilindungi oleh HAKI adalah ketika satu ciptaan tersebut memenuhi syarat keaslian. Artinya ciptaan tersebut merupakan ciptaan asli dari pencipta. Untuk menilai keaslian suatu ciptaan, maka yang harus diperhatikan adalah ciptaan tersebut tertuang dalam bentuk yang khas dan pribadi (Pasal 1 UUHC). Keaslian ini sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaaan, dan karenanya ciptaan hanya dianggap asli apabila bentuk dan perwujudannya tidak berupa hasil jiplakan dari ciptaan lain yang telah diwujudkan. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan keaslian itu berupa ‘bentuk perwujudan’, maksudnya ide yang telah berwujud (ekspresi ide) itu asli. Jadi, yang dilindungi bukanlah pada idenya, tapi perwujudan dari ide tersebut. Karena HAKI dapat dikategorikan sebagai al-mal, maka ia dapat menjadi al- milk  (hak   milik).
Hak milik   adalah   penguasaan   terhadap   sesuatu   yang penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara’. Sementara itu, sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang HAKI, dikatakan bahwa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan selain beberapa syarat substantif terkait dengan ciptaan, juga dicantumkan bahwa ciptaan yang mendapat perlindungan adalah ciptaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten yang mengatakan bahwa Paten tidak diberikan untuk  proses  atau  produk  yang  pengumuman  dan  penggunaan  atau pelaksanaannya   bertentangan   dengan   peraturan   perundang-undangan   yang berlaku, moralitas agama. Dengan adanya batasan agama dalam pemberian perlindungan hasil ciptaan, terlihat jelas bahwa posisi HAKI sebagai al-mal tidak dapat dipisahkan lagi.
b.	Konsep Al-Huquq (Hak-hak Dalam Islam)
Hak milik adalah sesuatu hak yang memberikan kepada pihak yang memilikinya kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu, sehingga ia mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.
Istilah hak milik terdiri dari dua kata, yaitu “hak” dan “milik”. Untuk lebih memudahkan pemahaman maka akan diuraikan satu persatu.

1)  Pengertian Hak
Louis Mahluf memberi pengertian tentang hak dengan sesuatu yang benar dan membenarkan urusan dengan sesuatu yang tetap  dan menjadi wajib.
Sedangkan Gufron A. Mas’adi menguatkan dengan memberikan pengertian tentang hak dengan menjelaskan bahwa kata hak berasal dari bahasa Arab  haqq, secara harfiyah berarti “kepastian” atau “ketetapan”.
Kata  hak  dalam  kamus  hukum  diartikan:  sesuatu  yang  benar; kepunyaan, milik: kewenangan; kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang atau peraturan lain; kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.
Menurut pengertian umum hak mempunyai arti “Suatu  kewenangan  yang dengannya  syara’  menetapkan  suatu kekuasaan atau suatu beban hukum”.
Berdasarkan pada beberapa pengertian hak di atas, terdapat dua substansi hak. Pertama, hak sebagai “kewenangan atas suatu barang” yakni hak yang berlaku atas benda (haqq ainy), seperti hak milik, hak penguasaan atas benda, atas harta, dan lain sebagainya. Kedua, hak sebagai “keharusan atau kewajiban pada pihak lain”  yakni hak yang terbebankan kepada orang lain (haqq syahshi) atau taklif (kewajiban), seperti hak buruh atas upah, hak atas  pelunasan  hutang, hak yang timbul dari akibat jual-beli, dan lain sebagainya.
Dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:
a)	Hak Mal
Hak mal merupakan sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang”.
b)	Hak Ghairu Mal
Hak ghairu mal merupakan sesuatu tuntutan yang ditetapkan syara’ dari seseorang terhadap orang lain”. Hak ghoiru ma>l terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
(1)  Hak  ‘ainy  adalah  kewenangan  dan  keistimewaan  yang  timbul karena hubungan antara seseorang dengan benda tertentu secara langsung. Contohnya adalah hak milik.
(2) Hak syakhshi adalah tuntutan yang ditetapkan syara’ dari seseorangterhadap orang lain. Contohnya hak dalam jual beli.

2)   Pengertian Milik
 Secara bahasa kata milik dapat diartikan dengan memiliki  sesuatu  dan  berkuasa  untuk  mentasarufkan  atau bertindak bebas terhadapnya. Milik menurut istilah adalah pemberian penuh yang ditetapkan oleh syara’ bagi seseorang untuk menggunakan atau memanfaatkan atau mengatur sesuatu, kecuali ada hal yang mencegahnya.
Adapun hal yang mencegah pemilik untuk menggunakan atau memanfaatkan atau sesuatu yang berada dalam kekuasaannya adalah: Kurang umur, contoh; seorang anak masih dalam perlindungan walinya. Hak orang lain, contoh: dalam hal syirkahdan harta tanggungan ketika sudah ada kesepakatan penggunaan dan pemanfaatan bersama.
Milik dibagi menjadi dua macam, yaitu:
a)	Milk Tam, yaitu: suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus,  artinya  bentuk  benda  (zat benda)  dan  kegunaannya  dapat dikuasai, pemilikan tam bisa diperoleh dengan banyak cara, jual beli misalnya.
b)	Mil  Naqishah,  yaitu  bila  seseorang  hanya  memiliki  salah  satu  dari benda  tersebut,  memiliki  benda  tanpa  memiliki  manfaatnya  atau memiliki   manfaat   (kegunaan)   nya   saja   tanpa   memiliki   zatnya. Misalnya: menyewa sebuah rumah.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hak milik adalah kekuasaan atau kekuatan yang ditetapkan menurut syara’ bagi seseorang atau orang lain untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari suatu benda yang ia miliki sepanjang tidak ada hal yang mencegah darinya, (tidak melanggar aturan syar’i dan tidak menggunakan hak orang lain). kepemilikan tidak dapat diakhiri atau dihilangkan, tetapi dapat dialihkan atas keinginannya dan sesuai dengan kontrak (akad) sah yang sesuai dengan peraturan hukum yang relevan.
2.	Dasar Hukum Hak Cipta Dalam Islam
Hak cipta dalam Islam kontemporer dikenal dengan istilah (haqq al-ibitkar). Kata  ini terdiri  dua rangkaian kata  yaitu  ladaz, haqq dan al-ibtikar. Diantara pengertian dari haqq adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (al-ibtikar). Kata (ibtikar) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim masdar. Kata kerja bentuk lampau (fi’il madhi) dari kata ini adalah (ibtikar) yang berarti menciptakan. Jika dikatakan (ibtakara al-shaia) berarti ia telah menciptakan sesuatu.
Sedangkan menurut terminologi haqq al-ibitkar adalah hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan. Fathi al-Durainy mendefinisikannya dengan gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan atau  terpelajar  dan semisalnya melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama dan belum ada seorang ilmuan pun yang mengemukakan sebelumnya.
3.	Pendapat Ulama Tentang Hak Cipta
Keputusan  Majma al-Fiqh  al-Islamy  nomor  43  (5/5)  Muktamar  V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Manawiyyah : 
a.	Nama dagang, alamat  dan mereknya, serta  hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.
b.	Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan   mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan  tipuan,  seperti  halnya  dengan  kewenangan seseorang  terhadap hak-hak yang bersifat material.
c.	Hak   cipta,   karang-mengarang   dari   hak   cipta   lainnya dilindungi    ole    syarak.    Pemiliknya    mempunyai    kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.
4.	Hak Cipta Sebagai Hak Milik (al-Milkiyyah)
Hak cipta sangat terkait sekali dengan hak milik yang dimana kata kepemilikan  berasal  dari  bahasa arab  al-milk yang  berarti  penguasaan terhadap sesuatu. al-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga berarti hubungan seseorang dengan suatu harta benda yang diakui oleh syara’, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan  khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali dengan adanya halangan syarak.
Secara terminologis, al-milk adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkanya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut, selama tidak ada halangan syarak.
Dalam ekonomi Islam, pemilikan hakiki hanya pada Allah, sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nuur (24): 33:
                              
Artinya:

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.

5.	Asas-asas Kepemilikan
Dalam  Islam  dikenal  beberapa  asas  kepemilikan  yang  harus diketahui oleh setiap pemilik harta. Asas-asas tersebut, yaitu:
a.	Asas Amanah
Bahwa kepemilikan pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup, apakah untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Dalam surat An-Nisa’ ayat 58 dijelaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
Artinya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

b.	Asas Individual (Infira>diyah).
Kepemilikan  merupakan  hak  eksklusif  yang  harus dihormati oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak atasnya. Dan berkenaan  dengan  hal ini  telah  di jelaskan dalam surat  An-Nisa’ ayat 29, yang berbunyi:
                          
Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
c.	Asas Ijtima>’iyah (Fungsi Sosial).
Prinsipnya mengajarkan agar umat Islam mempunyai empati dan kebersamaan dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19:
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
Artinya:
“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”
d.	Asas manfaat.
Harta kekayaan perlu diarahkan untuk memperbesar manfaatnya  dalam  kehidupan,  sebaliknya  mempersempit mudharat, baik dari pemiliknya, maupun kepada orang lain. Dan telah dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada merka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan.”

6.	Fatwa MUI No 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta
Keberadaan fatwa MUI masih menjadi hal yang asing ditengah masyarakat. Berkaitan dengan permasalahan tentang hak cipta, khususnya dalam perdagangan CD dan DVD bajakan, maka komisi fatwa Majelis Ulama setelah menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, bahwasanya perdagangan CD dan DVD bajakan telah sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat. Maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan tentang keharaman pembajakan hak cipta dalam keputusan fatwa berdasarkan pada sidang komisi fatwa MUI yang berlangsung pada tanggal 14 Dzulqa’dah 1423 H / 18 Januari 2003 M tentang hak cipta dengan : Menimbang : 
a.	bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Cipta telah sampai pada tingkat sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat;
b.	bahwa terhadap pelanggaran tersebut, ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
c.	bahwa oleh karena itu, komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai hak cipta, untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. 
Mengingat : 
a.	Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara bathil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain :

Artinya : 
“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’ : 29)

                  

Artinya : 
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah : 188)

Artinya : 
“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS. Al-Syu’ara : 183)

Artinya : 
“Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”. (QS. Al-Baqarah : 279) 

b.	Hadis-hadis nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain : 
	“Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) akan ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku”. (HR. Bukhari)
	“Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)….”(HR. Tirmidzi) 

	“Rasulullah saw. Menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: “ketahuilah : tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya….”(HR. Ahmad). 

c.	Qawa’id Fiqh 
		“Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.” 

	“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.” 
 
	“Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram”. 

Memperhatikan :
a.	Pendapat ulama tentang ciptaan, hak cipta, hak dan manfaat, antara lain : 	“Mayoritas ulama dari kalangan madzhab Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum islam)”

Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta’lif), salah satu hak cipta, Wahbah Al-zuhaili menegaskan : 
 “Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau mengcopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya”

Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi : 
 “Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak” 
b.	Penjelasan dari pihak ASIRI dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 21 Agustus 2002 dan 21 September 2002/14 Rajab 1423 H. 
c.	Rapat Komisi Fatwa MUI pada hari sabtu, 23 Nopember 2002 M./ Sabtu, & zulqa’dah 1423 H./18 Januari 2003 M. 
d.	Berbagai peraturan perundang-undangan tentang hak cipta, dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. 
Memutuskan 
Menetapkan : 
Pertama : Ketentuan hukum 
1)	Dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu huquq amaliyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mahsun) sebagaimana mal (kekayaan). 
2)	Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3)	Sebagaimana mal, hak cipta dapat di jadikan objek akad (al-ma’aqud ‘alaih), baik akad mu’awadah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru’at (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.
4)	Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram. 

Kedua : Ketentuan Penutup 
Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.
Fatwa MUI muncul atas maraknya pembajakan yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang larangan atas praktek-praktek pembajakan liar. Padahal dalam Islam, hak cipta tergolong sebagai harta kekayaan (huquq amaliyah) yang mendapat perlindungan hukum. Dan segala bentuk pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.
Dengan adanya fatwa haram mengenai pembajakan hak cipta ini, diharapkan kasus-kasus pembajakan dapat diminimalisir sedini mungkin. Pemerintah khususnya MUI yang telah berupaya mengingatkan masyarakat untuk tetap memegang teguh agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. 
Fatwa MUI sebagai penunjuk kebenaran tidak bisa mengikat, karena ini berhubungan dengan ketaatan masyarakat terhadap fatwa dan berkaitan dengan keimanan manusia itu sendiri.

BAB III
PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Pasar Bawah Kota Bandar lampung 
Secara geografis, Kota Bandar Lampung menjadi pintu utama Pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki peran penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Terdapat banyak pasar tradisional di Kota Bandar Lampung. Pasar tradisional yang ada di Kota Bandar Lampung salah satunya adalah Pasar Bawah Kota Bandar lampung. 
Pasar Bawah berada di pusat Kota Bandar Lampung, sesuai dengan namanya Pasar Bawah ini terletak di bawah tanah, Pasar Bawah terletak di terminal Ramayana (atau terminal Tanjung Karang) tepatnya di bagian bawah terminal. Alamat pasar bawah yaitu jalan pemuda, Tanjung Karang Pusat. 
Pasar Bawah Kota Bandar lampung merupakan pasar tradisional yang telah direvitalisasi oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dan dikelola oleh dinas pasar Kota Bandar lampung. Ada dua jenis pedagang di Pasar Bawah yaitu pedagang amparan dan pedagang lapak yang dibangun secara permanen. Pedagang yang memiliki dan membeli lapak di Pasar Bawah dikenakan biaya sebesar Rp 50.000.000, dan jika pedagang menyewa lapak dikenakan biaya sebesar 2.500.000 per tahun. Selanjutnya pedagang yang membeli amparan di Pasar Bawah dikenakan biaya sebesar 5.000.000, dan jika pedagang menyewa amparan dikenakan biaya sebesar 500.000 pertahun. Aktivitas perdagangan dilakukan pada pagi hari pukul 06.00 WIB sampai sore hari pukul 17.00 WIB. Lokasi pasar yang berada di pusat kota sebenarnya telah memberikan kemudahan bagi para pedagang yang ingin mencari sumber permodalan, sebab tak jauh dari lokasi tersebut terdapat banyak sekali lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank yang menawarkan produk-produk permodalan. Pedagang memiliki berbagai preferensi sumber permodalan, baik lembaga keuagan bank dan non bank (syariah maupun konvensional) dimana dalam menentukan pilihan sumber permodalan pedagang memiliki berbagai pertimbangan dan alasan. Pedagang yang mengalami kesulitan dalam mengakses sumber permodalan di lembaga keuangan hanya mengandalkan modal pribadi dan modal dari rentenir, adapun modal pribadi yang digunakan oleh para pedagang Pasar Bawah adalah bersumber dari tabungan, harta keluarga atau warisan. 
Peranan modal asing yang digunakan oleh pedagang Pasar Bawah Kota Bandar lampung terbilang sedikit, di mana mayoritas pedagang yang menggunakan sumber permodalan asing hanyalah beberapa dari pedagang yang menempati lapak-lapak.
Pasar Bawah Kota Bandar lampung berdiri sekitar tahun 1960, pada saat itu Pasar Bawah beratapkan seng, Pasar Bawah mulanya hanyalah pasar tempel yang berada di dekat rel kereta api, yang kemudian pindah ke Jalan Raden Intan. Pasar Bawah Kota Bandar lampung berjaya pada tahun 1970 hingga sekarang aktivitas perekonomian di pasar tersebut masih ramai. Pasar Bawah sebagian besar diisi oleh pedagang-pedagang kecil, seperti: penjual CD dan DVD, sayuran, rempah-rempah, bumbu dapur, buah, ikan, perabotan rumah tangga, pakaian, peralatan sekolah, kelontong, sembako, jajanan, aksesoris, dan makanan, sehingga kondisi pasar yang ada lebih merakyat dibandingkan dengan pasar swalayan yang berada tak jauh dari lokasi Pasar Bawah tersebut.
Kini, para pedagang yang ada di Pasar Bawah Kota Bandar lampung sebagian adalah pedagang yang pindah dari kawasan Pasar Tengah yang berdagang di bagian atas Pasar Bawah atau di terminal bawah ramayana. Pasar Bawah Kota Bandar lampung dikelola oleh Pemerintah Kota (PemKot) dan PT Bumi Waras.

B.	Visi dan Misi Pasar Bawah Kota Bandar lampung 
1.	Visi		
Visi Pasar Bawah Kota Bandar lampung adalah :
 “Terwujudnya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pedagang, pembeli, pengunjung dan pengguna pasar melalui sistem pengelolaan pasar perpasaran umumnya masyarakat sejahtera”.
Maksud dalam visi Pasar Bawah Kota Bandar lampung yakni : peningkatan pelayanan dalam rangka pelayanan prima yang menjadi upaya pemerintah kota melalui kinerja Aparatur Dinas Pengelolaan Pasar Bawah Kota Bandar lampung memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat pengunjung dan pengguna pasar, pedagang dan pembeli dengan cepat tepat terukur, efisien dan efektif. 
Berdasarkan visi tersebut, diharapKang Dinas pengelolaan Pasar Bawah Kota Bandar lampung dapat melaksakan kegiatan pasar perpasaran melalui tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu juga, agar dinas terkait dapat  seoptimal mungkin secara profesional maupun proposional didukung keinginan seluruh SDM atau pegawai yang dimiliki untuk memotivasi melakukan inovasi serta perubahan-perubahan yang lebih baik lagi ke depannya.
2.	Misi
Dalam rangka mewujudkan visi, Dinas UPT Pasar Bawah Kota Bandar lampung mempunyai misi andalannya, yaitu: 
a.	Meningkatkan kualitas aparatur Dinas Pengelola Pasar (SDM), masyarakat pedagang dan pembeli serta pengunjungan dan penggunaan pasar. 
b.	Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pedagang, pembeli, pengunjung dan pengguna pasar melalui peningkatan sarana dan prasarana pasar. 
c.	Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan retribusi. 
Maksud dalam misi Pasar Bawah Kota Bandar lampung yakni : upaya dan langkah penyesuaian (adjusment) terhadap perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan pasar persyaratan minimal SDM yang harus dimiliki oleh dinas pengelolaan Pasar Bawah Kota Bandar lampung sebagai lembaga teknis yang propesional guna terwujud visi dan misi tersebut adalah: 
a.	Memiliki kemampuan dan wawasan konseptual di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. 
b.	Memiliki tingkat dedikasi, loyalitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas. 
c.	Memiliki kemampuan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dibidang pengelolaan retribusi.

C.	Jumlah Pedagang CD dan DVD Pasar Bawah Kota Bandar lampung 
	Seluruh pedagang CD dan DVD Pasar Bawah Kota Bandar lampung berjumlah 10 pedagang. Dalam penelitian ini sampel yang di teliti berjumlah 6 pedagang, yaitu :

Tabel 1
Pedagang CD dan DVD Pasar Bawah Kota Bandar lampung

No.	Nama	Agama	Lama Usaha	Lapak / Amparan	Pendidikan	
1	Kang Din	Islam	7 Tahun	Lapak	SD	
2	Romi	Islam	3 Tahun	Lapak	SMP	
3	Bang Sule	Islam	6 Tahun	Lapak	SMP	
4	Eza	Islam	1 Tahun	Amparan	SMA	
5	Revi	Islam	2 Tahun	Amparan	SMA	
6	Noval	Islam	3 Tahun	Lapak	SD	
Sumber Data : Sumber Wawancara Agustus Tahun 2018
D.	Mekanisme Jual Beli di Pasar Bawah Kota Bandar lampung	
Pengertian jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna jual beli menurut istilah adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah. Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni al-‘Aqd. Secara bahasa al-‘Aqd, bentuk masdarnya adalah ‘Aqada dan jamaknya adalah al-‘Uqud yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. 
Mekanisme jual beli di Pasar Bawah Kota Bandar lampung tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional yang lainnya. Yakni, konsumen melihat barang yang telah ditawarkan oleh produsen dalam proses jual beli terdapat proses tawar menawar, jika pembeli telah menyepakati harga barang tersebut maka terjadi proses jual beli. Berikut adalah uraian dari pedagang CD dan DVD di Pasar Bawah Kota Bandar lampung.

1.	Kang Din
Pedagang yang tekenal dengan sebutan Kang Din ini mulai berjualan dari pagi hari pukul 09.30 wib dan kembali ke rumah pada pukul 20.30 wib setiap harinya. Bentuk lapak Kang Din berjualan yaitu sebuah lapak papan yang didesain khusus untuk berjualan CD/DVD bajakan. Kang Din sudah bekerja sebagai pengedar CD/DVD bajakan selama tujuh tahun. Tidak memiliki keahlian khusus dalam suatu bidang membuat Kang Din memutuskan untuk bekerja sebagai pedagang CD/DVD bajakan, ditambah karena pekerjaan ini tidak bersifat mengikat secara waktu, sehingga jika ada lowongan pekerjaan yang lebih baik dapat ia tinggalkan terlebih dahulu dan bisa dengan kapan saja memulai kembali bekerja sebagai pedagang CD/DVD bajakan.
Pasar Bawah sengaja dipilih Kang Din sebagai lokasi tempat ia berjualan karena disini terdapat banyak pengunjung dari kalangan anak muda sampai orang tua. Walau Pasar Bawah terbilang jauh dengan rumahnya, Kang Din tetap betah berjualan di lokasi ini. Kang Din memperdagangkan CD/DVD bajakan dengan berbagai jenis, mulai dari CAM, DVDRip yang berisi lagulagu, Film. Ini dikarenakan banyaknya pengunjung yang berminat, apalagi untuk jenis CD/DVD untuk Film yang digandrungi banyak anak muda. 
Pada awalnya Kang Din tidak tahu tentang adanya aturan hukum yang melarang pengedaran CD/DVD bajakan apalagi peraturan dari Fatwa MUI, tetapi setelah ia mengalami razia aparat kepolisian ia mulai mengetahui bahwa pekerjaan ini dilarang, namun Kang Din tetap melakoninya hingga saat ini. Razia yang dilakukan aparat kepolisian rutin terjadi dan itu tidak membuat ia jera berjualan CD/DVD bajakan ini. Kang Din hidup dalam latar belakang keluarga yang tergolong menengah ke bawah, bahkan Kang Din hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Dasar (SD). 
Bapak dua anak ini dulunya pernah bekerja sebagai ojek di daerah Sukarame, ia berhenti dari pekerjaan tersebut karena mengalami kecelakaan yang menyebabkan kerusakan pada tulang kakinya. Sejak saat itu ia mulai bekerja sebagai pengedar atau pedagang CD/DVD bajakan di Pasar Bambu Kuning. CD/DVD bajakan yang diperoleh Kang Din dari agen-agen di kawasan Bandar Lampung tidak selalu membawa dampak baik untuk Kang Din, selain karena seringnya razia yang menyebabkan barang dagangannya disita, Kang Din juga merasa terlalu banyak kehilangan waktu bersama keluarga, ini karena Kang Din harus memulai bekerja pada pagi hari dan pulang pada malam hari.

2.	Romi
Sudah sejak tiga tahun yang lalu Romi telah menggeluti perdagangan ini. Romi mulai membuka lapaknya pada pukul 09.30 – pukul 21.00 wib setiap harinya. Ia memilih pasar bawah sebagai lokasi berdagang karena lokasi ini strategis dan banyak pengunjung setiap harinya. Jenis CD/DVD yang diperdagangkan Romi berupa DVDRip, CAM, dan TS.
Romi berasal dari keluarga yang tergolong dalam perekonomian rendah. Ia yang hanya lulusan SMP tidak bisa memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Sang ayah yang hanya penarik becak dan sang Ibu yang berjualan kue dipasar membuat Romi akhirnya bekerja sebagai pengedar/pedagang CD/DVD bajakan.
Dengan latar belakang pendidikan yang hanya sampai pada bangku SMP jelas mempersulit Romi untuk memperoleh pekerjaan. Salah satu pekerjaan yang akhirnya dijalaninya adalah berjualan CD/DVD bajakan. Meski pekerjaan ini dilarang hukum Negara, tetapi Romi seakan tidak memiliki pilihan lain untuk masalah pekerjaan dan ia pun tak mengetahui bahwa MUI juga punya larangan tersendiri bagi muslim yang menjual CD dan DVD bajakan. Dalam hal ini ia hanya berperan sebagai pengedar atau penjual CD/DVD bajakan, ada seseorang yang menjadi pemilik modal dari barang bajakan ini, yang kemudian mempekerjakan Romi. 
Penghasilan ini ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak lagi meminta tanggungan dari orangtua yang berpenghasilan kecil. Kondisi ekonomi yang rendah membuat Romi harus menghentikan sekolah, yang kemudian mulai membantu sang Ibu berjualan di Pasar dan pekerjaan kasar lainnya, hingga akhirnya ia memutuskan untuk bekerja sebagai penjual CD/DVD bajakan. Produk bajakan ini ia peroleh dari Mr.  K (nama disamarkan).
3.	Bang Sule
Bang Sule saat ini menjajakan barang CD/DVD bajakan di sebuah lapak di Pasar Bambu Kuning. Ia mulai membuka lapak dagangannya pukul 09.00 – 22.00 WIB setiap harinya. Bang Sule hidup dengan latar belakang keluarga yang perekonomiannya paspasan. Ayahnya bekerja sebagai kuli panggul di pasar-pasar, sedangkan Ibunya tidak memiliki pekerjaan. Bang Sule memiliki satu kakak laki-laki dan satu adik perempuan, kakaknya sudah lama meninggalkan rumah sedangkan adik perempuannya baru menginjak bangku pendidikan di kelas VIII pada sebuah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Bandar Lampung. 
Dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan Bang Sule tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, ia hanya menempuh bangku pendidikan sampai kenaikan kelas dua SMA. Sejak SMP dia memang telah bekerja sebagai pengedar atau penjual CD/DVD bajakan. Bang Sule sempat menjadi seorang kenek angkutan umum jurusan Kemiling-Tanjung Karang. Setelah beberapa tahun kemudian ia mulai mencoba bekerja sebagai pedagang CD/DVD bajakan yang ia jalani sampai saat ini. Barang yang ia dagangkan diperoleh dari seorang Bos bernama Mr. Y (nama disamarkan) yang bertempat tinggal di sebuah kota diluar Lampung. 
Dengan pengalaman kerja Bang Sule selama kurang lebih enam tahun membuat ia tidak jera menghadapi tindakan dari aparat, baik razia yang berakibat denda, pemusnahan barang, atau penggusuran tempat berdagang. Keahlian yang terbatas juga melatarbelakangi Bang Sule tetap menekuni pekerjaan ini. Dengan penghasilan yang sedikit, Bang Sule setidaknya bisa membantu meringankan beban orangtua dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebisanya membiayai sekolah sang adik.
4.	Eza 
Eza mulai menggeluti pekerjaan ini semenjak lulus dari bangku SMA, karena tidak adanya biaya untuk melanjutkan pendidikan akhirnya Eza mulai mencoba peruntungan dengan berjualan CD/DVD bajakan di Pasar Bawah Kota Bandar lampung. Eza memilih pasar bawah sebagai lokasi berdagang karena ramainya pengunjung dipasar ini. Ia akan mulai membuka amparannya pada pukul 09.30 – 22.30 wib. 
Eza beberapa kali mengalami hal-hal buruk mulai dari awal berjualan hingga beberapa waktu terakhir. Mulai dari pengalaman di razia aparat polisi sampai bersiteru dengan penjual CD/DVD lainnya karena dianggap sebagai saingan. Tidak hanya itu, razia aparat polisi yang menyita barang, denda, juga penangkapan membuat orangtuanya sempat melarang Eza bekerja, apalagi dengan penghasilan yang sedikit. Tetapi karena tidak adanya hal lain yang bisa ia lakukan juga karena tidak adanya lowongan pekerjaan yang mau menerima ia bekerja akhirnya Eza memilih tetap berjualan CD/DVD bajakan dengan segala resikonya. 
Eza mendapatkan barang berupa CD/DVD bajakan dari bos agen toko grosir Mr. M (nama disamarkan) yang ada di sekitaran wilayah Tanjung Karang, Bandar Lampung dengan modal yang relatif kecil.
5.	Revi
Sudah dua tahun Revi memperdagangkan CD dan DVD bajakan di Pasar Bawah Kota Bandar lampung. Sebelum bekerja disini, ia sibuk membantu orang tua untuk mengumpulkan kardus-kardus bekas untuk dijual ke bos rongsokan. Tempat ia mengambi kardus itu adalah di pasar bawah. Dan dari sini lah ia ditawari oleh Mr. H untuk menjual CD dan DVD bajakan. 
Jenis CD/DVD yang diperdagangkan Revi berupa CAM, TS, DVDScr yang berisi lagu-lagu dan film. Dengan mencapai 70 keping yang terjual perharinya, Revi menghasilkan Rp.500.000 perhari yang kemudian akan disetor kepada pemilik modal barang bajakan. 
Revi yang berlatarbelakang pendidikan rendah juga tidak bisa membantu lebih selain bekerja sebagai pengedar atau penjual CD/DVD bajakan di Pasar. Tidak hanya memperoleh keuntungan berupa uang, akan tetapi Revi juga mendapatkan dampak negatif dari pekerjaannya sebagai penjual CD/DVD bajakan. Diantaranya adalah razia oleh aparat kepolisian, penyitaan dan pemusnahan barang, serta denda. Berulangkali hal ini terjadi berulangkali pula Revi melakukan aksinya berjualan CD/DVD bajakan. Saat penulis bertanya kepada Revi tentang fatwa MUI yang menjelaskan tentang hak cipta ternyata Revi tidak tau sama sekali. Itu pun tidak pernah disinggung disekolah tambahnya.
Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga membuat Revi mengabaikan keamanan dirinya dan tetap memilih bekerja sebagai pengedar atau pedagang CD/DVD bajakan. Revi yang hanya bekerja sebagai penjual mengandalkan barang dari sang pemilik modal yang mempekerjakannya setiap hari tanpa ada hari libur, kecuali apabila sang pemilik modal sedang tidak memiliki stok barang CD/DVD bajakan untuk diperdagangkan. Ia akan memperoleh barang dari sang Bos N (nama disamarkan) yang bertempat tinggal di Bandar Lampung.
6.	Noval 
Noval sudah menjalani pekerjaan ini selama tiga tahun dimulai saat ia masih menempuh pendidikan di kelas XI sampai dengan saat ini. Ia menjajakan barang dagangannya dalam bentuk lapak. Noval mulai membuka lapak dagangannya pada pukul 09.30 hingga pukul 21.30 wib. Selain karena pasar bawah letaknya yang berdekatan dengan rumahnya, Noval memilih Pasar Bambu Kuning sebagai lokasi untuk berjualan juga karena ia melihat banyaknya pengunjung disekitaran Pasar, baik disiang hari maupun sore hingga menjelang malam hari. Lokasi yang strategis ini lah yang membuat Noval memilih lokasi ini dari awal ia berjualan. 
Barang CD/DVD bajakan yang diperdagangkan juga beragam bentuk, seperti 59 CD/DVD berjenis DVDRip dan CAM yang berisi lagu dan videoklip, Film, dan Video Game. DVDRip adalah film hasil copy dari DVD asli. Sedangkan CAM sumbernya dari video atau film yang diputar dibioskop. Noval hanya memperdagangkan barang-barang diatas dan tidak termasuk pada CD/DVD porno yang biasa disebut dengan Blue Film, Full, atau Unyil yang menjadi penyakit bagi masyarakat. Ini karena pada saat awal mula berdagang, Noval sempat terjaring aparat karena kedapatan menjual CD/DVD porno, sejak saat itu Noval tidak lagi menjual cd berbentuk porno ditengah-tengah masyarakat. 
Untuk aturan fatwa MUI tentang Hak Cipta dan aturan hukum yang mengatur tentang larangan memperdagangkan CD/DVD Noval mengaku tidak terlalu paham dengan fatwa MUI dan undang-undang yang mengaturnya, akan tetapi ia tahu bahwa menjual CD/DVD bajakan adalah hal yang dilarang hukum. Ini karena ia pernah tertangkap aparat polisi dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan kemudian diberikan arahan untuk tidak lagi berjualan CD/DVD bajakan karena melanggar hukum yang ada. 
Noval hidup dalam latar belakang keluarga yang terbilang miskin. Anak pertama dari pasangan Bapak Joni dan Ibu Sanem ini hanya mampu menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama karena tidak adanya biaya untuk melanjutkan ke tahap yang lebih tinggi. Dengan memiliki dua orang adik Noval terpaksa menghentikan pendidikan dan mulai memfokuskan diri untuk bekerja seadanya. Hal ini dilakukan Noval untuk membantu sang ayah membiayai sekolah adik-adiknya agar tidak serendah dia. ”Yah minimal adik-adik saya tamat SMA mas, supaya nggak kayak saya ini.” 
Selain karena ekonomi keluarga yang rendah Noval juga mengaku bahwa ia tidak memiliki keahlian khusus untuk melakukan pekerjaan lain. Seseorang yang berperan sebagai pemilik modal yaitu Mr. R (nama disamarkan), mendapatkan CD/DVD bajakan dari sebuah agen di Kota Bandar Lampung yang kemudian mempekerjakan Noval untuk memperdagangkannya di Pasar Bawah Kota Bandar lampung.
Penghasilan yang sangat sedikit untuk satu keluarga yang berjumlah lima orang. Tidak hanya keuntungan yang selalu diperoleh oleh Noval, tetapi ada dampak yang ia dapatkan yaitu mengalami razia oleh pihak Kepolisian yang melakukan operasi tidak tertuga. Razia dilakukan dengan menyita barang dagangannya beserta pemusnahan barang dengan dibakar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang ditemukan bahwa terdapat faktor yang menjadi alasan praktek jual beli kaset CD dan DVD bajakan masih terjadi di Pasar Bawah Kota Bandar Lampung yaitu kondisi ekonomi yang sulit dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan.

BAB IV
ANALISIS

A.	Analisis Efektivitas Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Pada Pedagang Yang Memperdagangkan CD dan DVD Bajakan Pada Pasar Bawah Kota Bandar lampung	
Eksistensi para pedagang CD dan DVD bajakan semakin lama menjadi hal yang tabu dalam kaca mata masyarakat, bahkan masyarakat telah menjadi pecandu barang-barang bajakan ini. 
Dalam Islam, sudah sangat dilarang untuk berlaku curang khususnya dalam bermuamalah. Islam sebagai agama yang berpedoman pada Al-Qur‟an dan Sunnah ini mengatur atau membahas mengenai bagaimana cara untuk menjunjung tinggi atas hak-hak yang dimiliki seseorang, hukum Islam mengatur mengenai hak kekayaan intelektual hanya sebatas halal dan haram, yakni jika halal maka boleh untuk di lakukan, dan jika haram maka sangatlah dianjurkan menghindari bahkan jangan melakukan, jika melakukan pelanggaran tersebut bisa mendapatkan dosa yang menimbulkan siksaan di akhirat nanti.
Dalam sebuah hadist riwayat Muslim Rosulullah SAW bersabda:
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِى يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. رواه مسلم
Artinya:

“Sahabat Abdullah bin Amer bin Al ‘Ash radhialahu ‘anhu mengisahkan: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barang siapa mendambakan dirinya dijauhkan dari api neraka, dan dimasukkan ke surga, hendaknya ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaknya ia memperlakukan orang lain dengan perilaku yang ia suka untuk diperlakukan dengannya.” (Riwayat Muslim)

Menggandakan atau menjual hak cipta orang lain tanpa izin pencipta dianggap sebagai jenis usaha memperoleh harta kekayaan secara haram. Keharamannya terjadi karena karya cipta merupakan harta kekayaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual. Dengan kata lain, karya cipta adalah produk pemikiran yang menghasilkan uang. 
Bentuk kerugian di antaranya; Pertama, pembajak tidak menyadari dan menghargai jerih payah pencipta untuk menghasilkan karyanya yang telah menghabiskan waktu, tenaga, dan dana. Kedua, pembajak tidak mengakui jasa pencipta untuk kemajuan ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan kesenian. Ketiga, pembajak tidak mengakui adanya jasa orang atau perusahaan/penerbit yang dengan penuh resiko menyediakan modal untuk menyiarkan, mencetak, dan memperbanyak karya cipta tersebut. Lebih dari itu, perusahaan atau percetakan harus membayar berbagai pajak dan royalty pencipta. Sedangkan pembajak, selain melakukan pembajakan mereka juga tidak membayar pajak royalty dari bajakannya tersebut sehingga selain merugikan pencipta dan perusahaan, pembajak juga telah merugikan Negara.
Dalam aspek moral pembajakan terhadap hak cipta akan menghambat tumbuhnya kreativitas dalam berkarya karena keengganan para pencipta untuk bekerja menciptakan sebuah karya cipta baru. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat secara umum. 
Fatwa menurut bahasa adalah jawaban suatu kejadian (memberi jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Sedangkan fatwa menurut arti syari’at ialah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak diketemukan dalam Alquran maupun hadits atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran Islam. 
Fatwa merupakan kumpulan nasihat yang berharga untuk kemaslahatan umat, sebagaimana termaktub dalam akhir surat al-Ashr yang artinya 
“kita hendaknya salin berwasiat dalam hal kebenaran…”. 
Begitu juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa tidak semata-mata dari pandangan fikih, namun perlu metodologi dengan pertimbangan ahli, fatwa memberikan kejelasan, kekonkretan terhadap umat manusia (khususnya umat Islam) dalam hal pemahaman, penalaran ajaran-ajaran Islam dan bagaimana aplikasinya. Sehingga fatwa seharusnya mengandung beberapa unsur pokok meliputi : Pertama, fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syari’at yang sedang diperselisihkan; Kedua, fatwa sebagai jalan keluar (follow up) dari kemelut perbedaan diantara para ulama/para ahli; Ketiga, fatwa harus mempunyai konotasi kuat, baik dari segi sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan; Keempat, Fatwa hendaknya mengarahkan pada perdamaian umat untuk menuju umat wahidah. 
Kaitannya dengan fatwa MUI tentang hak cipta penulis dapat menyimpulkan bahwa fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang hak cipta telah memenuhi unsur-unsur yang seharusnya dipenuhi, didalamnya dimuat alasan yang menjadi dasar mengapa pembajakan diharamkan. Sehingga dari sisi materi fatwa MUI tentang hak cipta telah sangat baik. Namun berdasarkan data-data sebelumnya dan juga hasil wawancara dengan berbagai narasumber penulis bisa menganalisa bahwa sebenarnya pelaksanaan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta di wilayah praktis belum berjalan dengan efektif hal itu bisa dibuktikan dengan masih banyaknya para pedagang yang belum mengetahui tentang fatwa MUI ini tetap memperdagangkan barang bajakan khususnya CD dan DVD.
Data sebelumnya telah menunjukkan fakta yang memprihatinkan karena para pedagang mayoritas memperdagangkan barang bajakan. Dari data jumlah yang telah penulis dapat diketahui bahwa pelaksanaan fatwa tersebut di lapangan belum berjalan dengan efektif. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa belum berhasilnya pelaksanaan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta perlu ada beberapa elemen yang mendukungnya yaitu: 

1.	Pemerintah
Dalam upaya pemberitahuan kepada masyarakat mengenai hukum, peran pemerintah sangatlah penting. Tanpa adanya peran pemerintah, peraturan yang telah dibuat tidak akan dihiraukan oleh masyarakat. Pemerintah harus mampu memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar melek hukum terutama bagi masyarakat dipelosok desa khususnya penyuluhan terhadap sekolah-sekolah agar gerakan lebih masif. 
Aparat penegak hukum perlu lebih tegas dalam menegakkan hukum terhadap para pelanggar hak cipta dalam hal ini mengenai pembajakan khususnya CD/DVD. Jika ini dibiarkan terus menerus akan menyebabkan kekuatan hukum perlindungan hak cipta tidak dihiraukan oleh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah diharapkan lebih tegas dalam menegakkan hukum.
2.	Sosialisasi Fatwa MUI 
Ulama berperan sangat penting sebab mayoritas pedagang CD dan DVD bajakan di pasar bawah beragama Islam. Jika terdapat fatwa dari seorang ulama sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat setempat dan MUI bertugas untuk mengingatkan masyarakat untuk patuh pada fatwa tersebut. MUI harus lebih gencar dalam mensosialisasikan fatwa tersebut didalam masjid. Karena masjid merupakan sentral bertemunya muslimin dan muslimat.
Dalam hal ini MUI mempunyai tugas melahirkan fatwa-fatwa yang akan menuntun dan membantu umat untuk menemukan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam tataran komunikasi, berbagai pendekatan sebetulnya dapat dilakukan MUI, misalnya sosialisasi fatwa melalui diskusi-diskusi publik sebelum fatwa ditelurkan. Di samping menularkan pemahaman yang baik, sosialisasi ini juga dapat menyerap masukan-masukan yang inspiratif sehingga fatwa yang ditelurkan lebih berkualitas dan aspiratif tanpa mengabaikan prinsip dan hukum-hukum positif keagamaan. Namun dalam kenyataan yang terjadi di wilayah praksis atau di lapangan seperti yang terjadi pada para pedagang di pasar bawah, diantara mereka masih banyak yang belum mengetahui fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, walaupun ada yang mengetahui secara umum, tidak mengetahui secara terperinci maksud dari fatwa tersebut. Sehingga masih sangat dibutuhkan langkah sosialisasi yang lebih intensif, agar masyarakat tahu dan paham secara benar tentang fatwa MUI. 
Kurang mengikatnya fatwa MUI di tengah-tengah masyarakat, selain disebabkan oleh pihak-pihak tertentu melalui pelbagai media cetak maupun elektronik, juga disebabkan kurangnya sosialisasi fatwa MUI ke masyarakat. MUI hanya mengeluarkan fatwa, tapi kurang memberikan landasan argumentasi yang melatarbelakangi di keluarkannya fatwa.
Ke depan, MUI hendaknya mensosialisasikan fatwanya secara intens, baik melalui media masa maupun majelis-majelis ta’lim, agar fatwanya lebih merata diterima oleh masyarakat. Sosialisai yang dilakukan MUI saja belum cukup agar fatwa yang telah ada bisa berjalan sesuai dengan tujuan fatwa tersebut dikeluarkan, untuk mengetahui sejauh mana fatwa itu berjalan di masyarakat perlu adanya tindak lanjut atau evaluasi setelah fatwa itu dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga evaluasi sangat di perlukan untuk memastikan fatwa tersampaikan keseluruh lapisan masyarakat.
3.	Masyarakat 
Bukan hanya pemerintah dan ulama saja yang berperan dalam menyelesaikan masalah CD dan DVD bajakan. Masyarakat juga  mempunyai peran yang sangat penting, karena apabila hukum atau peraturan telah di buat oleh pemerintah dan penyuluhan telah dilakukan, tetapi apabila masyarakat tidak mengindahkan dan tidak mematuhi peraturan tersebut maka akan sia-sia peraturan tersebut dikeluarkan. 
Peran ulama dan pemerintah akan terasa lengkap jika masyarakat dapat menjadi partner yang baik. Ulama zaman sekarang akan terasa sulit mengembangkan ilmu dan dakwahnya jika masyarakat tidak mendukung atau malah menjadi penghambat. Maka antara ulama, pemerintah dan masyarakat, harus bahu membahu membangun masyarakat menjadi lebih baik. 
 Disamping pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap hukum akan sangat menentukan efektifitas dari sebuah peraturan. Adapun ukuran atau standar yang di pakai untuk mengukur efektifitas pelaksanaan fatwa MUI no.1 tahun 2003 tentang hak cipta ada dua hal yaitu: yuridis dan sosiologis, untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan dalam penjelasan berikut: 
a.	Yuridis
Perspektif ini merupakan satu kecenderungan untuk melihat fatwa sebagai salah satu perangkat hukum yang mengikat bagi umat Islam. Dengan adanya fatwa diharapkan masyarakat (khususnya pedagang muslim) untuk berusaha bersama-sama meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat pembajakan. 
b.	Sosiologis
Sisi sosiologis fatwa menjadi satu pendorong moral dan ketentuan yang mempunyai daya ikat tinggi bagi para pelakunya, terutama yang beragama Islam dan ini akan berakibat pada satu gerakan sosial yang cukup tinggi secara sosiologis dalam rangka memberikan proteksi atas hak cipta.
Melihat dari aspek yuridis dan sosiologis di atas, bahwasanya masyarakat (khususnya para pedagang muslim CD dan DVD) belum menggunakan keduanya sebagai upaya untuk mematuhi hukum dan menjadikan fatwa sebagai dasar bagi mereka untuk menjalankan hidup sesuai aturan Islam yang telah ditetapkan.

B.	Analisis Faktor Kendala Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di pasar bawah 			Terdapat faktor kendala yang mempengaruhi kesadaran para pedagang Pasar Bawah Kota Bandar lampung dalam memperdagangkan CD dan DVD. Faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1.	Faktor Ekonomi
Ekonomi adalah salah satu faktor utama yang mendorong seseorang mengedarkan CD/DVD bajakan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi termasuk kedalam pemenuhan kebutuhan manusia secara fisiologis, dimana manusia bekerja untuk memenuhi rasa lapar, haus dan kebutuhan dasar lainnya. Saat ditanya mengenai tentang apa yang menjadi faktor utama menjadi pedagang CD/DVD bajakan.
Informan pertama menyatakan : 
“Saya jadi pedagang CD dan DVD bajakan ini karena saya harus membiayain hidup keluarga saya, anak saya dua dan, istri saya. Biaya hidup sekarang makin mahal, sedangkan pemasukan sedikit. Dulu saya pernah kerja jadi tukang ojek sebelum jadi pedagang CD bajakan, tapi karena kaki saya cidera jadi saya gak bisa ngojek lagi. Jadi kerja begini sampai sekarang.”

Informan kedua mengungkapkan alasannya sebagai berikut: 
“Saya dari keluarga kurang mampu mas, bisa dibilang miskin lah. Bapak narik becak ibu jualan kue dipasar. Pendapatan keluarga kecil, gak cukup jika ngandelin hasil dari bapak narik becak. Jangankan buat biayain kebutuhan saya sendiri, buat makan sehari-hari aja masih susah, ps-pasan. Jadi kalau saya kerja seperti ini saya bisa nyukupin kebutuhan saya sendiri walaupun nggak banyak”.

Penuturan informan ketiga: 
“Bapak saya cuma kuli panggul dipasar, jadi saya jualan CD/DVD bajakan aja, lumayan buat nambahin duit belanja emak dan bantuin bapak bayar sekolah adik . Sebelum jadi pedagang kaset dulu saya ikut menjadi supir angkot temen dan saya jadi keneknya, dapetnya lebih sedikit dibanding jualan kaset, ketimbang saya nganggur.”

Tidak jauh berbeda, informan keempat menurutkan alasannya sebagai berikut: 

“Saya kerja kayak gini ya karena ekonomi keluarga saya rendah mas, bapak saya kerjanya jadi tukang ojek, ibu  gak kerja. Jika kerja ikut kerja, beban keluarga akan tambah berat. Kebutuhan hidup makin banyak, makin mahal, setidaknya hasil saya jualan bisa buat makan”.

Informan kelima pun tak jauh berbeda, dia menuturkan sebagai berikut :

“Biasalah mas, kalau udah kerjaannya seperti ini pasti karena ekonominya rendah, orangtua cuma kerja jadi tukang rongsok, saya hanya bisa berkerja seperti ini, yang penting tetap bisa makan sehari-hari udah bersyukur.”

Informan terakhir juga mengungkapkan hal yang sama dengan informan lainnya, yaitu:

“Saya mau seperti seperti ini karena ekonomi keluarga saya yang rendah, sekolah aja saya cuma sampai lulus SMP, tidak bisa lanjut karena tidak ada biaya. Jika minta dibiayai dengan orangtua jelas gak bisa, orangtua kerjanya tidak menentu, dapet duitnya sedikit hanya cukup untuk makan sehari-hari dan bayar sekolah adik saya itupun sering nunggak.”

Dari pemaparan para informan mengenai faktor yang mendorong mereka bekerja sebagai pengedar CD/DVD bajakan, akhirnya dapat dilihat bahwa faktor ekonomi adalah faktor utama yang menjadi alasan mereka memilih pekerjaan ini. Banyak sekali masyarakat kita yang hidup dibawah garis kemiskinan sehingga masyarakat lebih cenderung mencari pekerjaan yang lebih cepat. 
2.	Faktor Pendidikan
Faktor lain yang mempengaruhi efektifnya penerapan fatwa MUI tentang hak cipta ini adalah faktor pendidikan, yaitu masyarakat yang kurang mengerti akan pentingnya mentaati peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan data di atas secara umum tingkat pendidikan masyarakat tidak begitu memprihatinkan, namun pendidikan yang tinggi belum menjadi jaminan bahwa masyarakat akan patuh terhadap hukum. Adanya kecenderungan pada masyarakat yang mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik dan buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapat masyarakat merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Walaupun berbagai program penyuluhan hukum yang dilakukan pemerintah selama ini terhadap masyarakat luas terutama yang berada di desa-desa dengan target terciptanya masyarakat sadar hukum (Kadarkum) kelihatannya sesuatu yang baik dan ideal. Namun haruslah difahami bersama bahwa kesadaran hukum masyarakat tidak identik dengan kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri. Banyak diantara anggota masyarakat sebenarnya sadar akan perlunya penghormatan terhadap hukum baik secara “instinktif”. maupun secara rational namun mereka cenderung tidak patuh terhadap hukum. Bahwa kesadaran seseorang tentang hukum ternyata tidak serta merta membuat seseorang tersebut patuh pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial lainnya yang mempengaruhinya.

3.	Faktor Sosial Budaya 
Faktor sosial budaya juga termasuk kedalam salah satu faktor pendorong seseorang mengedarkan CD dan DVD bajakan. Dimana hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat menjadi sulit untuk ditanggulangi, bersifat membudaya karena telah melekat pada sifat dan perilaku masyarakat. Budaya sendiri memiliki komponen material dan nonmaterial. Komponen material adalah seluruh produk nyata yang terbentuk lewat interaksi manusia. Ini termasuk kepada pakaian, buku, seni, makanan dan lain sebagainya. Berikut penuturan para informan.
Informan Pertama: 
“Kebanyakan orang lebih suka beli bajakan dari pada yang asli, alasannya karena yang asli lebih mahal, jika yang bajakan murah. Maka CD asli berkisar dari harga Rp. 35.000 - Rp. 75.000 perkepingnya,  mereka bisa dapet yang bajakan cuma dengan harga Rp. 6.000 - Rp.7.000 perkeping. Berbeda jauht sekali. Mereka butuh ya kita sediakan barang bajakannya.” 
Informan Kedua: 
“Minat masyarakat yang tinggi terhadap cd bajakan ini tentu bikin kita yang gak bisa dapet kerjaan beralih menjadi pedagang cd bajakan. persolannya budaya masyarakat ini membuat dagangan kita laku. Masyarakat ini lebih suka dengan barang yang mudah dicari, harganya murah, banyak pilihannya. Kebanyakan masyarakat keberatan dengan cd asli yang harganya lebih mahal, dan susah didapati.”
Informan Ketiga: 
“Minat masyarakat yang tidak berkurang terhadap penjualan CD bajakan, karena yang asli terbilang mahal. Minat yang seperti ini yang membuat saya  tergiur juga untuk berkerja menjadi pedagang CD dan DVD bajakan. Menurut saya sifat masyarakat yang seperti ini sudah menjadi budaya lama. Jadi secara tidak langsung ini mendorong kita untuk berjualan mbak.” 
Informan Keempat: 
“Salah satunya ya karena banyaknya masyarakat yang hobby mengoleksi kaset bajakan. Harganya lebih murah, jauh berbeda dengan yang asli. Memang benar kualitas barangnya tidak sebagus yang asli, tapi kenyataannya lebih banyak orang beli yang bajakan.”
Informan Kelima: 
“Masalah budaya masyarakat yang senang cd bajakan saya gak begitu paham ya mas, ya yang jelas sih banyak peminatnya. Cuma kalau saya pribadi itu bukan termasuk ke dakam faktor yang mendorong saya kerja menjadi pedagang CD dan DVD bajakan.”
Informan Keenam: 
“Kita yang berkerja menjual CD dan DVD ini juga melihat minat pasar ya mas, jadi karena masyarakat senang membelinya ya kita semakin memperbanyak barang. Masyarakat kan kebanyakan lebih milih yang murah, mudah di dapatkan. Karena jika mencari yang asli terkadang tidak tersedia stok barangnya, dan itu mahal. Ya walaupun terkadang ada keluhan dari masyarakat karena CDnya kurang baik secara kualitas, suara gak jelas, warnanya burem, tapi mereka tetep beli lagi dan beli lagi. Jadi kitanya juga merasa diuntungkan dari perilaku masyarakat yang sseperti ini mas”.
Dari penuturan para informan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya budaya konsumsi masyarakat yang tinggi terhadap CD dan DVD bajakan sangat mempengaruhi dan mendorong maraknya orang yang bekerja sebagai pengedar atau penjualnya. Budaya inilah yang akhirnya menuntut penjual untuk terus menyediakan permintaan pelanggan yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan fisiologisnya.

4.	Faktor Keagamaan 
Faktor penyebab enggannya para pedagang untuk berhenti memperdagangkan barang bajakan ialah faktor agama, hal ini biasanya terjadi pada pedagang yang tingkat pemahamannya terhadap Islam masih kurang. Islam sangat tidak memperbolehkan untuk berperilaku curang. Dan menjual CD dan DVD bajakan ini merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merugikan banyak pihak. 
Jika para pedagang lebih hati-hati mereka tentu akan lebih memilih mengedarkan barang asli dengan jaminan harta yang mereka peroleh benar-benar halal dan diridhoi Allah SWT. MUI sebagai salah satu lembaga yang menjadi wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama demi mewujudkan terciptanya Negara Indonesia yang aman dan tenteram, khususnya masyarakat muslim yang benar-benar diridhoi Allah SWT. Yakni berupaya mengingatkan masyarakat dengan dikeluarkannya fatwa haram barang bajakan.

5.	Tidak Dimilikinya Keahlian Khusus 
Selain karena beberapa faktor yang telah disampaikan sebelumnya, tidak dimilikinya keahlian khusus dalam suatu bidang juga jelas menjadi latar belakang mereka bekerja sebagai pengedar CD dan DVD bajakan yang marak di Bandar Lampung. Sesorang yang memiliki keahlian khusus sudah tentu dapat mengaplikasikan kemampuannya dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Inilah pemaparan dari informan penelitian ini.
Dari berbagai penjelasan yang dikemukakan oleh para informan, sudah cukup jelas bahwa mereka terpaksa bekerja sebagai pengedar CD dan DVD bajakan karena difaktori pula oleh tidak dimilikinya keahlian khusus. Tetapi ada juga diantara mereka yang mengungkapkan bahwa ia tidak tahu tentang ada atau tidaknya keahlian khusus pada dirinya. 

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada pedagang yang memperdagangkan CD dan DVD bajakan pada Pasar Bawah Kota Bandar lampung adalah :
1.	Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menunjukkan belum berjalan efektif, karena masih banyak pedagang yang memperdagangkan barang bajakan. Dengan kata lain dapat diketahui bahwa pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tersebut di lapangan belum berjalan dengan efektif. 
2.	Terdapat faktor kendala yang mempengaruhi kesadaran para pedagang Pasar Bawah Kota Bandar lampung dalam memperdagangkan CD dan DVD. Faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : Pertama, faktor ekonomi. Kedua, faktor pendidikan. Ketiga, Faktor sosial budaya. Keempat, faktor keagamaan. Kelima, karena tidak dimilikinya keahlian khusus.

B.	Saran
Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa  saran antara lain kepada :
1.	Pemerintah
Agar menginstruksikan seluruh dinas terkait khususnya dinas pendidikan, agar mengedukasi generasi muda tentang adanya larangan menjual atau memakai CD dan DVD bajakan. Penyuluhan sejak anak usia dini dapat dikatakan efektif untuk menumbuhkan rasa menghormati dan mnghargai karya orang lain. Membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang hanya mengenyam pendidikan rendah.
2.	MUI
Melakukan koordinasi kepada seluruh ulama-ulama dan lembaga-lembaga keagamaan yang ada untuk ikut memberi pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya fatwa tentang hak cipta ini. Hal ini dilakukan untuk menghormati karya orang lain dan karya kita pada nantinya.
3.	Penegak Hukum
Bersikaplah dengan tegas agar praktek perdagangan yang merugikan ini segera ditinggalkan. Segera menindak pelaku pelanggaran hak cipta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berlakulah secara objektif dalam menyikapi setiap permasalahan.

4.	Pedagang
Di harapkan para pedagang untuk memaksimalkan potensi diri dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain dalam mencari rezeki. Dengan pekerjaan yang baik maka akan mendapatkan hasil yang halal dan tidak merugikan orang lain.
5.	Masyarakat 
Menghargai karya orang lain seperti menghargai karya diri sendiri adalah sifat yang terpuji. Membeli karya yang asli adalah bentuk penghargaan kepada hasil dari ekonomi kreatif yang dapat menunjang perekonomian masyarakat. Dengan menghargai orang lain, maka kita akan lebih dihargai orang lain pula.