BAB V
PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN 

A.	Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Lampung

1.	Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang
Perkara cerai gugat paling dominan dan sangat tinggi jumlahnya dibandingkan perkara-perkara lainnya di Pengadilan Agama Tanjungkarang, termasuk dibandingkan dengan perkara cerai talak. Grafiknya pun fluktuatif disetiap tahunnya, namun angkanya tidak pernah berada dibawah perkara lainnya, termasuk perkara cerai talak.. Pada tahun 2011, perkara cerai gugat mencapai 676 perkara, cerai talak sebanyak 272 perkara, sementara perkara-perkara lainnya hanya berjumlah 110 perkara. Perkara cerai mencapai 89,6% dibandingkan dengan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat mencapai 63,89% dibandingkan perkara lainnya termasuk cerai talak. Tahun 2012, perkara cerai gugat mencapai 739 perkara, cerai talak sebanyak 302 perkara,  sementara perkara-perkara lainnya hanya berjumlah 61 perkara. Perkara cerai mencapai 94,46% dibandingkan dengan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat mencapai 67,06% dibandingkan perkara lainnya termasuk cerai talak. Tahun 2013, perkara cerai gugat mencapai 637 perkara, cerai talak sebanyak 230 perkara,  sementara perkara-perkara lainnya hanya berjumlah 149 perkara. Perkara cerai mencapai 85,33% dibandingkan dengan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat mencapai 62,70% dibandingkan perkara lainnya termasuk cerai talak. Tahun 2014, perkara cerai gugat mencapai 926 perkara, cerai talak sebanyak 339 perkara,  sementara perkara-perkara lainnya hanya berjumlah 115 perkara. Perkara cerai mencapai 91,67% dibandingkan dengan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat mencapai 67,10% dibandingkan perkara lainnya termasuk cerai talak. Tahun 2015, perkara cerai gugat mencapai 981 perkara, cerai talak sebanyak 353 perkara,  sementara perkara-perkara lainnya hanya berjumlah 123 perkara. Perkara cerai mencapai 91,56% dibandingkan dengan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat mencapai 67,33% dibandingkan perkara lainnya termasuk cerai talak.
Berdasarkan data tersebut, jumlah perkara cerai gugat paling banyak jumlahnya disetiap tahunnya, dibandingkan jumlah perkara-perkara lainnya, termasuk dibandingkan dengan perkara cerai talak. Ada beberapa alasan cerai gugat yang ditemukan di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang sebagaimana dikemukakan oleh Abu Seman selaku hakim, yaitu kurang memenuhi kebutuhan nafkah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), suami memiliki hubungan dengan wanita lain. Sedangkan hakim lainnya, Husnidar mengemukakan alasan sebagai faktor yang paling dominan terjadinya cerai gugat adalah: faktor ekonomi (suami tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah), sering mabuk-mabukan (minuman keras), selingkuh. 
Alasan sebagai faktor cerai gugat tersebut, selaras dengan alasan yang tertuang dalam perkara Nomor: 0168/Pdt.G/2011/PA.Tnk, yang diajukan oleh Sarmi binti Robono kepada suaminya Atim Wibowo bin Misni. Alasan diajukannya cerai gugat adalah: Tergugat kurang bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai seorang istri, tergugat sering berkata kasar. Tergugat temperamental, suka marah-marah tanpa sebab kepada penggugat, walaupun hanya masalah sepele saja. Tergugat mengaku mempunyai hubungan dengan wanita lain dan mereka mempunyai hubungan khusus. 
Demikian juga Perkara selanjutnya nomor: 0902/ Pdt.G/ 2012/ PA.Tnk. Perkara antara Aminah Ali binti M. Ali Ibrahim umur 34 tahun selanjutnya disebut Penggugat dengan Dedi Hermansyah bin Sukri usia 32 tahun selanjutnya disebut Tergugat. Pernikahan keduanya berlangsung pada 09 Desember 2002 dan gugatan cerai masuk ke Pengadilan pada 01 November 2012 setelah terjadi percekcokan dan ketidakharmonisan antara keduanya.
Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ada dua posita yang penting untuk digarisbawahi sebagai sebab utama dari adanya gugatan tersebut, yakni pada posita nomor 5 dan 6. Pada kedua posita tersebut dapat dirangkum substansinya sebagai berikut; bahwa menurut Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, dan selanjutnya tidak menghormati Penggugat sebagai istri sehingga seringkali berkata kasar kepada Penggugat. Puncaknya adalah pada tanggal 15 Oktober 2012, di mana Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya sehingga terjadi keributan antara keduan dan pisah ranjang setelahnya.
Perkara ini diadili oleh Hj. Maisunah, sebagai Ketua Majelis dengan Asma Zainuri dan Manani HS sebagai Hakim-hakim anggota, adapun yang menjadi Panitera Pengganti adalah Husnidar, dan memutuskan secara verstek karena Tergugat hingga Keputusan Pengadilan dibacakan tidak juga hadir meskipun telah beberapa kali dipanggil untuk menghadiri Persidangan.
Setelah dipertimbangkan oleh para hakim bahwa perkara ini sudah cukup bukti, maka Hakim kemudian mengadili dengan putusan; mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak ba’in sughra Tergugat (Dedi Hermansyah bin Sukri) terhadap Penggugat (Aminah Ali binti M. Ali Ibrahim); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
Perkara lainnya yang disebabkan ketidakharmonisan dan kekerasan dalam rumah tangga, adalah perkara yang teregister dengan Nomor: 0023/Pdt.G/2014/PA.Tnk. atas nama Margaretha Fajar Sari binti Syahrial yang berusia 24 tahun dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat dengan Soni Kurniawan bin Slamet Priyadi yang berusia 25 tahun dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Pernikahan mereka berlangsung pada 16 September 2011 dan telah mendaftarkan gugatan cerai oleh istri pada 03 Januari 2014. Artinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan tiga tahun dan empat bulan. Usia pernikahan yang masih berumur jagung.
Adapun alasan diajukannya gugatan cerai sebagaimana yang termaktub dalam posita poin 4 (empat) yang menjelaskan bahwa kurang harmonisnya hubungan rumah tangga sudah ada sejak awal-awal perkawinan yang dipicu oleh berbagai perbedaan. Dari hal sepele hingga hal yang dianggap prinsip oleh mereka, hingga berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat pada Penggugat. Akan tetapi alasan utama dari perbedaan tersebut ternyata tidak dijabarkan secara rinci, dan tidak juga mendapatkan sanggahan diakibatkan ketidahhadiran Tergugat di dalam Pengadilan hingga Persidangan akhir berupa pembacaan Putusan.
Ketika semua bukti telah cukup dalam pandangan Majelis Hakim, serta Majelis Hakim juga telah mendengarkan isi gugatan, dan mendengarkan pula kesaksian dari para saksi, maka Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Maisunah sebagai Ketua Majelis dan H. Syarifuddin Chaliq,  sebagai hakim-hakim anggota, serta Mastur Ali, sebagai Panitera Penggantinya, selanjutnya mempertimbangkan semua hasil dari jalannya persidangan dengan pendekatan agama, dan hukum, maka Majelis Hakim selanjutnya memutuskan untuk mengabulkan semua gugat Penggugat secara verstek, yakni putusan hakim akibat ketidakhadiran Tergugat; menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Soni Kurniawan) terhadap Penggugat (Margaretha Fajar Sari); menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadanah; memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang unuk mengirimkan salinan putusan tersebut setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KAU Kecamatan Sukabumi dan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung agar dicatatkan ke dalam daftar yang disediakan; dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).
Alasan lain sebagai faktor penyebab terjadinya cerai gugat adalah tidak terpenuhinya nafkah batin istri. Sebagaimana terjadi pada perkara Nomor 0099/Pdt.G/2013/PA.Tnk. Atas nama Asistri Marlina binti Hasani Habli umur 24 tahun selanjutnya disebut sebagai Penggugat dengan Afis Endanu bin Hi. Arfin Syiaba umur 30 tahun selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Pernikahan mereka berlangsung pada 12 Agustus 2009 dan teregister gugatan cerainya pada tanggal 21 Januari 2013 setelah terjadi puncak perselisihan di antara keduanya pada tanggal 12 Desember 2012. Artinya baru tiga tahun pernikahan berjalan, gugatan cerai telah diajukan oleh Penggugat.
Berdasarkan posita yang diajukan oleh Penggugat, terlihat bahwa masalah yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat adalah berkenaan dengan ketidakpahaman antara keduanya akan esensi dari berumah tangga. Berdasarkan posita nomor 5 disebutkan bahwa; Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan menghina keluarga Penggugat; Tergugat tidak pernah peduli dan kurang mempunyai waktu terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, serta lebih mementingkan pekerjaan; Terguggat kurang memenuhi kebutuhan batin Penggugat. Bahkan dalam posita nomor 6 disebutkan bahwa puncak dari perselisihan antara keduanya adalah ketidak mampuan suami dalam memberikan kepuasan seksual kepada istri. 
Setelah majelis hakim yakni Hj. Maisunah,  sebagai Ketua Majelis bersama Firdaus dan Mhd. Nuh sebagai Hakim-hakim anggota mendengarkan replik, duplik serta keterangan para saksi, lalu melihat semua alat bukti yang dihadapkan ke Pengadilan, dan dicatat oleh Panitera Pengganti yakni Asmarikad, MH. Kemudian dipertimbangkan keseluruhannya berdasarkan agama, UU Perkawinan beserta Peratuan Pemerintah dan KHI, lalu memandang bahwa telah cukup bukti dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim memutuskan; (1) mengabulkan gugatan Penggugat; (2) menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (Afis Endanu bin Hi. Arfin Syiaba) terhadap Penggugat (Asistri Marlina binti Hasani Habli); (3) memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pagawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang disediakan untuk itu; (4) membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
Berdasarkan data tersebut, maka faktor utama terjadinya cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjungkarang adalah faktor ekonomi (suami tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah keluarga), suami temperamental (suka marah, bahkan kekerasan fisik), dan perselingkuhan (adanya wanita lain). 
2.	Pengadilan Agama Kelas IB Metro
Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IB Metro ternyata juga merajai pada segi kuantitas dari perkara-perkara lainnya. Pada tahun 2011 berjumlah 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) perkara, pada tahun 2012 berjumlah 828 (delapan ratus dua puluh delapan) perkara, pada tahun 2013 berjumlah 1002 (seribu dua) perkara, dan pada tahun 2014 berjumlah 1023 (seribu dua puluh tiga) perkara.
Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim agama bahwa perkara cerai gugat lebih didominasi ekonomi (tidak terpenuhinya nafkah ekonomi), selingkuh (poligami), dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Demikian juga yang dikemukakan oleh Machfud, alasan terjadinya cerai gugat adalah selingkuh yang berujung pada poligami tanpa diketahui isteri pertama, percekcokan yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Berdasarkan dokumentasi Salinan putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Metro. Perkara pertama adalah putusan yang bernomor 0349/Pdt.G/ 2011/ PA.Mt. dengan nama Penggugat dan Tergugat tidak disebutkan di dalam Salinan Putusan. Dalam hal ini, Penggugat berumur 26 tahun dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan Tergugat berusia 25 tahun dan bekerja sebagai karyawan swasta yang ada di Kota Metro dan berasal dari luar kota Metro.
Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 2010 dan mulai terjadi ketidakharmonisan di bulan Mei 2010 dan memuncak pada bulan Juli 2010, sehingga pada tanggal 18 April 2011 gugatan cerai dilayangkan oleh istri ke Pengadilan Agama. Artinya, pernikahan yang telah dijalani oleh Penggugat dan Terggugat baru seumur jagung yakni baru satu tahun berjalan. 
Menurut posita nomor tiga disebutkan bahwa pasca dilangsungkannya pernikahan, Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Ketika awal-awal goyahnya rumah tangga, problem disebabkan adanya sikap mendua dari Tergugat dengan masih berhubungannya Tergugat dengan pacarnya terdahulu sebelum menikah yang berdomisili di Yogyakarta. Sikap tersebut berimplikasi terhadap ketidak optimalan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan bahkan lalai, sehingga Penggugat secara tidak langsung tidak mendapatkan nafkah materiil dari Tergugat. 
Puncaknya terjadi di bulan Juli 2010 di mana Tergugat pergi dari rumah tanpa kabar dan selanjutnya tidak pernah lagi memberi nafkah baik lahir maupun batin. Pada perjalanan persidangan ternyata Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mewakilkannya kepada kuasa hukum atau walinya. Walhasil dari telaah Majelis Hakim yang diketuai oleh Ida Hamidah, beserta Wasyhudi dan M. Nur Syafiuddin,  sebagai Hakim-hakim anggota terhadap alat-alat bukti yang diajukan, dan kemudian mendengarkan secara seksama dan rinci seluruh isi gugatan beserta kesaksian dari para saksi yang dihadirkan dan disumpah di hadapan Pengadilan, maka selanjutnya mempertimbangkannya melalui pendekatan agama dan hukum, dan setelah itu memutuskan. Hasil putusannya adalah: mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat; dan menghhukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Berdasarkan data tersebut, maka alasan sebagai faktor penyebab diajukannya cerai gugat adalah adanya wanita lain atau perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat. Demikian juga disebabkan melalaikan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.
Perkara selanjutnya adalah Putusan yang bernomor 0146/Pdt.G/2012/PA.Mt, dengan Penggugat yang berusia 47 tahun dan bekerja sebagai wiraswasta, sedangkan Tergugat berusia 55 tahun dan bekerja sebagai tani di Kota Metro. Pernikahan mereka berlangsung pada tanggal 07 Juni 1976 dan puncak ketidak harmonisan terjadi di bulan April 2007 sehingga diajukanlah gugatan oleh istri ke Pengadilan Agama Kelas IB Metro pada tanggal 13 Februari 2012. Artinya istri sebagai Penggugat telah menahan untuk tidak bercerai sampai 5 tahun lamanya meskipun pada akhirnya harus bercerai juga.
Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih lima tahun dan baru tinggal di kediaman bersama (antara Penggugat dan Tergugat) setelahnya. Alasan ketidakharmonisan antara keduanya sesuai dengan posita yang diungkapkan di dalam gugatan adalah tidak adanya lagi tanggung jawab Tergugat dalam masalah ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat yang kemudian memenuhi kebutuhan tersebut, yang pada akhirnya sering kali terjadi percekcokan dan keributan di dalam rumah hingga Tergugat pernah memukul Penggugat.
Puncaknya pada tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi. Dalam kepergian Tergugat tersebut, selama lima tahun lamanya, Penggugat beserta keluarga sudah tidak lagi mendapatkan nafkah lahir maupun batin. Petunjuk selanjutnya yang menegaskan bahwa perempuan hanya sebagai objek seksual dan tersubordinasi oleh laki-laki dapat dilihat dari replik yang disampaikan atas bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat di mana salah satu bantahan Tergugat adalah tidak mengakui adanya anak-anak yang telah dihasilkan dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat.
Persidangan yang diadili oleh Majelis Hakim dengan Aripin, sebagai ketua dan Hi. Shalahuddin Haji Abbas beserta A. Nasrul MD sebagai Hakim-hakim anggota, dan kemudian dibantu oleh Sabrimen, sebagai Panitera Pengganti, selanjutnya mempertimbangkan hasil dari persidangan tersebut, baik setelah mendengarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, mendengarkan pula keterangan dari saksi-saksi setelah itu melihat pula bukti-bukti yang diajukan ke hadapan Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu ba’in sughro, dan untuk selanjutnya mengadili; (1) Mengabulkan gugatan Penggugat; (2) Menjatuhkan talak ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat; (3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah). Berdasarkan data tersebut, maka dapat dinyatakan alasan sebagai faktor penyebab diajukannya cerai gugat adalah tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan tergugat kepada penggugat.
Perkara selanjutnya adalah perkaran yang teregister dengan nomor 1174/Pdt.G/2013/PA.Mt dengan Penggugat berumur 30 tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Tergugat berumur 33 tahun pekerjaan Dagang. Keduanya telah menikah secara resmi pada tanggal 17 Juni 2003 dan mulai goyah keharmonisan rumah tangga pada bulan Agustus 2008 yang selanjutnya dilayangkanlah gugatan cerai oleh istri ke Pengadilan Agama Kelas IB Metro pada 06 November 2013.
Sesuai dengan posita yang dipaparkan di dalam gugatan, gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan pada tahun 2009 hingga gugatan diajukan Tergugat juga belum dikeathui di mana keberadaannya. Sebelum itu, Tergugat ternyata juga tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga bahkan sering kali pergi dalam beberapa hari tidak pulang kerumah tanpa informasi sebelumnya, sehingga menimbulkan percekcokan.
Setelah Majelis Hakim yang diketuai oleh A. Nasrul MD beserta Machfudl S dan Panji Ruhiat, sebagai Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Trisno Hari Santoso sebagai Panitera Pengganti, mempertimbangkan hasil persidangan berdasarkan dalil-dalil agama dan ketentuan hukum materiil, maka selanjutnya Majelis Hakim memutuskan; mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat; memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang unuk mengirimkan salinan putusan tersebut setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KAU Kecamatan Purbolinggo dan Way Bungur agar dicatatkan ke dalam daftar yang disediakan; dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
Berdasarkan data tersebut, alasan sebagai faktor penyebab diajukan cerai gugat adalah tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, perselisihan dan percekcokan yang terjadi.
Secara keseluruhan alasan sebagai faktor penyebab terjadinya serai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Metro adalah tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, percekcokan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, serta adanya wanita lain atau perselingkuhan. Namun faktor yang paling dominan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga.
3.	Pengadilan Agama Kelas IIA Kalianda
Data-data yang didapat melalui wawancara alasan-alasan sebagai faktor penyebab terjadinya cerai gugat adalah selingkuh, kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan menurut Soleh, penyebabnya adalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan kesewenang-sewenangan suami terhadap istri. Menurut Edi Laili alasan cerai gugat disebabkan perselingkuhan, tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi. 
Bukti dokumentasi berupa salinan putusan, didapatkan bahwa perkara cerai di Pengadilan Agama Kelas IIA Kalianda lebih banyak yang selesai melalui jalur putusan Pengadilan dibandingkan yang selesai melalui jalur mediasi. Klasifikasinya secara persentase adalah; 80 % (delapan puluh persen) perkara selesai melalui jalur putusan hakim sedangkan 20 % (dua puluh persen)-nya selesai melalui mediasi.
Kasus-kasus yang masuk ke meja Pengadilan dari perkara cerai gugat lebih didominasi oleh perbuatan yang menyepelekan dan tidak menganggap istri sebagai pasangan hidup, namun sebagai manusia kelas dua yang berada di bawah kekuasaan laki-laki. Walhasil, para suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah lahir (kebutuhan ekonomi keluarga) sehingga istri selanjutnya memiliki inisiatif untuk bekerja di luar rumah baik sebagai honorer, PRT (Pembantu Rumah Tangga) atau bahkan menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) ke luar negeri sebagai jalan menutupi semua kebutuhan rumah tangga.
Dampak psikologis dari kegiatan istri di luar rumah bagi suami adalah, munculnya kecemburuan dan prasangka yang tidak baik kepada istri karena dianggap berselingkuh atau mendua. Dampak fisiknya setelah muncul prasangka dan kecemburuan tersebut lahirlah keributan dan percekcokan yang berujung pada kekerasan terhadap istri (KDRT). Faktor penyebab perceraian seperti ini di Pengadilan Agama Kelas IIA Kalianda dapat dilihat dari beberapa Salinan Putusan yang diteliti.
Perkara pertama adalah perkara yang teregister dengan nomor 357/Pdt.G/2012/PA.Kla. atas nama Eka Sundari umur 27 tahun pekerjaan guru honorer yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat dengan Wadih umur 32 tahun pekerjaan wiraswasta yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 04 Agustus 2006 dan gugatan cerai masuk ke Pengadilan Agama Kelas IIA Kalianda pada 12 Juli 2012.
Berdasarkan posita yang diajukan dalam gugatan disebutkan bahwa ketidakharmonisan keluarga terjadi sejak bulan Januari 2011 di mana Tergugat tidak lagi pernah memberi nafkah kepada Penggugat termasuk untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Karena Penggugat adalah seorang pekerja di luar rumah atau sebagai wanita karir, Tergugat sering kali cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain. Bahkan setelah Tergugat tidak lagi tinggal satu atap dengan Penggugat karena pisah rumah – yakni pasca 17 Mei 2012 – muncul beberapa orang yang menagih hutang kepada Penggugat dengan jumlah nominal yang tidak kecil dan tanpa sepengatahuan Penggugat serta tidak pula ditujukan untuk kebutuhan rumah tangga.
Selanjutnya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Drm. M. Nasir Bn, serta Soleh Lc, dan Asep Ridwan Hotoya,  sebagai Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Anika Rahmah,  sebagai Panitera Pengganti, melakukan penelaahan di dalam persidangan dengan meneliti isi gugatan, mendengarkan kesaksian dari para saksi, serta melihat semua alat bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal itu semua berdasarkan hukum agama dan hukum formil, dan melahirkan putusan untuk mengabulkan semua gugat Penggugat secara verstek, yakni putusan hakim akibat ketidak hadiran Tergugat; menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat; memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IIA Kalianda unuk mengirimkan salinan putusan tersebut setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KAU Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat serta PPN/KUA Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat agar dicatatkan ke dalam daftar yang disediakan; dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).
Berdasarkan data tersebut, maka alasan sebagai faktor penyebab diajukan cerai gugat adalah tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga yang disebabkan tidak ada tanggung jawab suami.
Perkara kedua adalah perkara yang teregister dengan nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Kla. atas nama Cun Saidah usia 25 tahun pekerjaan mengurus rumah tanggad selanjutnya disebut sebagai Penggugat dengan Sugiharto usia 31 tahun pekerjaan buruh dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sejak 11 Januari 2006 dan gugatan cerai masuk ke Pengadilan Agama Kelas IIA Kalianda sejak 07 Maret 2013.
Pada perkara yang kedua ini, alasan diajukannya gugatan juga disebabkan sikap subordinatif laki-laki (suami) terhadap wanita (istri) bahkan dengan diturutsertakannya keluarga Tergugat untuk merendahkan istri, sehingga ketidakharmonisan bukan saja terjadi antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi juga dengan keluarga besar Tergugat. Sikap subordinatif tersebut ternyata berdampak pada ketidakseriusan Tergugat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga dalam mencukupkan kebutuhan ekonoomi keluarga, Tergugat bekerja sebagai PRT di beberapa rumah yang tidak jauh dari kediaman Penggugat. Puncaknya, pada 20 Februari 2012 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sejak saat itu, Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan juga untuk anak Penggugat dan Tergugat.
Setelah dilangsungkannya persidangan dengan mendengarkan isi gugatan, melihat semua alat bukti yang diajukan, dan mendengarkan semua kesaksian dari para saki, maka ketika semua bukti telah cukup dalam pandangan Majelis Hakim, yang terdiri dari Hi. Soleh, sebagai Ketua Majelis dan Zaenal Mutakin dan Huda Lukoni, masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Faizal Habibi, sebagai Panitera Pengganti, selanjutnya mempertimbangkan semua hasil dari jalannya persidangan dengan pendekatan agama, dan hukum, maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan semua gugat Penggugat secara verstek, yakni putusan hakim akibat ketidak hadiran Tergugat; menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat; memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IIA Kalianda unuk mengirimkan salinan putusan tersebut setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KAU Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat serta PPN/KUA Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat agar dicatatkan ke dalam daftar yang disediakan; dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
Berdasarkan data tersebut, maka alasan sebagai faktor penyebab diajukannya cerai gugat adalah tergugat kurang dalam memberi nafkah, keluarga tergugat selalu ikut campur serta hubungan tergugat dengan keluarga penggugat kurang harmonis.
Perkara ketiga yang dapat dipaparkan adalah perkara yang teregister dengan nomor 0491/Pdt.G/2014/PA.Kla. atas nama Nuraini umur 32 tahun pekerjaan karyawan swasta dengan Ahmad Nafi’uddin umur 31 tahun pekerjaan wiraswasta. Keduanya telah menikah sejak 16 Februari 2009 dan mulai memasukkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kelas IIA Kalianda sejak 11 Agustus 2014.
Berdasarkan posita di dalam gugatan Penggugat, ketidak harmonisan di dalam keluarga antara Penggugat dan Tergugat bermula pada tahun 2012 di mana sering terjadi perselisihan dan pertikaian diakibatkan oleh perilaku Tergugat yang tidak memberikan nafkah keluarga (kebutuhan ekonomi keluarga) secara optimal, bahkan di setiap malam Tergugat sering kali keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan baru kembali esok paginya.
Puncak pertikaian keluarga terjadi pada tanggal 23 Februari 2013 di mana antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk pisah rumah dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, apalagi memberikan nafkah kepada keluarga serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri.
Setelah beberapa kali dilaksanakan persidangan, ternyata Tergugat atau yang mewakilinya seperti penasehat hukum atau walinya tidak pernah hadir ke hadapan Pengadilan tanpa alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sehingga pemeriksaan tetap dilaksanakan tanpa hadirnya pihak tergugat, dengan melihat semua alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat di hadapan Pengadilan dan mendengarkan kesaksian dari para saksi.
Selanjutnya Majelis Hakim yang terdiri dari HS Shalahuddin,  sebagai Ketua Majelis beserta Uu Lukmanul Hakim, dan Warhan Latief, sebagai Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Denny Efprian, pada tanggal 09 Oktober 2014 telah melakukan pertimbangan hukum berdasarkan hukum Islam dan hukum materiil, dan selanjutnya memutuskan untuk mengadili; mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat; memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IIA Kalianda unuk mengirimkan salinan putusan tersebut setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugihan Kabupaten Cilacap agar dicatatkan ke dalam daftar yang disediakan; menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).
Berdasarkan data pada perkara tersebut, maka alasan sebagai faktor penyebab diajukannya cerai gugat adalah masalah ekonomi, di mana tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan keluarga, tergugat sering keluar rumah, tergugat kurang bertanggung jawab.
Secara keseluruhan berdasarkan data wawancara dan Salinan putusan perkara cerai gugat, alasan sebagai faktor penyebab diajukannya cerai gugat adalah masalah ekonomi yang paling dominan. Setelah itu alasan percekcokan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagian kecil disebabkan perselingkuhan.
4.	Pengadilan Agama Kelas IIA Gunung Sugih
Berdasarkan hasil wawancara kepada hakim-hakim di Pengadilan Agama Kelas IIA Gunung Sugih, diketahui alasan sebagai faktor terjadinya cerai gugat adalah didominasi masalah ekonomi, suami yang tidak bertanggung jawab, kecemburuan disebabkan selingkuh. Adapun alasan lain suami suka judi, pulang malam. Senada dengan hal tersebut  Saifudin menyampaikan alasannya adalah faktor ekonomi yang paling dominan, suami suka judi, pulang malam. Demikian pula yang dikemukakan oleh Aprilyadi, penyebabnya adalah suami selingkuh dan suka judi. Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat diketahui faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadulan Agama Gunung Sugih adalah faktor ekonomi, selingkuh dan suami suka judi dan mabuk-mabukkan.
Demikian juga berdasarkan dokumen Salinan putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Gunung Sugih, penyebabnya adalah hal-hal tersebut. Perkara pertama adalah perkara yang teregistrasi dengan nomor 393/Pdt.G/2011/PA.GS. atas nama Susiana umur 31 tahun dan bekerja sebagai wiraswasta yang selnjutnya disebut sebagai Penggugat dengan Sapril umur 38 tahun pekerjaan wiraswasta yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Keduanya telah menikah sejak 02 Agustus 2005 dan gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama Kelas IIA Gunung Sugih sejak 19 Juli 2011. Artinya sudah enam belas tahun rumah tangga telah mereka bina dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun harus kandas pula di tengah jalan.
Pada dasarnya perselisihan dan pertikaian antara Penggugat dan Tergugat telah ada sejak tahun 2000 yang diprakarsai oleh ketidak adaan tanggung jawab dari Tergugat dalam masalah kebutuhan ekonomi keluarga, meskipun Tergugat memiliki penghasilan di setiap bulannya, akan tetapi habis begitu saja dan bukan untuk kebutuhan rumah tangga termasuk untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga Penggugat akhirnya berkewajiban untuk dapat meneruskan hidup dengan jalan bekerja di luar rumah demi kebutuhan sandang dan pangan keluarga termasuk untuk kebutuhan studi anak-anak
Meskipun inisiatif Penggugat untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga ternyata Tergugat tidak memberikan apresiasi positif kepada Penggugat, bahkan sering kali menyakiti psikologi Penggugat melalui ucapan-ucapan yang tidak baik dan hinaan. Selain dari pada itu, Penggugat juga merasakan kekerasan secara fisik di mana Tergugat tidak segan-segannya untuk memukul Penggugat jika sedang marah, meskipun kesalahan tersebut pada dasarnya berasal dari diri Tergugat itu sendiri. Puncaknya adalah pada bulan Oktober 2011 dimana terjadi keributan ulang akibat masalah yang sama, akan tetapi karena Tergugat memukul kepala Penggugat dan ditakutkan akan memberi dampak yang lebih negatif lagi menyangkut masalah keamanan dan keselamatan Penggugat, maka Penggugat akhirnya menyelamatkan diri ke kediaman saudara Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu atap dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri.
Setelah berjalannya persidangan, dengan mendengarkan dan meneliti isi gugatan yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang dihadapkan ke Pengadilan, serta setelah mendengarkan keterangan para saksi yang telah disumpah di hadapan Pengadilan, namun minus keterangan dari Tergugat karena tidak hadir di setiap berjalannya persidangan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau walinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan sesuai dengan ketentuan hukum, maka Majelis Hakim yang terdiri dari H. Hasan Faiz Bakry sebagai Ketua Majelis beserta Salman, dan Nur Izzah, masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Sya’yansyah, sebagai Panitera Pengganti, pada tanggal 09 Agustus 2011 mempertimbangkan semua hasil dari jalannya persidangan dengan pendekatan agama, dan hukum.
Setelah pertimbangan tersebut dimusyawarahkan di dalam Majelis, maka Majelis Hakim selanjutnya memutuskan untuk mengabulkan semua gugat Penggugat secara verstek, yakni putusan hakim akibat ketidak hadiran Tergugat; menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat; memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IIA Gunung Sugih unuk mengirimkan salinan putusan tersebut setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pembantu Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat serta Pembantu Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat agar dicatatkan ke dalam daftar yang disediakan; dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
Berdasarkan dokumen Salinan putusan perkara tersebut, maka diketahui alasan sebagai faktor penyebab diajukannya cerai gugat adalah kurangnya tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, pertengkaran, bahkan kekerasan yang dialami oleh penggugat yang dilakukan tergugat.
Kasus selanjutnya adalah perkara yang teregister dengan nomor 44/Pdt.G/2012/PA.GS. atas nama Siti Fatonah umur 30 tahun pekerjaan karyawan swasta dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat dengan Darwan umur 35 tahun pekerjaan karyawan swasta. Keduanya telah melangsungkan pernikahan pada 08 April 2004 dan mengajukan gugatan cerai oleh Penggugat pada 11 Januari 2012. Dalam perjalanan rumah tangga antar keduanya belum dikaruniai seorang anak pun.
Pada kasus yang kedua ini, faktor terjadinya cerai gugat juga disebabkan istri tidak dihormati sebagai pasangan hidup dan juga tidak dihormati sebagai manusia. Hal ini dapat dilihat dari posita yang tertuang di dalam gugatan Penggugat di mana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan penghasilan Tergugat dalam bekerja hanyalah untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat sebagai istri.
Selain dari pada itu, Tergugat juga sering kali keluar rumah tanpa informasi yang jelas dan kembali kerumah dalam keadaan mabuk. Puncaknya adalah pada bulan Juni 2011 di mana Tergugat sudah tidak sama sekali memberi nafkah kepada istri apalagi untuk kebutuhan ekonomi keluarga sehingga Penggugat harus menggunakan penghasilan Penggugat sendiri dalam mencukupkan kebutuhan ekonomi keluarga.
Berdasarkan posita yang dituangkan di dalam gugatan, dan setelah melihat langsung alat-alat bukti yang dihadapan ke Persidangan, dan setelah pula mendengarkan kesaksian dari para saksi yang sudah disumpah, maka Majelis Hakim yang diketuai oleh Joni Jidan beserta Khairunnisa, dan Abdul Halim MS, Lc, M.Ec masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Sya’yansyah, sebagai Panitera Pengganti selanjutnya melakukan pertimbangan hukum baik atas standar agama dan negara.
Setelah pertimbangan tersebut dimusyawarahkan di dalam Majelis, maka Majelis Hakim selanjutnya memutuskan untuk mengabulkan semua gugat Penggugat secara verstek, yakni putusan hakim akibat ketidak hadiran Tergugat; menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat; memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IIA Gunung Sugih unuk mengirimkan salinan putusan tersebut setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pembantu Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat serta Pembantu Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat agar dicatatkan ke dalam daftar yang disediakan; dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
Berdasarkan dokumen salinan putusan tersebut, maka alasan sebagai faktor penyebab diajukannya cerai gugat adalah percekcokan bahkan pertengkaran disebabkan suami tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, suami sering minum-minuman keras.
Kasus selanjutnya adalah perkara yang teregister dengan nomor 43/Pdt.G/2013/PA.GS. atas nama Iik Suprapti umur 47 tahun pekerjaan ibu rumah tangga dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat dengan So’im Purwanto umur 50 tahun dan tidak memiliki pekerjaan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Pernikahan keduanya berlangung pada tanggal 16 Juli 1985 dan gugatan cerai didaftarkan ke Pengadilan Agama Kelas IIA Gunung Sugih pada tanggal 11 Januari 2013. Artinya pernikahan antara keduanya telah berlangsung 28 tahun dan dikaruniai tiga orang anak, akan tetapi tetap kandas pernikahan keduanya di tengah jalan.
Pada dasarnya ketentraman rumah tangga sudah ada sejak 1986 akan tetapi Penggugat terus bersabar untuk dapat mempertahankan penikahan. Sesuai posita yang dituangkan di dalam gugatan, alasan terjadinya ketidak harmonisan di dalam rumah tangga adalah; karena Penggugat tidak dihargai sebagai pasangan hidup bahkan hanya dijadikan objek seksual dan objek kekerasan fisik dan psikis; Tergugat suka sekali bermain judi dan minum-minuman keras hingga mabuk dan kemudian main perempuan, dan jika kembali ke rumah, Penggugat selalu dimarahi dan sering kali berujung dengan pemukulan dan penyiksaan; selain dari pada itu, tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tentunya tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat termasuk untuk kebutuhan ekonomi keluarga dan kebutuhan pendidikan anak-anak. Semua kebutuhan rumah tangga didapatkan dari kegiatan Penggugat di luar rumah sebagai tukang cuci dan bersih-bersih di rumah-rumah yang dekat dengan kediaman Penggugat.
Atas dasar gugatan dari Penggugat dan kemudian melihat bukti-bukti dan keterangan dari para saksi di persidangan, minus jawaban dan Tergugat karena tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara layak dan patut, maka Majelis Hakim dengan formasi April Yadi, sebagai Ketua Majelis beserta Nur Izzah, dan Abdul Halim MS, masing-masing sebagai hakim anggota dan dibnatu oleh Riduansyah sebagai Paniter Pengganti bermusyawarah dan mempertimbangkan semua fakta di dalam persidangan berdasarkan dalil-dalil agama dan hukum negara.
Setelah pertimbangan tersebut dimusyawarahkan di dalam Majelis, maka Majelis Hakim selanjutnya memutuskan untuk mengabulkan semua gugat Penggugat secara verstek, yakni putusan hakim akibat ketidak hadiran Tergugat; menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat; memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IIA Gunung Sugih unuk mengirimkan salinan putusan tersebut setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pembantu Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat serta Pembantu Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat agar dicatatkan ke dalam daftar yang disediakan; dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
Berdasarkan dokumen salinan putusan perkara cerai gugat tersebut, dapat diketahui alasan sebagai penyebab diajukannya cerai gugat adalah tergugat suka judi dan minum-minuman keras. Pertengkaran yang berujung tergugat memukul penggugat, serta tergugat tidak mencukupi dalam memberi nafkah.
Kasus yang terakhir adalah perkara yang teregister dengan nomor 762/Pdt.G/2014/PA.Gsg. atas nama Irawati Fajar Nurrahmah umur 22 tahun pekerjaan sebagai honorer di Puskesmas dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat dengan Tri Octanto umur 22 tahun pekerjaan buruh bangunan dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 10 Mei 2012 dan gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama Kelas IIA Gunung Sugih sejak 09 Oktober 2014. Artinya pernikahan yang dilangsungkan oleh keduanya baru berumur dua tahun, dan telah dikaruniai seorang anak.
Pada kasus yang terakhir ini, sikap menjadikan pasangan (istri) hanya sebagai objek dan korban kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi. Tergugat yang bekerja sebagai buruh bangunan ternyata tidak memiliki keinginan yang utuh untuk dapat membangun rumah tangga yang baik, sehingga tidak secara optimal bekerja keras demi keberlangsungan hidup seluruh anggota keluarganya, yakni anak dan istri; bahkan untuk menutupi kebutuhan ekonomi keluarga, orang tua dari Penggugat dan Tergugat harus turut menanggung kebutuhan keduanya. Meskipun telah dikaruniai seorang anak ternyata Tergugat tidak juga tergugah hatinya untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja, bahkan puncaknya pada Maret 2013 adalah Tergugat meskipun telah ketahuan melakukan perselingkuhan dan diketahui pula oleh anggota keluarganya, namun tetap tidak mengakui kesalahannya dan pada akhirnya terjadilah pertengkaran besar yang diakhiri dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah kembali lagi hingga di hari di mana gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Agama Kelas IIA Gunung Sugih oleh Penggugat.
Melalui proses persidangan, mendengarkan dan meneliti isi gugatan yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang dihadapkan ke Pengadilan, serta setelah mendengarkan keterangan para saksi yang telah disumpah di hadapan Pengadilan, namun minus keterangan dari Tergugat karena tidak hadir di setiap berjalannya persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau walinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan sesuai dengan ketentuan hukum, maka Majelis Hakim yang terdiri dari Abdurrahman Rahim, sebagai Ketua Majelis beserta Khairunnisa, dan Alimuddin, masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Siti Maria, sebagai Panitera Pengganti, pada tanggal 08 Januari 2015 mempertimbangkan semua hasil dari jalannya persidangan dengan pendekatan agama, dan hukum.
Setelah pertimbangan tersebut dimusyawarahkan di dalam Majelis, maka Majelis Hakim selanjutnya memutuskan untuk mengabulkan semua gugat Penggugat secara verstek, yakni putusan hakim akibat ketidak hadiran Tergugat; menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat; memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IIA Gunung Sugih unuk mengirimkan salinan putusan tersebut setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pembantu Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat serta Pembantu Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat agar dicatatkan ke dalam daftar yang disediakan; dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).
Berdasarkan deskripsi empirik di atas, didapatkan bahwa cerai gugat yang terjadi di Provinsi Lampung terklasifikasi pada beberapa faktor dominan, yakni:
1.	Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi, merupakan faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya cerai gugat. Hal ini disebabkan kurang atau bahkan tidak adanya tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pemenuhan nafkah keluarga merupakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Hampir keseluruhan perkara cerai gugat yang diajukan disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga.
2.	Percekcokan, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga
Penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga menjadi faktor yang cukup dominan dalam perkara cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Tanjungkarang, Metro, Kalianda dan Gunung Sugih. Suami sebagai kepala rumah tangga, seharusnya mengayomi dan memberikan perlindungan serta kenyamanan bagi istri dan anak-anaknya. Sementara dari beberapa perkara cerai gugat yang diajukan, cukup dominan disebabkan percekcokan, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga
3.	Adanya wanita lain, perselingkuhan dan poligami
Adanya wanita lain, sehingga terjadinya perselingkuhan bahkan ada yang sampai terjadinya poligami termasuk menjadi faktor penyebab terjadinya cerai gugat yang diajukan. Walaupun faktor ini tidak menjadi faktor dominan sebagaimana faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga.
4.	Judi dan mabuk-mabukkan
Judi dan mabuk-mabukkan juga menjadi faktor penyebab terjadinya cerai gugat. Namun ini terjadi pada beberapa perkara yang diajukan dalam perkara cerai gugat. Sehingga faktor ini tidak dominan sebagaimana faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga.
Berdasarkan data tersebut di atas, faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya cerai gugat yang diajukan oleh istri. Kemudian percekcokan dan faktor kekerasan dalam rumah tangga, merupakan faktor berikutnya yang cukup dominan. Setelah itu faktor selingkuh dan poligami, serta judi dan mabuk-mabukkan merupakan sebagai faktor penyebab beberapa perkara cerai gugat yang diajukan.
Faktor-faktor tersebut sesuai dengan temuan penelitian George Levinger, bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu: pasangannya mengabaikan kewajibannya, keuangan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, penyiksaan fisik, sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar, tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain, tidak bisa memberikan kepuasan, sering mabuk, campur tangan dari kerabat pasangannya, muncul kecurigaan dan kecemburuan, kurang perhatiaan, tuntutan yang berlebihan. Demikian juga yang dikemukakan oleh Sulistyawati, faktor-faktor perceraian: kurangnya kesiapan mental, permasalahan ekonomi, kurangnya komunikasi antar pasangan, campur tangan keluarga pasangan, dan perselingkuhan.
Akibat dari faktor tersebut melahirkan pelecehan terhadap hak-hak mereka, penyengajaan untuk tidak melaksanakan secara optimal dan equal atas kewajiban masing-masing dalam berumah tangga, yang selanjutnya berakibat pada kekerasan dalam rumah tangga, atau bahkan ditanggalkan tanpa status yang jelas bagi istri. Faktor inilah inti dari semua isi gugatan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, meskipun dengan dalil-dalil ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga.
Jika ditinjau melalui perspektif budaya, terjadinya perubahan budaya membawa pengaruh kepada persepsi perempuan terhadap pernikahan dan perceraian. Faktor penyebabnya antara lain adalah; 
1.	Terjadinya kesalahan penafsiran kesetaraan gender dikalangan perempuan. Perempuan menganggap kesetaraan gender itu adalah semua sama. Laki-laki dan perempuan adalah setara. Hal ini menimbulkan ketidakikhlasan perempuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. 
2.	Melemahnya struktur kekerabatan dalam masyarakat. Peran keluarga besar saat ini jauh berkurang terhadap keluarga kecil. Segala persoalan keluarga dihadapi dan diselesaikan sendiri oleh suami isteri. Orang tua dan keluarga besar seringkali tidak disertakan dalam menyelesaikan masalah suami isteri. Kurang dilibatkannya keluarga besar dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi suami isteri juga cenderung membuat perempuan lebih cepat mengambil keputusan bercerai.
3.	Perempuan menutup diri dan berpandangan sempit terhadap poligami dengan bersikap tidak mau dipoligami. Perempuan tidak bisa lagi menerima poligami, bahkan ada yang menganggap poligami itu sesuatu yang salah. Sebenarnya peraturan perundang-undangan membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu. Peraturan perundang-undangan hanya mempersulit terjadinya poligami dengan adanya aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh suami yang akan berpoligami. 
4.	Terjadinya perubahan persepsi masyarakat terhadap perceraian. Dulu masyarakat memandang negatif terhadap perempuan yang bercerai. Sekarang masyarakat tidak lagi memandang perempuan yang bercerai itu negatif dan suatu hal yang memalukan dan tabu dalam masyarakat Lampung.
Persepsi perempuan di Provinsi Lampung terhadap perceraian dapat dijelaskan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:
1.	Perempuan Terdidik dan Tidak Terdidik
Persepsi perempuan terdidik dan tidak terdidik mengenai perceraian dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.	Cerai bukan merupakan hal yang tabu dan memalukan. Perempuan terdidik dan tidak terdidik yang bercerai menyatakan bahwa mereka tidak merasa malu terhadap masyarakat di lingkungannya karena bercerai, selama perempuan memang tidak salah atau tidak melakukan hal-hal yang salah dalam kehidupan berkeluarga. Bahkan jika rumah tangga mengalami konflik yang berkepanjangan justru pertengkaran yang terjadi berkepanjangan antara suami isteri tersebut lebih merupakan hal yang memalukan. Keputusan bercerai tersebut setelah mendapat dukungan dari keluarga.
b.	Cerai merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik berkepanjangan yang terjadi di dalam keluarga. Menurut perempuan terdidik yang bercerai, bila masalah yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang tidak bisa diselesaikan juga, maka perceraian merupakan solusi terakhir untuk menyelesaikannya. Perceraian dianggap sebagai langkah atau jalan keluar dari masalah. Hampir semua informan menjelaskn bahwa dalam proses kehidupan perkawinan mereka sebelumnya tidak luput dari berbagai masalah yang melahirkan konflik dan pertengkaran terus menerus. Mereka sudah sampai pada satu titik di mana tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang terbaik.
c.	Cerai bukan sesuatu yang menakutkan. Persepsi ini muncul ketika perempuan yang mengalami konflik rumah tangga tersebut memiliki penghasilan sendiri dan merasa sanggup memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya. Apalagi bila selama ini suami tidak memberikan nafkah yang cukup. Ketika terjadi konflik yang cukup lama dengan suaminya, isteri berfikir lebih baik bercerai dan lepas dari masalah dengan suaminya, sehingga lebih tenang mencari nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya dan tidak lagi merasa terbebani oleh konflik dengan suaminya.
d.	Mengajukan gugatan cerai adalah hak perempuan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan meningkatnya kesadaran hukum perempuan, ia menyadari bahwa mengajukan gugatan cerai merupakan hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini akan membawa perubahan persepsi bagi perempuan mengenai perceraian itu sendiri, seperti yang diakui oleh salah seorang perempuan bercerai bahwa ia sudah lama mengetahui peraturan tentang perkawinan dari berita-berita dan informasi dari orang lain.
2.	Perempuan Bekerja dan Tidak Bekerja
Bagi perempuan bekerja maupun tidak bekerja cerai juga bukan merupakan hal yang tabu dan memalukan. Ketika terjadi konflik berkepanjangan di rumah tangganya, mereka juga menganggap perceraian merupakan salah satu solusi. Hampir semua informan menyatakan bahwa perkawinan mereka sebelumnya tidak luput dari berbagai masalah yang melahirkan konflik dan pertengkaran terus menerus.
Bagi perempuan bercerai yang bekerja, cerai bukan sesuatu yang menakutkan. Persepsi ini muncul ketika perempuan tersebut memiliki penghasilan sendiri dan merasa sanggup memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya. Apalagi bila selama ini suami tidak memberikan nafkah yang cukup dan isteri ikut bekerja untuk memenuhinya. Namun, bila dilihat dari data perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Padang cukup banyak perempuan yang bercerai itu berstatus ibu rumah tangga namun ia juga mempunyai penghasilan sendiri.
3.	Perempuan yang Tinggal di Lingkungan Keluarga Besar dan Hidup Mandiri
Pada umumnya perempuan yang bercerai yang tinggal di lingkungan keluarga besar maupun yang hidup mandiri menyatakan tidak malu bercerai kalau rumah tangga sudah mengalami konflik yang berkepanjangan. Bahkan mereka juga mendapat dukungan dari keluarga untuk bercerai. Meskipun sebahagian di antara mereka menyatakan bahwa pada awalnya mereka merasa malu kepada keluarganya untuk bercerai, namun kemudian berubah pikiran dan memutuskan bercerai setelah mendapat dukungan keluarganya.
Pada zaman sekarang perempuan relatif lebih dapat menerima perceraian karena sudah umum terjadi dan menyatakan hal itu biasa saja. Stigma negatif mengenai perceraian di dalam masyarakat menjadi hilang, dan masyarakat dapat dikatakan sudah memberikan toleransi umum terhadap perceraian itu sendiri. Masyarakat tidak memandang perceraian sebagai hal yang tabu, memalukan dan harus dihindari. Pada tingkat tertentu masyarakat dapat memberikan toleransi umum dan memahami bahwa perceraian adalah merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh bagi penyelesaian akhir dari  perselisihan suami istri.
Bagi perempuan yang tinggal di lingkungan keluarga besar, ketika mengalami konflik rumah tangga, mrereka tidak merasa takut untuk bercerai. Alasannya, karena meskipun sudah bercerai tetapi masalah finansial dan psikologis didukung oleh keluarga besarnya sehingga mereka merasa sanggup untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya. 
Perubahan tingkat perceraian dan faktor penyebabnya, merupakan indikasi terjadinya perubahan sosial lainnya dalam masyarakat. Sistem sosial sedang bergerak cepat atau lambat ke arah suatu bentuk sistem keluarga konjugal dan ke arah industrialisasi. Perubahan sistem keluarga menyesuaikan diri pada kebutuhan industrialisasi. Dengan industrialisasi, keluarga tradisional (sistem keluarga besar) sedang mengalami kehancuran.
Lebih lanjut William menjelaskan bahwa sanak saudara baik secara hubungan karena perkawinan ataupun karena hubungan darah secara relatif tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan sehari-hari dalam keluarga besar. Setiap orang mempunyai kebebasan dan menentukan calon pasangan hidupnya sendiri dan selanjutnya pasangan suami istri lebih banyak berbuat terhadap kehidupan keluarga masing-masing. 
Keluarga luas (keluarga besar) tidak lagi menyangga pasangan suami istri, dan tidak banyak menerima bantuan dari kerabat, begitu juga sebaliknya. Keluarga luas lebih dapat bertahan daripada keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Oleh karena itu, angka perceraian dalam sistem keluarga konjugal cenderung tinggi.
Secara normatif-fiqhiyyah, sikap seorang istri yang meminta cerai tanpa sebab yang dibenarkan agama tidaklah diperbolehkan, sebagaimana hadis sahih yang menerangkan:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِى غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ {رواه ابن ماجه}
Artinya: “Rasulullah saw bersabda; seorang istri yang meminta cerai suaminya tanpa sebab yang dibenarkan maka diharamkan baginya untuk mencium udara surga.” (HR. Ibnu Majah)

Atas dasar hadis tersebut maka ulama salaf menyepakati bahwa hak cerai berada di tangan suami bukan di tangan istri, sehingga seorang istri yang meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan hukum akan mendapatkan hukuman d iakhirat. Alasannya adalah karena wanita itu biasanya lebih mudah goncang pendapatnya menghadapi uji coba dan kesulitan hidup, kurang teguh dalam menghadapi hal-hal yang tidak disenangi. 
Biasanya wanita lebih mudah gembira dan mudah menjadi susah. Menjadikan hak talak di tangan suami akan lebih melestarikan hidup suami istri ketimbang hak talak itu di tangan istri. Dalam pandangan ulama salaf, paada umumnya istri lebih tamak harta, sehingga andaikata hak talak diserahkan kepada kebijaksanaan istri, maka istri akan lebih senang berganti suami hanya untuk mencari jaminan hidup yang lebih baik dan nafkah yang lebih besar dari suami kedua, dan masa ‘iddah masih memperoleh jaminan nafkah dari bekas suami pertama; meskipun demikian, agama tetap memberi peluang bagi istri untuk meminta cerai dengan cara melakukan permohonan kepada orang yang berwenang untuk dapat memutuskan perkara dengan adil (Nabi dalam konteks hadis tersebut dan Pengadilan dalam kotenks saat ini). Sikap bermohon kepada Pengadilan adalah untuk mendapatkan penilaian atas alasan yang dikemukakan dibenarkan oleh agama sehingga permohonan cerainya dapat dikabulkan. Sikap seperti ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw., yang menerangkan:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِى دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ ، إِلاَّ أَنِّى أَخَافُ الْكُفْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ. فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا {رواه البخاري}
Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas ra berkata, bahwasanya istri Sabit bin Qais bin Syammas telah mendatangi Nabi saw dan berkata; Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Sabit tentang agama dan akhlaknya, akan tetapi aku takut berbuat kekufuran dalam Islam. Maka Rasulullah saw berkata; Apakah engkau (bersedia) mengembalikan kebunnya (yang ia berikan sebagai maharmu-pen)?. Maka ia berkata; Iya. Rasulullah pun berkata kepada Tsaabit, terimalah kembali kebun tersebut, dan kemudian Sabit menceraikannya.” (HR. al-Bukhari).

Ulama Zahiriyah berpendapat, untuk sahnya isteri mengajukan gugatan cerai adalah atas alasan nusyuz, sebagaimana isteri Sabit bin Qais dalam hadis di atas yang meminta cerai, juga berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang menyebutkan:
... إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ... {البقرة : 229}
Artinya: “…kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah)…” 

Juga berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 19:
... إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ... {النساء : 19}
Artinya: “…terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata…”
Asy-Syafi’i, Abu Hanifah dan kebanyakan fuqaha’ berpendapat, 

Bahwa istri menggugat cerai itu sah dilakukan meskipun istri tidak dalam keadaan nusyuz, dan perbuatan hukum tersebut sah dengan saling rela dan dalam keadaan sama-sama sadar dan ‘iwad (khulu’) itu halal bagi suami, berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisa’ (4) ayat 4:
... فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء : 4}
Artinya: “…kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Pada konteks hukum positif di Indonesia, seorang istri yang menggugat cerai ke Pengadilan Agama, berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suaminya, sehingga istri membutuhkan perlindungan dan keadilan hukum atas perlakuan tersebut dalam persidangan cerainya. Untuk itu, karena persidangan merupakan tempat pembuktian hukum sehingga hakim dapat memutuskan sesuai dengan hukum, maka alasan-alasan yang harus dikemukakan juga harus sesuai dengan esensi hukum keluarga di Indonesia yang termaktub dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ditambahkan di dalam Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan tersebut adalah:
1.	Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2.	Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3.	Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4.	Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5.	Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
6.	Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7.	Suami melanggar ta’lik talak.
8.	Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
Perlu digarisbawahi bahwa Kompilasi Hukum Islam telah membedakan antara cerai gugat dengan khulu’. Pada dasarnya, antara keduanya mempunyai kesamaan dan perbedaan satu sama lainnya. Persamaannya berada pada keinginan untuk bercerai yang datangnya sama-sama dari pihak isteri. Sedangkan perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar uang ‘iwad (uang tebusan) yang menjadi dasar akan terjadinya khulu’ atau perceraian.
Atas dasar kedua norma tersebut – yakni norma fiqhiyyah dan hukum positif – maka pengajuan gugatan cerai oleh istri ke Pengadilan Agama, yang secara esensial karena sebab ketidakadilan gender dengan runtutan alasan fisik dan psikis, dapat dibenarkan oleh agama dan aturan hukum di negara Indonesia. 
Terlebih lagi jika dirujuk pada teori maqasid asy-syari’ah, cerai gugat dengan faktor subordinasi suami terhadap hak-hak istri merupakan bagian dari hifz an-nafs (menjaga diri) dalam kerangka al-maqasid ad-daruri (maksud primer), sehingga dengan demikian menjadi wajib hukumnya mengajukan cerai gugat jika berdampak pada sesuatu yang membahayakan fisik dan psikologis, karena cerai gugat dalam hal ini menjadi bagian yang membawa kemaslahatan dan dibutuhkan oleh istri. Oleh karenanya, hukum seorang istri meminta cerai yang pada awalnya diharamkan menjadi mubah karena faktor tersebut, dan hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menegaskan:
تغيرالاحكام بتغيرالاحوال والأزمنة
Artinya: “Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman.”
دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ
Artinya: “Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).”

Atas penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka konklusi utama faktor maraknya cerai gugat di Provinsi Lampung atas nama kesenjangan gender adalah akibat terjadinya perubahan persepsi perempuan saat ini terhadap perceraian. Sebab utama terjadinya perubahan persepsi tersebut secara sosilogis adalah karena:
1.	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Perempuan. 
Pada saat ini tingkat pendidikan perempuan semakin meningkat. Bahkan perempuan juga sudah sangat banyak yang mengenyam pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Tingginya tingkat pendidikan perempuan, membuat perempuan lebih pintar dan cerdas, cara berfikirnya juga lebih objektif dan realistis, pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum juga meningkat. 
Pemikirannya terhadap perceraian juga berubah. Perempuan pada masa dulu lebih menekankan perasaan malunya untuk bercerai meskipun sebenarnya ia menderita dan tertekan menghadapi persoalan rumah tangganya. Tapi perempuan sekarang lebih berpikir objektif dalam memandang perceraian. Menurut mereka, untuk apa malu bercerai bila rumah tangga sudah mengalami masalah yang tidak bisa diselesaikan dan masyarakat juga akan bisa melihat bahwa mereka tidak melakukan kesalahan.
2.	Perempuan Semakin Sadar Hukum 
Pada saat ini perempuan semakin sadar hukum. Perempuan mulai mengetahui dan memahami hukum karena meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, sehingga ia mampu menyerap informasi dari berbagai sumber. Adanya informasi di berbagai media cetak dan elektronik yang saat ini sangat mudah didapatkan membuat perempuan memahami adanya ketentuan-ketentuan hukum meskipun tidak memahami seutuhnya. 
Dengan meningkatnya kesadaran hukum perempuan, ia semakin mengerti akan hak-haknya dalam kehidupan berkeluarga dan berani memperjuangkannya. Ia juga menyadari bahwa hukum memberinya hak untuk bercerai ketika ada alasan-alasan untuk bercerai. Hal ini akan mengubah persepsi perempuan mengenai perceraian itu sendiri. 
Ketika terjadi konflik dengan suaminya, dan isteri merasa dirugikan, tertekan, dan menderita karena sikap suaminya, maka ia berfikir bahwa ia tidak seharusnya diperlakukan suaminya seperti itu dan tidak lagi bersedia menanggung kondisi tersebut berkepanjangan. Ia akan berusaha memperjuangkan hak-haknya. Ia juga berfikir bahwa bercerai adalah suatu jalan untuk memperjuangkan hak-haknya, seperti kasus isteri ditinggal begitu saja oleh suami, tanpa kabar berita, tidak tahu di mana keberadaannya dan tidak pernah memberi nafkah, maka bercerai dianggap sebagai jalan menentukan statusnya.
3.	Adanya Peluang Berkarir Bagi Perempuan.
Meningkatnya tingkat pendidikan perempuan dan adanya pemikiran gender yang berkembang saat ini, memberikan peluang kepada perempuan untuk berkarir di luar rumah. Perempuan berpeluang berkarir di berbagai lapangan pekerjaan. Dengan berkarir di luar rumah, secara psikologis perempuan akan menjadi lebih kuat. Ia juga dapat bersosialisasi dengan dunia di luar rumah yang menjadikan lebih matang secara psikologis. Ketika menghadapi masalah, ia dapat minta bantuan teman-temannya, selain suami dan keluarganya. 
Perempuan yang berkarir akan mampu mencari uang sendiri, oleh karenanya, perempuan menjadi tidak lagi tergantung sepenuhnya kepada suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan perempuan banyak yang lebih ulet dari laki-laki dalam mencari nafkah.
Banyak juga terjadi bahwa perempuan lebih menanggung kebutuhan keluarga daripada suami. Dengan kondisi ini, ketika terjadi konflik antara suami isteri, maka isteri tidak merasa takut lagi secara ekonomi untuk bercerai dari suaminya. Kalau perempuan tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka banyak juga yang melakukan pekerjaan sampingan yang dapat membantu memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. 
Meskipun tidak memberikan penghasilan yang besar, namun mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Saat ini banyak ditemukan ibu-ibu yang membuat usaha kecil-kecilan di rumah. Bahkan tidak jarang ibu-ibu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti mencuci dan mensetrika pakaian dari rumah ke rumah.
Persepsi-persepsi yang muncul tersebut jika ditelaah secara mendalam merupakan hasil alamiah dari proses globalisasi yang lahir di dalam masyarakat dari pengaruh;
1.	Teknologi Informasi Seperti Media Massa Cetak dan
Elektronik
Keberadaan teknologi informasi saat ini berpengaruh kepada perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian. Informasi tentang perempuan yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya seperti yang banyak diberitakan oleh media massa dan ditayangkan media elektronik, juga mempengaruhi persepsi perempuan terhadap perceraian. Hal ini menimbulkan pemahaman bagi sebahagian perempuan yang memiliki masalah dengan suaminya, bahwa perempuan berhak untuk menggugat cerai suaminya.
2.	Melemahnya Lembaga Perkawinan dan Lunturnya Pandangan
Perempuan Terhadapnya
Lembaga perkawinan tidak lagi dipandang sebagai suatu lembaga yang sangat penting dan suci. Perkawinan cenderung dianggap sebagai sebuah lembaga untuk mendapatkan kebutuhankebutuhan material. Bila perempuan sudah mendapatkan pendidikan yang tinggi dan mempunyai penghasilan yang cukup sebelum menikah, maka ada kecenderungan pandangannya terhadap perkawinan menjadi luntur. Perkawinan dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, terutama kebutuhan materil. Ketika perempuan telah mampu memenuhi kebutuhan materil, maka lembaga perkawinan menjadi pertimbangan kedua setelah karirnya. Begitu juga halnya ketika perempuan merasa bahwa kehidupan rumah tangga tidak lagi mampu memenuhi harapan-harapannya, perempuan cenderung memutuskan untuk bercerai.

B.	Dampak Cerai Gugat di Provinsi Lampung
Al-Jurjawi ketika menjelaskan hikmah perceraian menyebutkan bahwa  dampak positif dari adanya perceraian adalah terangkatnya segala problem krusial antara suami dan istri. Meskipun demikian, didapatkan bahwa begitu besar dampak negatif dari prakter perceraian (khususnya cerai gugat) jika terus naik grafiknya secara kualitatif di setiap tahun, baik bagi keberlangsungan keluarga yang harmonis bahkan pada sektor stabilitas keamanan nasional. 
Jika praktik perceraian (khususnya cerai gugat) semakin mendominasi maka tentunya dapat membentuk anggota keluarga broken home, yang kemudian membentuk mental-mental yang labil dan tidak baik serta rapuh, sehingga berkemungkinan mempraktikkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik pula, seperti menjadi pecandu narkoba, menjadi PSK, begal, pencuri, demi mendapatkan kebahagiaan yang bersifat personal, dan mencari pelampiasan karena tidak mendapatkan kasih sayang di dalam rumahnya. 
Jika praktik kejahatan ini semakin meluas, maka tentunya stabilitas keamanan nasional akan terganggu dan mengakibatkan problem lanjutan baik pada sisi stabilitas ekonomi, sosial, dan lain-lain. Karena secara spesifik, dampak dari perceraian (khususnya cerai gugat) adalah peralihan hak hukum dan terganggunya psikologis baik antara suami atau istri dan anggota keluarga khususnya anak-anak mereka. Secara hukum, dampak dari terjadinya cerai gugat dalam konteks yuridis mencakup masalah harta dan kedudukan anak, rianciannya adalah :
1.	Harta benda dalam perkawinan
Dalam pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:
a.	Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
b.	Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaimana hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Pada Pasal 37 disebutkan, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
2.	Kedudukan Anak 
Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa pemeliharaan anak, ditentukan atas keturunan yang sah sebagai anak kandung. Sebagaimana Pasal 42 Undang-undang perkawinan, “anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pekawinan yang sah”. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar pernikahan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan Pasal 43 ayat 1.
Pada Pasal 156 KHI juga diatur mengenai akibat putusnya pekawinan berupa cerai gugat. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:
1.	Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukanya diganti oleh:
a.	Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
b.	Ayah;
c.	Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
d.	Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
e.	Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
f.	Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
Ketentuan di atas sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, di mana; perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pada ayat (15) point (a) ditegaskan bahwa kekerasan yang dimaksud dalam undang-undang adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
2.	Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
Mengenai hal ini, anak yang telah mumayyiz berarti mampu untuk menelaah mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Secara fiqhiyyah, masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat baginya. Oleh sebab itu, ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri untuk ikut ayah atau ibunya. Namun kementrian kehakiman berpendapat bahwa kemaslahatanlah yang harus dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan kepentingan anak sampai usia 11 tahun.
Konsep mumayyiz ini sejalan dengan hadis Rasulullah Muhammad saw:
عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي فَقَالَ يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ {رواه النسائي}

Artinya: “Dari Abi Maimunah berkata; ketika aku sedang bersama Abu Hurairah beliau berkata; Sesungguhnya ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw seraya bertanya; Demi ayah dan ibuku, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya dia telah mengambilkan air untukku dari sumur Abu Inabah dan sungguh dia telah berjasa kepadaku, maka datanglah suaminya dan berkata, siapa yang berani menghalangi aku dengan anakku ini? Nabi bersabda; ini bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan di antara keduanya yang engkau kehendaki, lalu diambillah tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya.” (HR. an-Nasa’i)

3.	Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang besangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.
Senada dengan hal tersebut di atas adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 30 yang menyatakan bahwa: 
a.	Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
b.	Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.
4.	Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
Ketentuan tentang nafkah atau biaya hadanah tersebut didasarkan atas firman Allah swt., yang menjelaskan:
...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ...{البقرة : 233}
Artinya: “…Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian…” (QS. al-Baqarah (2): 233)

5.	Bila terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
6.	Pengadilan dapat pula dengan mengikat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.
Dampak hukum di atas yang membagi hak harta dan kedudukan anak sangat berpengaruh pula pada gangguan kejiwaan pasca terjadinya cerai gugat. Dampak psikologis bagi pasangan suami-istri tersebut di antaranya adalah; 
1.	Hilangnya rasa aman dan nyaman. 
Seperti apapun kuatnya seorang pria atau wanita, siapapun yang mengajukan gugatan perceraian namun hal itu justru akan menjadi boomerang bagi dirinya. Pada perspektif ini, yang melakukan gugatan justru akan merasakan sebuah hilangnya rasa aman dan nyaman ketika sendiri ataupun ketika dengan pasangan keduanya. Rasa aman itu tidak lain adalah rasa nyaman yang telah dibangun bersama-sama dengan pasangan pilihan hatinya yang pertama kali, sedangkan kondisi diri atau rumah tangga yang baru tidaklah ditemukan kenyamanan dimasa lalunya; 
2.	Rasa bersalah atau dosa besar. 
Ketidaknyamanan itu adalah wujud dari sebuah rasa bersalah karena telah meninggalkan pasangan dan anak-anak yang selama ini telah mewarnai kehidupannya dengan lebih memilih kehidupan barunya ataupun orang lain. Akhirnya dengan sendirinya mereka yang melakukan gugatan cerai akan merasakan sebuah tekanan hidup (stres) yang berasal dari keputusan dia sendiri; 
3.	Hilangnya rasa nikmat di dalam diri. 
Pada sebuah kasus perceraian karena poligami atau adanya pihak ketiga, bisa dimungkinkan akan munculnya ketiadaan kenikmatan dalam berhubungan intim dengan pasangan barunya. Hal itu muncul karena teringatnya dengan keluarganya yang dahulu yang telah ditinggalkan. Sedangkan hal yang biasanya dirasakan oleh seorang isteri adalah sebuah rasa sakit yang mendalam karena ditinggalkan oleh seorang suami yang dicintainya. Dengan hal itu bisa memunculkan rasa antipati terhadap setiap laki-laki yang akan mendekatinya, dan akhirnya lebih memilih hidup sendiri dan mengurus anak-anaknya sebagai obat kesepian. 
Dampak yang paling dominan dirasakan pasca perceraian (khususnya cerai gugat) dari sisi psikologis adalah pada diri anak dan keluarga. Dalam keluarga manapun perceraian adalah aib yang begitu besar, dan anak harus melakukan penyesuian diri karena harus tinggal dengan salah satu dari orang tua mereka. Anak akan membutuhkan dukungan, kepekaan, dan kasih sayang yang lebih besar untuk membantunya mengatasi kehilangan yang dialami selama masa sulitnya. Mereka mungkin akan menunjukkan kesulitan penyesuaian diri dalam bentuk perilaku, kesulitan belajar, atau berkurangnya interaksi dengan orang-orang di lingungan sekitar tempat tinggalnya. 
Reaksi yang paling dominan dari perceraian (khususnya cerai gugat) dapat dilihat dari tingkah laku anak yang sangat jauh berbeda dengan sikapnya sebelum kedua orang tuanya bercerai, seperti suka mengamuk, menjadi kasar, agresif, menjadi pendiam, tidak lagi ceria, tidak suka bergaul, sulit berkonsentrasi dan tidak berminat pada tugas sekolah sehingga prestasi disekolah cenderung menurun, serta suka melamun terutama mengkhayalkan orang tuanya akan bersatu lagi. 
Bahkan psikologis mereka akan sangat terganggu ketika menyaksikan perselihan dan pertikaian orang tuanya yang selanjutnya berdampak pada perceraian. Kurangnya perhatian orang setelah perceraian juga akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Merasa kasih sayang orang tua yang didapatkan tidak utuh, anak akan mencari perhatian dari orang lain atau bahkan ada yang merasa malu, minder, dan tertekan. 
Anak-anak pasca perceraian (khususnya cerai gugat) pada umumnya akan mencari pelarian dan tidak jarang terjerat pergaulan bebas dan narkoba. Hal yang paling berat dalam kasus perceraian (khususnya cerai gugat) adalah bagaimana memulihkan kembali hubungan yang baik dan menciptakan keakraban lagi antar kedua orang tua. Fakta di lapangan – sebagaimana yang dipaparkan dalam bab dua – menerangkan bahwa anak-anak yang berprilaku negatif lahir dari keluarga broken home.
Perilaku negatif adalah sifat alamiah akibat gangguan psikologis yang dialami karena perceraian (khususnya cerai gugat) orang tua. Implikasinya dari sisi pendidikan, menghadirkan anak-anak yang dahulunya berprestasi disekolah, menjadi malas bahkan tidak berprestasi sama sekali. Faktor utamanya adalah hilangnya motivator yakni orang tua mereka yang selalu memberikan semangat mereka sewaktu keluarga masih harmonis. Dengan tidak adanya penyemangat tersebut merekapun berpikir bahwa semua yang dia lakukan akan sia-sia karena sebesar apapun prestasi yang akan mereka capai tidak akan membuat orang tua mereka bersatu kembali dan membangun keluarga yang harmonis seperti dulu.
Seorang anak yang orang tuanya telah bercerai seringkali melamun dan mengkhayalkan orang tua mereka bersatu lagi. Dalam lamunan tersebut terkadang banyak perasaan yang menghampiri seperti perasaan sedih karena kehidupan indah dalam keluarga sudah tidak dirasakan lagi seperti dulu sebelum orang tua bercerai, perasaan marah karena menganggap tuhan tidak adil terhadap hidupnya yang tidak seindah keluarga-keluarga lain, dan perasaan bersalah karena dia berpikir bahwa orang tuanya bercerai disebabkan oleh dirinya. Tidak jarang juga perasaan tidak nyaman akan menghampiri seorang anak terutama pada remaja yang orang tuanya bercerai.
Tujuan utama dalam suatu pernikahan adalah menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Rum (30): 21 yang berbunyi:
وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم : 21}
Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Terkadang kondisi ideal dalam rumah tangga yang diharapakn tidak tercapai sehingga terjadilah perceraian, hal ini disebabkan beberapa faktor yang telah penulis jelaskan di atas. Yang perlu diperhatikan kembali dalam sebuah kasus percerian adalah dampak yang akan ditimbulkan setelahnya. Terkadang status duda dan janda, akan memberikan peluang negatif kepada kita, lebih-lebih janda, karena orang yang pernah merasakan dengan yang belum pernah akan berbeda, jika tiba-tiba menjadi terhenti. Belum lagi masalah biaya yang dikeluarkan, baik saat menikah dulu ataupun perceraian. Dan yang paling penting adalah psikologi anak, jika bercerai mempunyai anak. Anak yang mengetahui orang tuangnya bercerai dan tidak mampu dikendalikan emosi pikirannya, dengan memberikan pengertian, pemahaman akan menjdi fatal. Jangankan orang tua sampai cerai, orang tua tidak cerai namun jarang dirumah apalagi berantem terus, akan membuat anak tidak betah dirumah.
Anak dengan angka kriminal tinggi, rata-rata akibat ketidak puasan mereka dirumah. Kurangnya perhatian, kasih sayang dan pendidikan keluarga mengakibatkan anak-anak melakukan tindak kriminal yang fatal. Bahkan kasus-kasus PSK (Perempuan Seks Komersial) di bawah umur, rata-rata akibat rumah tangga orang tuanya berantakan. Kesenangan yang harusnya mereka peroleh lebih banyak dirumah, tidak mereka dapatkan, akhirnya mencari kesenangan itu di luar rumah, baik dengan Narkoba, minum-minuman keras ataupun berjudi, mencuri dan merampok. Anak-anak ini butuh pendekatan secara kekeluargaan, kasih sayang yang diberikan haruslah imbang antara ibu dan bapak. Pendidikan tidak cukup mengandalkan yang didapat dari sekolah atau madrasah saja, akan tetapi pendidikan yang utama dan berjangka panjang adalah pendidikan keluarga.
Jika memang perceraian adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak (suami dan istri) dan dianggap perceraian merupakan sebuah solusi karena darurat atau sebagai pilihan terakhir karena jika penikahn diteruskan bisa jadi akan mendatangan madharat, namun perlu diingat perceraian akan berdampak negatif terutama terhadap anak sehingga perlu solusi yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak (suami dan istri). Ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai solusi untuk meminimalkan dampak negatif pasca perceraian.
a.	Konseling ke psikolog. Psikolog adalah kubu netral yang mampu memberikan solusi bijak dan mendinginkan pasangan yang umumnya sedang dalam kondisi panas. Di sinilah ajang keduanya melakukan proses perdamaian. Misalnya tetap pada keputusan berpisah, psikolog ini juga akan membantu orang tua merancang kata-kata tepat sehingga memberikan penjelasan yang dimengerti dan tak menyakiti hati anak.
b.	Memberikan penjelasan bahwa perpisahan yang terjadi adalah murni masalah orang tua, bukan karena anak. Masalah yang terjadi sebaiknya tak ditutupi, namun dibeberkan secara ringkas, sehingga anak tak lagi menebak-nebak. Selain itu, perlu ditekankan kepada anak, perceraian tak akan membuat anak kehilangan cinta dan perhatian dari orang tuanya. Selain itu, ketika berbicara dari hati ke hati dengan anak, sebaiknya Anda tidak memberikan ‘janji-janji surga’. Umbarlah janji yang logis dan memang bisa dipenuhi sehingga anak tak sakit hati di kemudian hari.
c.	Tidak menjelekan dan menunjukan perasaan sakit hati kepada pasangan di hadapan anak. Masalah yang terjadi adalah antara ayah dan ibu saja. Anak tidak terlibat sama sekali. Resiko anak mengalami stres sangat besar bila ia merasa terimpit di antara masalah dua orang yang dicintainya.
d.	Tidak masuk ke relasi intim dengan pasangan baru dalam waktu singkat. Anak akan merasa dikhianati dengan kedatangan ‘wajah baru’. Jika hal ini terjadi, anak akan merasa posisinya tidak aman. Akibatnya, timbul rasa benci pada orang tua yang sudah memiliki pasangan baru dan si pasangan barunya. Sebelum mulai berhubungan intensif dengan pria baru, sebaiknya Anda beri anak waktu minimal setahun. Kalau Anda merasa sudah klop dengan pasangan baru dan merasa sudah saatnya dikenalkan ke anak, sebaiknya pertemuan dilakukan di tempat umum dan dalam suasana santai. Saat itu Anda bisa melihat reaksi anak, apakah ia sreg atau tidak. Jika terlihat sreg, tunggulah sampai beberapa waktu, barulah mengajak pasangan bertandang ke rumah. Yang harus dicamkan oleh orang tua, meskipun sudah ada orang baru, relasi hubungan dengan anak tidak boleh berubah.
Selain dari pada konsep konseling, pada dasarnya memberikan pemahaman agama yang mendalam akan mampu meminimalisir kasus-kasus cerai gugat di masyarakat. Seseorang jika diberikan penjelasan agama, akan lebih mampu meresap ke dalam hati dan lebih mudah untuk diimplementasikan di dalam kehidupan. Selain itu, pemahaman tentang kehendak hukum demi meminimalisir dan mempersulit perceraian juga harus dijelaskan ke masyarakat. Jangan sampai muncul persepsi bahwa Pengadilan Agama diciptakan hanya untuk menjadi rumah cerai umat Islam. 
Terakhir adalah penguatan identitas budaya demi menjaga diri dan keluarga melalui nilai-nilai kearifan lokal. Semakin seseorang paham akan nilai-nilai local wisdom, maka akan semakin memperkuat pemahaman bahwa budaya lokal Indonesia buaknlah budaya yang begitu mudah untuk bercerai, apalagi wanita yang meminta cerai. Rasa yang kuat dalam menjaga nilai-nilai tersebut tentunya bersinergi dalam semangat untuk mempertahankan raumah tangga.

C.	Solusi Menekan Angka Cerai Gugat
Berdasarkan faktor penyebab terjadinya cerai gugat yang terjadi berupa faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan poligami, judi dan mabuk-mabukkan serta dampak hukum dan psikologis dari cerai gugat di atas, maka untuk menekan angka cerai gugat di Provinsi Lampung dibutuhkan solusi yang solutif yang dilakukan. Dalam hal ini maksimalisasi efektivitas kursus calon pengantin (suscatin) perlu ditingkatkan. Selama ini suscatin cenderung dilakukan sebatas formalitas, untuk memenuhi ketentuan. Hendaknya suscatin dapat dilakukan secara baik dan maksimal, baik dari sisi materi, nara sumber yang tepat. Materi-matei yang disampaikan dalam suscatin, hendaknya dapat dikaji dan ditelaah yang memadai untuk memberikan bekal bagi calon pengantin. Materi tentang posisi, peran, hak dan   kewajiban serta tanggung jawab suami-isteri perlu disampaikan secara memadai. Manakala pasangan suami-isteri sudah memahami posisi, peran, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing, maka faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, termasuk cerai gugat dapat dihindari, minimal dapat diminimalisisr. Sebagaimana faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi, tidak dilaksanakannya kewajiban olehi suami untuk memenuhi dan memberikan nafkah ekonomi bagi isteri dan anak-anaknya, dapat teratasi jika para suami mengetahui dan memahami dengan baik kewajiban tersebut. Nara sumber yang tepat, juga perlu diperhatikan, agar diperhatikan kapasitas dan kompetensinya.
Demikian juga mengoptimalkan peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Eksistensi dan peran BP4 semakin tidak terlihat. Selama ini keberadaan BP4 sebatas papan nama yang terdapat disetiap kantor kementerian agama kabupaten-kota, tanpa peran dan kontribusi nyata dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga, sebelum diajukan ke pengadilan agama. Penyelesaian perkara di luar pengadilan (non litigasi), termasuk melalui BP4 hendaknya perlu ditekankan dan dimaksimalkan, sebelum diajukan ke pengadilan (litigasi).  
Demikian juga memaksimalkan peran mediasi dalam proses persidangan di Pengadilan Agama perlu dilakukan. Para hakim di Pengadilan Agama telah melakukan sebelum persidangan dijadwalkan adalah proses mediasi dengan penunjukan hakim sebagai mediatornya. Mediator hakim dan penyelenggeraan mediasi di Pengadilan Agama  dilaksanakan di ruangan khusus mediasi. Namun selama ini yang terjadi cenderung hanya formalitas belaka. Bahkan seorang hakim di Pengadilan Gunung Sugih menyampaikan,  upaya mediasi yang dilakukan hanya formalitas untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung.
Memaksmimalkan upaya mediasi di pengadilan, sebelum perkara disidangkan, merupakan amanah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, di mana setiap majlis hakim wajib melakukan upaya mediasi. Mediator yang ditunjuk, sesuai ketentuan adalah yang memiliki sertifikat, baik di luar hakim maupun hakim. Ketentuan ini cenderung formalisme, tidak mengedepankan subtansi. Sebagai contoh, di Pengadilan Agama kota Metro, saat ini hanya 1 (satu) orang yang terdaftar sebagai mediator non hakim yang memiliki sertifikat. Yang bersangkutan masih dalam usia yang muda, bahkan belum menikah, sehingga cenderung tidak percaya diri dalam melakukan mediasi terhadap pasangan suami-isteri yang akan bercerai. Pengembalian konsepsi mediator sesuai konsepsi hakam (representasi keluarga suami-isteri), perlu dipertimbangkan. Mediator sesuai konsepsi hakam, bagian dari pihak keluarga suami-isteri, akan lebih memudahkan dalam upaya mediasi, di mana mereka lebih memahami dan mengetahui watak dan kondisi suami-isteri serta rumah tangga mereka. 
Ketidakefektifan pelaksanaan mediasi di pengadilan, ketika dikonfirmasi kepada beberapa hakim yang bertugas di pengadilan agama tempat dilaksanakan penelitian ini, didapatkan bahwa mereka harus dituntut untuk mengikuti pedoman tekhnis administrasi dan tekhnis peradilan agama yang diatur dalam ketentuan umum persidangan, yakni:
1.	Perkara harus diperiksa dan diputus selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan. Jika dalam waktu tersebut belum diputus maka Ketua Majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada ketua Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan agama dengan menyebutkan alasannya.
2.	Sidang pengadilan Agama dimulai pada pukul 09.00 waktu setempat, kecuali dalam hal-hal tertentu.
3.	Sidang pengadilan harus dilaksanakan di ruang sidang. Dalam hal dilakukan pemeriksaan di tempat, sidang sedapatdapatnya dibuka dan ditutup di kantor kelurahan/kepala desa atau di tempat lain yang memungkinkan.
4.	Ketua Majelis hakim bertanggungjawab atas jalannya persidangan. Agar pemeriksaan perkara berjalan teratur, tertib dan lancar. Sebelum pemeriksaan dimulai harus disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
5.	Majelis hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengupayakan perdamaian/ mediasi (pasal 130 HIR/154 RBg jo pasal 82 UU No 7 Tahun 1089 jo UU. No. 3 Tahun 2006 jo Perma No. 1 Tahun 2008.
6.	Apabila tercapai perdamaian maka perdamaian dibidang harta kekayaan dituangkan dalam putusan perdamaian. Sedangkan perdamaian dalam perkara perceraian tidak dibuatkan putusan perdamaian, tetapi perkara dicabut oleh pihak dan dituangkan dalam penetapan pencabutan.
7.	Apabila mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak, maka mejelis hakim tetap berkewajiabn untuk mendamaikan para pihak (pasal 130 HIR/154 RBg). 
8.	Dengan adanya upaya perdamaian sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, Mejelis Hakim agar memperhatikan dan menyesuaikan tenggang waktu perdamaian dengan hari persidangan.
9.	Sidang pemeriksaan perkara cerai talak dan cerai gugat dilakukan secara tertutup, namun putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Sikap prosedural seperti ini tentunya dapat menghambat proses meminimalisir angka cerai gugat di Provinsi Lampung, bahkan dapat terus menambah angka pada level yang tidak dapat dikira. Persoalan hukum acara perceraian di peradilan agama yang dilakukan secara mutatis mutandis sebagai hukum nasional, ternyata telah mengalami gangguan (disturbance) di dalam praktek dan pergeseran di dalam proses penegakannya. Penyebabnya tidak lain prosedur perceraian lebih bersifat mekanistik prosedural mengikuti tatacara pembuktian berdasarkan hukum acara perdata Barat. 
Aspek sakralitas sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan perkara umat Islam di Pengadilan Agama menghadapi dilema aturan yang sangat mekanistik, ditambah pergeseran sosial masyarakat, seolah-olah perceraian hanya semata proses peradilan, terlepas dari aspek sakralitas berdasarkan keyakinan agama. Oleh karenaya dibutuhkan solusi lain yang lebih solutif dan mengena di hati setiap orang yang terkualifikasi keluarga harmonsi ataupun yang sedang dalam suasana bermasalah dalam turut serta menekan angka perceraian khususnya cerai gugat di Provinsi Lampung.
Melalui disertasi ini dirumuskan solusi berdasarkan akumulasi sebab-musabab maraknya praktik cerai gugat di Lampung yang didominasi oleh mereka yang belum matang mental, psikologi dan pemikirannya karena masih di bawah umur serta mereka yang memiliki kesibukan di luar rumah sebagai wanita karir dan kemudian memunculkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga bahkan terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), adalah dengan mendahulukan proses non-litigasi melalui sinergitas antara ajaran agama dan penguatan nilai-nilai kearifan lokal di dalam mendamaikan atau sebagai resolusi konflik di dalam rumah tangga, serta menjadikan proses litigasi sebagai pilihan terakhirnya.
Mensinergikan antara ajaran agama dan nilai-nilai kearifan lokal di dalam mendamaikan problem rumahtangga tidak bisa ditarik melaui garis tekstualitas ayat-ayat Allah swt, akan tetapi harus melalui sisi substansialitas dan kontekstualitas ayat-ayat tersebut sehingga mampu bersinergi dengan nilai-nilai kerafian lokal. 
Sebagai contoh adalah akumulasi praktik cerai gugat yang terjadi di Lampung sebagaimana yang telah disebutkan di atas, jika ditarik lebih dalam sebab utamanya adalah karena adanya sikap yang tidak equal dalam memandang pasangannya, sehingga istri biasanya lebih menjadi objek dan pada akhirnya ternegasilah hak-hak dan kewajiban mereka sebagai salah satu bagian dari unsur di dalam masyarakat. Atau dalam istilah lain, tidak muncul kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (gender) di dalam rumah tangga, sehingga ketika istri-istri menjadi wanita karir, keberadaannya menjadi tabu dan bahkan dianggap telah menghilangkan tugas utama mereka sebagai ibu rumah tangga yang bersifat domestik. Padahal Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ{الحجرات : 13}
Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. al-Hujurat (49): 13).

Melalui ayat tersebut, dipaparkan bahwa adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya saja hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan makhluk Tuhan, akan tetapi untuk memberi ruang kebebasan dengan standar ketakwaan. Jika standarnya adalah ketakwaan, maka pandangan manusia terhadap yang berbeda dengannya, termasuk laki-laki terhadap perempuan, bukanlah pada sisi perbedaan jenis kelamin dari setip individu sebagai manusia, akan tetapi pada sejauh mana manusia itu mampu meng-up grade dirinya untuk menjadi lebih baik fi ad-dunya wa al-akhirah. 
Atas dasar konsepsi di atas, yang menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam menanggulangi maraknya cerai gugat, maka perlu dipaparkan prinsip-prinsip utama untuk menguatkannya dalam memahami kesetaraan gender berdasarkan firman-firman Allah swt, yakni:
1.	Perempuan dan Laki-laki Sama-sama sebagai Hamba
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {الذاريات : 56}
Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” (QS. al-Zariyat (51): 56).

Dalam ayat tersebut ditekankan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal dan dekat dengan Allah swt.
2.	Perempuan dan Laki-laki Sama-sama Sebagai Khalifah

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...{البقرة : 30}
Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi…” (QS. al-Baqarah (2): 30)

Ketika Allah swt., hendak menjadikan manusia, maka malaikat ditanya tentang pendapatnya dan ia mengatakan, mengapa engkau cipatakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, bukannya ia akan menjadi perusak, maka Allah swt., berfirman, bahwa Allah swt., mengetahui apa yang tidak diketahui malaikat

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ...{الأنعام : 165}
Artinya: “Dan Dia lah (Allah) yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi…” (QS. al-An’am (6): 165).

Kedua ayat di atas menerangkan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tusgas kekhalifahannya di bumi.
3.	Perempuan dan Laki-laki Menerima Perjanjian Primordial

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ {الأعراف : 172}
Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab: Betul (Engkau Tuban kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).” (QS. al-A’raf (7): 172)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan telah menyatakan ikrar yang sama akan keberadaan Tuhan, tanpa ada diskriminasi jenis kelamin di dalamnya.
4.	Adam dan Hawa Terlibat Secara Aktif dalam Drama Kosmis
a.	Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga
وَقُلْنَا يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ {البقرة : 35}
Artinya: “Dan Kami berfirman: Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.” (QS. al-Baqarah (2): 35)

b.	Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari setan 
فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ {الأعراف : 20}
Artinya: “Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga).” (QS. al-A’raf (7): 20)

c.	Sama-sama memohon ampun dan diampuni Tuhan 
قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ {الأعراف : 26}
Artinya: “Keduanya berkata: Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.” (QS. al-A’raf (7): 23)

d.	Setelah di bumi keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan 
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...{النساء : 1}
Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak…” (QS. an-Nisa’ (4): 1)

5.	Perempuan dan Laki-laki Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi
فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ {آل عمران : 195}

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.” (QS. Ali ‘Imran (3): 195)

Allah swt., memberikan keadilan pada setiap laki-laki dan perempuan yang mengerjakan amal shalih. Begitu juga firman Allah yang lain, yaitu:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا {النساء : 124}
Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.” (QS. al-Nisâ’ (4): 124)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {النحل : 97}
Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. al-Nahl (16): 97) 

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa konsep kesetaraan gender yang ideal, memberikan ketegasan prestasi individual dalam bidang spiritual maupun karier profesional dengan tidak didominasi satu jenis kelamin saja.
Berdasarkan pemaparan ketentuan qur’aniyyah di atas, maka untuk lebih memahaminya dalam konteks ke-Indonesiaan, perlu mengutip penjelasan Munawir Sjadzali bahwa prinsip dasar Islam dalam konteks kesetaraan gender adalah keadilan dan prinsip persamaan antara sesama manusia,  menghapus  segala perbedaan derajat atau tingkat yang didasarkan atas kebangsaan, kesukuan dan keturunan; disisi Allah semua umat manusia itu mempunyai kedudukan yang  sama  antara  yang  satu  dan  yang  lain. 
Ayat-ayat tersebut telah menegaskan bahwa keunggulan dan kemuliaan manusia bukanlah takdir yang tidak bisa dirubah, melainkan berkat usahanya dalam menjadikan dirinya sebagai orang yang bertaqwa. Lalu bagaimanakah dalam memahami ayat yang terlihat secara tekstual adanya sikap subordinasi laki-laki terhadap perempuan, seperti pada ayat:
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ...{البقرة : 223}
Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki...” (QS. al-Baqarah (2): 223)

Mengenai ayat tersebut, Ahmad Rajafi di dalam disertasinya menjelaskan bahwa secara tekstual Allah memberi petunjuk bahwa akibat budaya ‘pemberian’ yang dalam konteks Indonesia dikenal dengan istilah jujur, maka istri diibaratkan dengan al-hars yang berarti tanah perkebunan atau persawahan sehingga suami memiliki hak mutlak untuk menguasai dan mensubordinasi mereka. Pemaknaan seperti ini tidak membangun dan tidak menciptakan keadilan, karena secara filosofis jika ingin mendalami dan mengambil substansi hukum di dalam ayat tersebut, maka penggunaan istilah al-hars tidak dapat dimaknai secara simplistis sebagaimana nalar di atas. 
Dalam kerangka filosofis, al-hars dan al-haris tidaklah dapat berdiri secara terpisah, akan tetapi ia merupakan satu kesatuan yang saling mengisi dan memberi manfaat. al-hars membutuhkan al-haris dan al-haris membutuhkan al-hars, sehingga simbiosis mutualisme terjalin di dalamnya. al-hars tidak akan pernah ada tanpa adanya al-haris, dan al-haris tidak akan pernah disebut al-haris jika tidak memiliki al-hars, oleh karenanya menjadi sebuah kewajiban untuk bersikap saling membuka diri, dan bukan mensubordinasi satu sama lainnya. Antar keduanya harus terus bersinergi dengan cara al-hars bersikap ikhlas agar mau untuk digarap, dibenihi, disirami, dan diberi pupuk, begitu juga al-haris yang harus siap menerima masukan dari al-hars bahwa dalam mengerjakan pekerjaan al-harsah (bertani) haruslah dengan penuh ketelitian, keikhlasan, dan keteladanan, sehingga hasil dari keduanya adalah manfaat yang baik bagi semua orang.”
Sebagai implikasi dari kebutuhan timbal balik antar keduanya dalam mengambil manfaat, kreasi antar laki-laki dan perempaun (suami-istri) di dalam rumah tangga dapat berjalan secara seimbang (equal), dan inilah yang menjadi semangat utama di dalam membangun visi keluarga yang optimal yakni, sakinah mawaddah dan rah}mah, sebagaimna firman Allah swt., di dalam al-Qur’an:
وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم : 21}
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. al-Rum (30): 21)

Melalaui keterangan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Islam diturunkan untuk mengatasi setiap problem kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Islam memandang perempuan sama dengan laki-laki dari segi kemanusiaannya. Perempuan adalah manusia sebagaimana laki-laki. Islam memberi hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki dan membebankan kewajiban yang sama kepada keduanya, kecuali beberapa hal yang khas bagi perempuan atau bagi laki-laki karena adanya dalil syara’.
Penjelasan-penjelasan keagamaan di atas perlu disinergikan dengan nilai-nilai kearfian lokal yang hidup di Lampung, mengingat Locus (tempat) penelitian ini berada di wilayah Propinsi Lampung. Nilai-nilai local wisdom atau kearifan lokal yang hidup di tanah Lampung dan dapat dimanfaatkan sebagai solusi adalah budaya piil pesenggiri dan budaya muakhi. Berikut gambaran dari penemuan penelitian ini:

Gambar 5.1
Sinergitas Islam dan Kearifan Lokal Sebagai Solusi Problem Keluarga

Falsafah Piil Pesenggiri muncul dari akar rumput, karena Lampung tidak pernah dikuasai oleh raja-raja yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Piil Pesenggiri terdiri dari: Nemui Nyimah (produktif), Nengah Nyappur (kompetitif), Sakai Sambaian (kooperatif) dan Juluk Andek (inovatif). Piil artinya prinsip dan Pesenggiri artinya harga diri, sehingga makna kumulatif dari keduanya adalah; prinsip-prinsip yang harus dianut agar seseorang memiliki eksistensi atau harga diri, dengan pengertian setiap unsurnya sebagai berikut:
1.	Nemui Nyimah
Nemui Nyimah terdiri dari dua suku kata yaitu nemui yang artinya tamu dan nyimah yang berasal dari kata simah yang berarti santun, masalah ‘tamu’ atau pertamuan atau pertemuan dimaksudkan sebagai ukuran eksistensi sesorang, sesorang eksis manakala ia telah sanggup menjadi tamu yang baik, atau menjadi tuan rumah yang mampu menerima tamu. Apapun posisinya baik tamu maupun tuan rumah ukurannya adalah ‘Simah’ yang berarti santun, sikap santu menjadi ukuran eksistensi seseorang. Kesantunan seseorang dapat dalam bentuk prilaku dan tutur kata, dan dapat juga dalam bentuk benda, itulah sebabnya maka seseorang dapat dikatakan dapat santun manakala produktif.
2.	Nengah Nyappur
Nengah Nyappur terdiri dari dua suku kata yaitu kata nengah dan nyappur, kata nengah memiliki tiga arti yaitu; kerja keras, berketerampilan dan bertanding, ketiganya memiliki nuansa persaingan, kerja keras dalam mencari yang sebanyak-banyaknya, bertanding untuk menampilkan sesuatu yang terbaik dan bertanding untuk menentukan siapa yang terbaik, oleh kerananya yang dituntut dalam unsur ini adalah kompetitif.
3.	Sakai Sambaian
Sakai Sambaian terdiri dari dua kata yaitu sakai dan sambaian, sakai berasal dari kata akai yang artinya terbuka, terbuka menerima sesuatu yang dating dari luar, dan sambai (utusan) yang berarti member, dengan demikian berarti sakai sambaian adalah kooperatif.
4.	Juluk Adek
Juluk Adek terdiri dua suku kata yaitu juluk adalah nama baru ketika sesorang mampu memancang cita-citanya, dan adek adalah nama baru yang diberikan ketika cita-cita itu telah tercapai. Pemberian nama itu melalui acara seghak sepei utuk juluk dan upacara mepadun untuk adek. Nama-nama baru hanya diberikan ketika ada sesuatu yang baru, dengan demikian unsur ini mengharuskan selalu terjadinya perubahan, pembaharuan, dan inovasi.
Piil Pesenggiri mengandung pandangan hidup masyarakat yang diletakkan sebagai pedoman dalam tata pergaulan untuk memelihara kerukunan, kesejahteraan dan keadilan. Piil Pesenggiri merupakan harga diri yang berkaitan dengan perasaan kompetensi dan nilai pribadi, atau merupakan perpaduan antara kepercayaan dan penghormatan diri. 
Seseorang yang memiliki Piil Pesenggiri yang kuat, berarti mempunyai perasaan penuh keyakinan, penuh tanggungjawab, kompeten dan sanggup mengatasi masalah-masalah kehidupan. Etos dan semangat kelampungan (spirit of Lampung) piil pesenggiri itu mendorong seseorang untuk bekerja keras, kreatif, cermat, dan teliti, orientasi pada prestasi, berani kompetisi dan pantang menyerah atas tantangan yang muncul. Semua karena mempertaruhkan harga diri dan martabat seseorang untuk sesuatu yang mulya di tengah-tengah masyarakat.
Unsur-unsur Piil Pesenggiri sebagaimana yang dijelaskan di atas –bukan sekedar prinsip kosong, melainkan mempunyai nilai-nilai nasionalisme budaya yang luhur yang perlu dipahami dan diamalkan dalam kehidupan berumah tangga bahkan bermasyarakat dan bernegara. Sejatinya Piil Pesenggiri tidak diungkapkan melalui pemujaan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain atau dengan mengagungkan seseorang yang jauh lebih unggul dari orang lain, atau menyengsarakan orang lain utk membahagiakan seseorang. 
Seorang yang memiliki harga diri akan lebih bersemangat, lebih mandiri, lebih mampu dan berdaya, sanggup menerima tantangan, lebih percaya diri, tidak mudah menyerah dan putus asa, mudah memikul tanggung jawab, mampu menghadapi kehidupan dengan lebih baik, dan merasa sejajar dengan orang lain. Dengan demikian, dalam konteks berumah tangga, seseorang yang telah berumah tangga akan seoptimal mungkin mempertahankan keutuhan rumah tangganya meskipun badai cobaan yang problematik begitu kuat menghantam.
Karakteristik orang yang memiliki harga diri yang tinggi adalah kepribadian yang memiliki kesadaran untuk dapat membangkitkan nilai-nilai positif kehormatan diri sendiri dan orang lain termasuk pasangan dan anggota keluarganya, yaitu sanggup dalam menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Hidup dengan penuh kesadaran berarti mampu membangkitkan kondisi pikiran yang sesuai kenyataan yang dihadapi, bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang dilakukan, sehingga perceraian dalam adat budaya Lampung merupakan aib yang begitu besar. Oleh karennya, arogansi dan berlebihan dalam mengagungkan kemampuan diri sendiri sehingga menafikan keterlibatan orang lain, termasuk istri, merupakan gambaran tentang rendahnya harga diri atau runtuhnya kehormatan seseorang.
Konsep menjaga kehormatan sebagaimana yang dibangun di dalam adat budaya Lampung yakni piil pesenggiri, sejalan dengan ajaran Islam yang dibadikan oleh Allah swt., tentang kisah Nabi Musa as., yang dipinta untuk membantu keluarga besar Nabi Syu’aib as., dan menekankan pentinganya kriteria seseorang untuk memiliki kemampuan personality yang berintegritas yakni al-qawiyy dan al-amin. Sebagaimana Allah swt., berfirman:
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ {القصص : 26}
Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. al-Qasas (28): 26)

Atas dasar sinergitas antara konsep piil pesenggiri dengan ajaran agama Islam di atas, maka rumah tangga yang pada awalnya berkonflik dan berimplikasi perceraian, khususnya cerai gugat, akan terkendali kembali. Oleh karenanya, ketika terjadi perubahan di dalam masyarakat akibat informasi global ke arah modernisasi yang berciri rasional, materialistis, dan egaliter, sehingga dapat menaikkan angka perceraian melalui ceri gugat secara kualitatif, maka hasil sinergitas antara piil pesenggiri dengan Islam akan mampu menekan kehendak cerai gugat tersebut dan kembali menjaga keutuhan rumah tangga dan nama baik keluarga. Terlebih lagi, bahwa di dalam budaya piil pesenggiri menurut Fauzie Nurdin, terkandung di dalamnya nilai-nilai, ajaran moral, dan etika yang merupakan jati diri yang terbuka dan dapat menjawab tantangan budaya asing yang cenderung negatif dalam proses tranformasi sosial dan budaya.
Selain dari budaya piil pesenggiri, kearifan lokal lainnya yang urgen menjadi solusi atas maraknya Praktik cerai gugat di Lampung adalah budaya muakhi. Muakhi berasal dari kata puakhi yang berarti sudara kandung dan saudara sepupu dari pihak bapak maupun pihak ibu, sedangkan secara aplikatif istilah muakhi dimaknai sebagai persaudaraan dalam hubungan bertetangga. Kata muakhi juga berkolerasi dengan istilah akhun (bahasa Arab) akibat dari proses Islamisasi oleh bangsa Arab ke Nusantara termasuk ke wilayah Lampung, yang dirujuk dari firman Allah swt:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {الحجرات : 10}
Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. al-Hujurat (49): 10)

Adapun konteks muakhi perspektif Islam, kata ukhuwwah yang bersinergi dengan kata muakhi tidak hanya sebatas ikatan persaudaran yang diikat oleh hubungan agama dan darah, akan tetapi bermakna holistik yakni lebih luas dari sekedar agama dan darah, berupa persaudaraan atas dasar persamaan dan kemanusiaan (humanistik), dengan artian bahwa manusia tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jika hal ini ditarik ke dalam kajian hukum keluarga maka budaya muakhi akan mampu memberikan efek positif dalam menanggulangi maraknya cerai gugat di bumi Lampung. 
Seorang suami dan istri yang menanamkan sikap persaudaraan – sebagaimana istilah ukhuwwah dan muakhi  tidak akan mampu untuk menyakiti pasangannya apalagi sampai melakukan gugatan cerai. Karena ketika  seseorang hidup atas dasar persamaan, di mana antara suami dan istri memiliki kesamaan dalam hak dan kewajiban, dan yang membedakan hanyalah jenis kelamin, maka keduanya dapat saling membantu dan mengisi demi berjalannya rumahtangga yang baik. Lagi-lagi konsep seperti ini sejalan dengan kehendak agama Islam untuk menciptakan manusia-manusia yang berkualitas dengan membedakan mereka di hadapan Allah pada sisi ketakwaannya.
Begitu juga dengan nilai kemanusiaan, dimana ketika seorang suami dan isti dalam memandang pasangannya atas dasar humanistik maka menyakiti adalah aib yang dan dosa besar yang tidak dapat dimaafkan. Rumusan yang lazim terdengar adalah “memanusiakan manusia”. Artinya, saling cinta, saling sayang, saling menjaga, dan lain-lain, harus terus disemai setiap waktu. Jangan sampai terjadi “habis manis sepah dibuang”, ketika awal-awal menikah begitu saling mencintai, akan tetapi ketika perjalan berumah tangga sudah berlangsung lama, semua keburukan masing-masing pasangan sudah semakin terlihat nyata, dan secara fisik juga sudah semakin tua, bahkan penghasilan juga sudah tidak lagi maksimal diterima, lalu dianggap sudah tidak berguna, sehingga harus ditinggalkan dan dihilangkan dalam kehidupannya.
Bagi budaya Lampung, sikap tersebut tidak dapat diterima. Terbentuknya keluarga adalah jodoh dan takdir sebagai iradah Tuhan. Karena pada umumnya mereka adalah penganut agama Islam, maka takdir Tuhan adalah sesuatu yang harus diterima dengan ikhlas. Dengan keikhlasan itu akan tumbuh dengn subur rasa saling mencintai, harga menghargai, walaupun akan ada juga rasa bersaing atau berlomba dalam berbuat kebaikan. Dengan adanya rasa keterkaitan antara yang satu dengan yang lain akan tumbuh rasa keterlindungan dalam keluarga. Kaidah-kaidah yang ditetapkan untuk mengatur integritas keluarga harus berlaku dalam hubungan setiap anggota keluarga dan pihak luar, sehingga proses sosialisasi dalam rangka mencapai tujuan keluarga memerlukan fasilitas-fasilitas, wewenang, kekuasaan dan sanksi, agar bermanfaat dan bernilai positif.
Pada konteks hukum keluarga, hal tersebut memiliki implikasi sosial – khususnya komunitas sosial terkecil yakni keluarga – sebagai inti etika berkeluarga sosial dalam rajutan perekatan keharmonisan keluarga yang berakar dari budaya lokal. Sehingga jika nilai-nilai tersebut tercabut dari konteksnya, justru ditengarai dapat menimbulkan problem yang menjadi paradoks dengan makna muakhi dan ukhuwah dalam konteks keluarga bahkan dalam konteks berbangsa dan bernegara sekalipun. 
Secara filsafati atas dasar nilai religius dapat dinyatakan, ukhuwah yang bersumber dari ajaran Islam mencela perceraian antar pasangan suami-istri seperti kebencian Allah terhadap perpecahan di antara saudara sesama muslim, dan bahkan antar sesama manusia. Oleh karenanya, jika dicermati budaya muakhi tersebut, sesungguhnya mereka telah membaca dalil dalam masalah perceraian secara tartib dan menafikan “anak tangga” selanjutnya karena sebab penegasan di anak tangga yang pertama. Dalil tersebut adalah hadis Rasulullah Muhammad saw:
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ {رواه ابن ماجه}
Artinya: “Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah saw bersabda: Perkara yang dibenci namun diperbolehkan oleh Allah adalah perceraian (talak).” (HR. Ibnu Majah)

Pada hadis tersebut anak tangga yang pertama menjelaskan bahwa perkara perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah swt., bahkan di dalam kamus dijelaskan bahwa kata abgadu yang berasal dari kata bagada memiliki arti “sangat dibenci”, sedangkan anak tangga selanjutnya adalah perceraian diperbolehkan oleh Allah swt., Dengan demikian, maka cara membaca hadis tersebut adalah dengan mendahului memegang teguh bahwa perkara cerai adalah sesuatu yang sangat dibenci Allah swt, sehingga dengan sekuat mungkin dan seoptimal mungkin untuk terus dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan selanjutnya menafikan kalimat “diperbolehkan untuk bercerai” sehingga datang kemud}aratan yang sangat besar dan mengancam keberlangusngan hidup seseorang. Cara memahami hadis seperti ini juga harus diselaraskan dengan cara memahami ayat tentang hakam secara lebih holistik.
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا...{النساء : 35}
Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan…” (QS. al-Nisa’ (4): 35)

Jika dirujuk ke dalam al-Qur’an Terjemahan Departemen Agama RI maka kata hakam di dalam ayat tersebut dimaknai sebagai juru runding. Akan tetapi sesungguhnya makna hakam dapat lebih luas dari itu. Hakam bukan saja memiliki asal makna hakama (hukum) akan tetapi juga dapat bermakna hakuma yang berarti kebijaksanaan, wisdom, kearifan. Sehingga dengan demikian, perintah fab’asu (datangkanlah) di dalam ayat tersebut harus betul-betul mencari dari masing-masing pasangan, orang-orang yang sangat mengerti nilai-nilai kearifan yang hadir dari agama dan budaya lokal yang dimiliki oleh mereka masing-masing, sehingga akan tertanam secara permanen sebuah pemahaman kepada para pihak yang berkkonflik, bahwa jalan perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci baik agama maupun adat budaya.
Berdasarkan rumusan solusi melalui sinergitas ajaran Islam dan kearifan lokal Lampung tersebut, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah perbuatan yang tidak baik, tercela, dan dapat merusak kehormatan pribadi dan keluarga besar. Perceraian diperbolehkan hanya sebagai langkah final ketika tidak ada pilihan lain, diakibatkan kemud}aratan yang menyangkut keberlangsungan hidup sudah sangat terlihat jelas. Di sinilah selanjutnya difungsikan fasilitas negara yang bernama Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa atau konflik keluarga tersebut. Bahkan di dalam Pengadilan Agama sendiri, tidak akan dilangsungkan peradilan suatu perkara sebelum dilangsungkannya islah (damai) atau mediasi.
Anjuran damai dari hakim sudah dilakukan dalam sidang pertama sebelum pembacaan surat gugatan. Hal ini seperti kurang rasional, sebab bagaimana hakim tahu dan bisa menganjurkan damai jika hakim sendiri belum tahu duduk perkaranya. Begitu pula, sebelum penggugat membacakan gugatannya, dimungkinkan penggugat mengubah gugatannya.
Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja, sepanjang perkara belum diputuskan. Tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah bersifat mutlak atau wajib dilakukan dan dicantumkan dalam  berita acara sidang, karena ada keharusan yang menyatakan demikian, walau mungkin kecil sekali kemungkinannya. Implikasi dari mediasi tersebut melahirkan banyaknya perdamaian antara suami-istri yang berkonflik sebelum terjadinya persidangan. Jikalau telah terjadi perdamaian antar keduanya, maka dibuatkanlah akta perdamaian di muka Pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan terhadap perkara yang sudah terjadi. Akta perdamaian tidak boleh lagi diajukan perkara kecuali tentang hal-hal baru di luar itu.
Kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa, yaitu seperti putusan hakim dalam tingkat penghabisan dan dapat dilaksanakan seperti putusan lainnya. Namun putusan perdamaian tidak dapat dimintakan pemeriksaan tingkat banding (Pasal 130 ayat (3) HIR/Pasal 154 ayat 3 Rbg), karena pada hakikatnya perkara yang sudah didamaikan, sudah terhenti persengketaannya. Karena perdamaian berkaitan dengan kebendaan, dengan demikian akta perdamaian tersebut mempunyai kekuatan untuk dimintakan eksekusi apabila salah satu pihak tidak menaati isi perdamaian yang disepakati.
Penjelasan tentang pentingnya mediasi demi mendamaikan kedua pasangan suami-istri yang berkonflik dan menginginkan perceraian baik dilakukan di luar atau di dalam pengadilan, sejalan dengan kaidah fiqh yang bersumber dari hadis Rasulullah Muhammad saw;
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. زَادَ أَحْمَدُ: إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً {رواه ابوا داود}
Artinya: “Dari Abi Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda; Perdamaian itu diperbolehkan antara orang-orang muslim. Imam Ahmad menambahkan; Kecuali perdamaian dalam bentuk menghalalkan hal yang haram atau mengharamkan hal yang halal.” (HR. Abu Dawud)

Jika perdamaian itu dilakukan di dalam pengadilan maka problem lanjutan akan tereleminir, sebagaimana kaidah lainnya menjelaskan;
حكم الحاكم يرفع الخلاف
Artinya: “Keputusan hukum yang lahir dari hakim akan menghilangkan segala perbedaan.”

Jika memang perceraian adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak (suami dan istri) dan dianggap perceraian merupakan sebuah solusi karena darurat atau sebagai pilihan terakhir karena jika penikahn diteruskan bisa jadi akan mendatangan madharat, namun perlu diingat perceraian akan berdampak negatif terutama terhadap anak sehingga perlu solusi yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak (suami dan istri). Ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai solusi untuk meminimalkan dampak negatif pasca perceraian.
e.	Konseling ke psikolog. Psikolog adalah kubu netral yang mampu memberikan solusi bijak dan mendinginkan pasangan yang umumnya sedang dalam kondisi panas. Di sinilah ajang keduanya melakukan proses perdamaian. Misalnya tetap pada keputusan berpisah, psikolog ini juga akan membantu orang tua merancang kata-kata tepat sehingga memberikan penjelasan yang dimengerti dan tak menyakiti hati anak.
f.	Memberikan penjelasan bahwa perpisahan yang terjadi adalah murni masalah orang tua, bukan karena anak. Masalah yang terjadi sebaiknya tak ditutupi, namun dibeberkan secara ringkas, sehingga anak tak lagi menebak-nebak. Selain itu, perlu ditekankan kepada anak, perceraian tak akan membuat anak kehilangan cinta dan perhatian dari orang tuanya. Selain itu, ketika berbicara dari hati ke hati dengan anak, sebaiknya Anda tidak memberikan ‘janji-janji surga’. Umbarlah janji yang logis dan memang bisa dipenuhi sehingga anak tak sakit hati di kemudian hari.
g.	Tidak menjelekan dan menunjukan perasaan sakit hati kepada pasangan di hadapan anak. Masalah yang terjadi adalah antara ayah dan ibu saja. Anak tidak terlibat sama sekali. Resiko anak mengalami stres sangat besar bila ia merasa terimpit di antara masalah dua orang yang dicintainya.
h.	Tidak masuk ke relasi intim dengan pasangan baru dalam waktu singkat. Anak akan merasa dikhianati dengan kedatangan ‘wajah baru’. Jika hal ini terjadi, anak akan merasa posisinya tidak aman. Akibatnya, timbul rasa benci pada orang tua yang sudah memiliki pasangan baru dan si pasangan barunya. Sebelum mulai berhubungan intensif dengan pria baru, sebaiknya Anda beri anak waktu minimal setahun. Kalau Anda merasa sudah klop dengan pasangan baru dan merasa sudah saatnya dikenalkan ke anak, sebaiknya pertemuan dilakukan di tempat umum dan dalam suasana santai. Saat itu Anda bisa melihat reaksi anak, apakah ia sreg atau tidak. Jika terlihat sreg, tunggulah sampai beberapa waktu, barulah mengajak pasangan bertandang ke rumah. Yang harus dicamkan oleh orang tua, meskipun sudah ada orang baru, relasi hubungan dengan anak tidak boleh berubah.
Selain dari pada konsep konseling, pada dasarnya memberikan pemahaman agama yang mendalam akan mampu meminimalisir kasus-kasus cerai gugat di masyarakat. Seseorang jika diberikan penjelasan agama, akan lebih mampu meresap ke dalam hati dan lebih mudah untuk diimplementasikan di dalam kehidupan. Selain itu, pemahaman tentang kehendak hukum demi meminimalisir dan mempersulit perceraian juga harus dijelaskan ke masyarakat. Jangan sampai muncul persepsi bahwa Pengadilan Agama diciptakan hanya untuk menjadi rumah cerai umat Islam. 
Terakhir adalah penguatan identitas budaya demi menjaga diri dan keluarga melalui nilai-nilai kearifan lokal. Semakin seseorang paham akan nilai-nilai local wisdom, maka akan semakin memperkuat pemahaman bahwa budaya lokal Indonesia buaknlah budaya yang begitu mudah untuk bercerai, apalagi wanita yang meminta cerai. Rasa yang kuat dalam menjaga nilai-nilai tersebut tentunya bersinergi dalam semangat untuk mempertahankan raumah tangga.
D.	Sinergitas Hukum Agama, Negara dan Local Wisdom Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia

Implikasi dari solusi yang dibangun di dalam hasil penelitian disertasi ini dengan cara sinergitas antara hukum agama, negara dan local wisdom atau kearifan lokal sebagaimana yang telah dipapar di dalam sub bab sebelumnya dapat dilihat dari gambar berikut ini:
Gambar 5.2
Implikasi Sinergitas antara Hukum Agama, Negara dan Local Wisdom

Pembaharuan hukum yang dimaksud disini adalah melakukan konstruksi ulang atas bangunan hukum yang sudah mapan dalam hal hukum keluarga di Indonesia sehingga dianggap mapan, sakti, abadi dan bahkan anti perbaikan, terkhusus yang menjadi pegangan hakim di Pengadilan Agama seperti Kompilasi Hukum Islam. Padahal segala sesuatu yang dihadirkan oleh manusia tidak akan pernah terlepas dari salah dan dosa sehingga dapat dirubah sesuai dengan kemaslahatan yang dirasakan oleh masyarakat pada masanya masing-masing. Konsep pembaharuan seperti ini sesuai dengan firman Allah swt:
... إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ... {الرعد : 11}
Artinya: “…Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…” (QS. al-Ra’du (13): 11).

Firman Allah swt., tersebut sangat berkesesuaian dengan kaidah fiqh yang mapan di dalam kajian al-‘urf yakni:
تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد
Artinya: “Perubahan hukum terjadi akibat perubahan waktu, tempat, keadaan, dan adat istiadat.”

Kesesuaian antara firman Allah swt., dengan kaidah tersebut memberi gambaran bahwa kreasi manusia dalam menciptakan kebiakan atau kemaslahatan tidak dapat dinafikan. Dalam konteks penerapan hukum yang datangnya dari luar (yakni Islam dari wilayah Arabia) dan bertemu dengan budaya lokal, maka antara keduanya harus saling bersinergi, dan kaidah di atas menurut Ahmad Rajafi memberikan penegasan tentang pentingnya syarat mengetahui setting budaya masyarakat dalam menyelesaikan problem sosial-keagamaan, sebab dengan menafikan atau mengenyampingkan eksistensi budaya lokal dalam struktur dan sistem sosial, maka produk hukum yang akan dilahirkannya dimungkinkan tidak akan mengekspresikan dimensi kemaslahatan universal sebagai tujuan utama kehadiran Islam. Ekspresi evolutif di dalam budaya lokal pasca pertemuannya dengan budaya asing akan terus bergerak di dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang optimal menuju penemuan hukum yang progresif namun juga responsif dengan ruh al-akbar dari bangsa Indonesia, yakni meski berbeda-beda namun tetap satu jua (bhineka tunggal ika).
Kreasi manusia yang penting untuk direkonstruksi adalah tentang pandangan masyarakat muslim mengenai kesetaraan gender. Pada kreasi awal pembentukan hukum keluarga di Indonesia, kesetaraan gender masih bersifat mikro karena hanya mengakomodir beberapa kasus saja dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim saat itu, yakni kebolehan wanita menggugat suaminya ke Pengadilan Agama atas nama Cerai Gugat.
Cerai gugat yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam mengikuti pola cerai talak dengan alasan; salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;  antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; suami melanggar taklik talak; dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
Pola yang terbangun di dalam KHI lebih menekankan pada sisi implikasi fisik dan menafikan pada implikasi psikologis sehingga berdampak pada posita yang tertuang di dalam gugat begitu juga di dalam putusan oleh hakim yang menekankan adanya hal tersebut. Padahal jika dirujuk pada hasil penelitian lapangan, kekerasan yang terjadi pada kasus-kasus cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama secara komulatif dan esensial dimotori oleh kekerasan psikologis yang selanjutnya berlanjut pada kekerasan fisik dan ekonomi.
Inilah pentingnya untuk menata kembali aturan tentang cerai gugat agar tidak terfokus pada masalah fisik dan menegasi masalah psikologis. Berdasarkan hasil penelitian ini, jika masalah psikologis yang ditekankan dalam substansi cerai gugat maka kegiatan mediasi atau islah yang digaungkan oleh Pengadilan Agama khususnya oleh Majelis Hakim disetiap persidangan akan berjalan efektif. 
Hal ini disebabkan karena fokus kegiatan islah adalah pada penataan hati yang berimplikasi pada pembangunan mental dan kemslahatan badaniyyah. Sebagaimana maksud dari islah itu sendiri yang termaktub di dalam al-Qur’an surat al-Baqarah: 220 dan 228; al-Nisa’: 35 dan 113; al-A’raf: 55 dan 142; al-Anfal: 1; al-Hujurat: 9 dan 10, yang berarti baik, tidak rusak, tidak binasa, saleh, bermanfaat, dan perdamaian. Artinya, melakukan islah berarti berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, melakukan perbuatan baik, dan berperilaku sebagai orang suci (baik).
Menciptakan perdamaian dengan menekankan sisi psikologis tidak dapat dilakukan oleh semua orang tanpa seleksi kompetensi kelimuan mereka, akan tetapi harus kepada mereka yang betul-betul berkompeten untuk menjalankan amanah tersebut, yakni melalui jalur Pengadilan. Sebagaimana Muhammad Syahrur yang dengan tegas menyebutkan bahwa semua penyelesaian perceraian harus di depan pengadilan. 
الطلاق بين الرجل والمرأة لا يكون إلا عن طر يق القضاء حصرا 
Artinya: “Perceraian antara suami-istri secara tegas harus diselesaikan melalui jalur persidangan.”

Menjadikan Pengadilan sebagai rumah bersama untuk menyelesaikan sengketa keluarga termasuk masalah Cerai Gugat akan sangat berguna untuk menutup semua aib yang ada pada masa pernikahan dan harus tetap dijaga pasca perceraian. Artinya, semua orang yang berkaitan langsung dengan perceraian tersebut, yakni anak dan pasangan akan lebih terjaga sisi psikologis mereka jika perceraian tetapi terjadi. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt:
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...{البقرة : 229}
Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik…” (QS. al-Baqarah (2): 229).

Konsep au tasrih bi ihsan (bercerai dengan baik) tidak akan pernah berjalan jika pendekatan yang digunakan di dalam Pengadilan hanyalah pendekatan hukum, akan tetapi juga melalui pendekatan local wisdom dalam menekan angka cerai gugat. Untuk itu, para hakim agama tidak boleh hanya mendalami masalah hukum agama dan negara tanpa dikorelasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di dalam masyarakat. Segala sesuatu yang arif tentunya tidak akan bersebrangan dengan norma hukum dan agama, oleh karenanya bukan menjadi masalah jika para hakim agama harus ditraining kembali dalam hal penekanan nilai-nilai kearifan lokal sehingga keputusan yang diambil oleh hakim akan lebih responsif.
Terlebih lagi bahwa perkara-perkara cerai gugat – melalui sample yang digunakan di dalam penelitian ini diputus oleh pengadilan dengan persentase yang sangat dominan yakni 80 % berbanding 20 % dengan perkara yang selesai melalui jalur mediasi, dan dari ke 80 % tersebut rata-rata diputus verstek, yakni tanpa kehadiran Tergugat di dalamnya. Untuk itu, sikap optimal dibutuhkan ditubuh Pengadilan Agama dalam menanggulangi masalah cerai gugat dengan menekankan sisi mediasi atau islah di dalamnya.
Sikap seperti itu sejalan dengan upaya perlindungan hukum bagi masyarakat oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila yang diarahkan kepada;
1.	Upaya mencegah terjadinya sengketa atau mengurangi terjadinya sengketa, sehingga sarana perlindungan hukum yang preventif perlu lebih diutamakan dari pada perlindungan hukum yang represif;
2.	Upaya menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah dan penuh kekeluargaan; dan
3.	Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir dan forum konfrontasi, sehingga dalam peradilan tercermin suasana damai dan tentram melalui hukum acaranya.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam memaknai kata h}akam sebagaimana yang termaktub di dalam QS. al-Baqarah ayat 35 tidak lagi dimaknai sebagai jalur hukum akan tetapi juga bermakna jalur kearifan. Hakam bukan saja memiliki asal makna hakama (hukum) akan tetapi juga dapat bermakna hakuma yang berarti kebijaksanaan, wisdom, kearifan. Sehingga dengan demikian, perintah fab’asu (datangkanlah) bersifat selektif, tidak terburu-buru, dalam mencari solusi yang penuh kebaikan dan di bawah rida Allah swt. 
Nilai kearifan hadir dari agama dan budaya lokal yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Dengan nilai-nilai yang terbangun di dalam kearifan lokal akan tertanam secara permanen sebuah pemahaman kepada para pihak yang berkonflik, bahwa jalan perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci baik agama maupun adat budaya, dan perempuan mengajukan gugatan cerai adalah aib yang tidak termaafkan. Dari sinilah kearifan lokal menjadi penanda identitas sebuah komunitas yang memiliki budaya perdamaian yang selanjutnya menunjukkan bahwa komunitas tersebut merupakan komunitas yang beradab, dan ingin mencitrakan dirinya sebagai komunitas yang cinta damai.