BAB VI
PENUTUP

A.	Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan data lapangan, serta analisis yang telah  dilakukan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut:
1.	Faktor utama penyebab cerai gugat yang dominan di Pengadilan Agama Tanjungkarang, Metro, Kalianda, dan Gunung Sugih adalah faktor ekonomi, berupa kurang atau tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, sebagai akibat kurang atau tidak adanya tanggung jawab suami dalam rumah tangga. Kemudian faktor percekcokan, kekerasan dalam rumah tangga, merupakan faktor berikutnya yang cukup dominan. Selain kedua hal tersebut, faktor perselingkuhan dan poligami di beberapa perkara cerai gugat yang terjadi, menjadi faktor penyebabnya. Demikian juga faktor judi dan mabuk-mabukkan menjadi faktor penyebab di beberapa perkara cerai gugat yang diajukan. Hal ini juga disebabkan semakin meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, kesadaran hukum, serta peluang dan kemampuan berkarir/berkerja.
2.	Dampak utama dari perceraian (khususnya cerai gugat) adalah terganggunya kenyamanan baik suami atau istri dan anggota keluarga khususnya anak-anak mereka. Dampak negatif dari perceraian (khususnya cerai gugat) tersebut jika terus naik grafiknya secara kualitatif disetiap tahun, buruk bagi keberlangsungan keluarga yang harmonis bahkan pada sektor stabilitas keamanan nasional, karena dapat membentuk anggota keluarga menjadi broken home, yang kemudian membentuk mental-mental yang tidak baik dan rapuh sehingga berkemungkinan mempraktikkan perbuatan-perbuatan negatif.. Jika praktik kejahatan ini semakin meluas, maka tentunya stabilitas keamanan nasional akan terganggu dan mengakibatkan problem lanjutan baik pada sisi stabilitas ekonomi, sosial, dan lain-lain. 
3.	Solusi yang dirumuskan berdasarkan akumulasi sebab-musabab maraknya praktik cerai gugat di Lampung yang didominasi faktor ekonomi berupa kurang atau tidak adanya tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, judi dan mabuk-mabukkan, perlu dimaksimalkan pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) serta peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Sehingga upaya-upaya penyelesaian secara non litigasi bisa dilakukan sebelum perkara diajukan ke pengadilan, berupa penyelesaian secara litigasi. Optimalisasi proses mediasi di pengadilan sebelum perkara disidangkan lebih lanjut, juga perlu dilakukan, sehingga tidak sebatas formalitas dan terjebak pada ketentuan teknis yuridis. Pengembalian konsepsi mediator ke konsepsi hakam (representasi keluarga suami-isteri) perlu dilakukan, demi mengoptimalkan mediasi. 
4.	Implikasi dari sinergitas antara hukum agama, negara dan kearifan lokal adalah dengan menekankan pentingnya untuk menata kembali aturan tentang cerai gugat agar tidak hanya terfokus pada masalah fisik dan menegasi masalah kenyamanan jiwa. Jika masalah kenyamanan jiwa yang ditekankan dalam substansi cerai gugat maka kegiatan mediasi atau islah yang digaungkan oleh Pengadilan Agama khususnya oleh Majelis Hakim disetiap persidangan akan berlaku efektif. Hal ini disebabkan karena fokus kegiatan islah adalah pada penataan hati yang berimplikasi pada pembangunan mental dan kemaslahatan jasmani. Piil pesenggiri sebagai pedoman hidup masyarakat Lampung berupa kearifan lokal dapat disinergikan dengan hukum agama dan hukum negara.

B.	Saran
Atas dasar kajian penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:
1.	Kepada para pasangan suami istri agar bisa memahami dengan baik posisi, hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat terwujud dan dilaksanakan dengan baik. Demikian juga agar lebih mengedepankan penyelesaian secara non litigasi, sebelum mengajukan perkara ke pengadilan berupa penyelesaian secara litigasi.
2.	Kepada para hakim agar dapat memaksimalkan proses mediasi yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung. Demikian juga tidak semata terjebak pada ketentuan secara teknis yuridis, namun perlu mewujudkan hukum yang progresif dalam upaya menekan tingginya angka cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama.
3.	Pemikir hukum Islam serta penentu kebijakan di Indonesia, kiranya dapat melakukan reformulasi regulasi tentang cerai gugat, sehingga dapat menekan angka cerai gugat yang terjadi.