BAB IV
PROFIL DAN DATA ANGKA PERCERAIAN 
DI PENGADILAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG

A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama di Provinsi Lampung
Dalam kajian ini penulis paparkan tentang sejarah berdirinya serta beberapa data khususnya berkenaan dengan angka perceraian dan cerai gugat di Pengadilan Agama Lampung, yaitu pada empat Pengadilan Agama, yaitu:
1.	Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang
a.	Sejarah Berdirinya 
Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang, dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas 150 m2 di atas tanah seluas 400 m2. Bangunan yang terletak di jalan Cendana N0. 5 Rawa Laut Tanjungkarang ini pada dasarnya telah mengalami sedikit penambahan luas bangunan, namun statusnya masih berupa Balai Sidang karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor.
Sebelum di jalan Cendana Rawa Laut ini, Pengadilan Agama Tanjungkarang yang dulu bernama Mahkamah Syari’ah pernah pula berkantor di komplek Hotel Negara Tanjungkarang jalan Imam Bonjol, yang sekarang sudah menjadi Rumah Makan Begadang I. Selanjutnya pindah ke jalan Raden Intan, yang saat ini telah menjadi gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh K. H. Syarkawi, Mahkamah Syari’ah Lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung. Kemudian pindah ke jalan Untung Surapati No. 2 Bandar Lampung sampai sekarang. Adapun struktur organisasi PA Tanjungkarang adalah: 
Gambar 4.1
Struktur Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang

HAKIM
1.	Dra. Asma Zainuri, SH
2.	Drs. Syamsuddin
3.	Drs. Abuseman B, SH
4.	Dra. Hj. Maisunah, SH
5.	Drs. H.M. Syarifuddin Cholik
6.	Dra. Elfina Fitriani
7.	Drs. Mustofa Amin
8.	Drs. Firdaus, MA
9.	Drs. Mhd. Nuh, SH., MH

KETUA
Drs. Khalis

WAKIL KETUA
Drs. Johan Arifin, SH

PANITERA/SEKRETARIS
Amrozi, SH., MH

WAKIL PANITERA
Uliana Ma’mur, S.Ag

WAKIL SEKRETARIS
Sudiman, SH

PANMUD PERMOHONAN

Drs. Solehani

PANMUD GUGATAN

Dra. Husnidar

PANMUD HUKUM

Redoyati, SH, MH

KASUB BAG UMUM

M. Zachrizal, SH

KASUB BAG KEUANGAN

Anis K, S.Ag

KASUB BAG KEPEGAWAIAN

Rusbani, SH

JURU SITA
1.	Yosrinaldo Syarief, SH
2.	M. Rosyidi

JURU SITA PENGGANTI
1.	Sri Widaryani, SE., MH
2.	Mulyati, SH
3.	Dwi Astuti, S.Pd
4.	Ahmad Subroto, SE., MH
5.	Nova Kartika Sari, S.Pd
6.	Edhi Hartoyo, S.Pd
7.	Dra. Masturah
8.	Ali Haidar
9.	Himbauan
10.	Haryati
11.	Nurhayati, SHI
12.	Yudi Waneri, SH
13.	Adriyati, SH
14.	Mega Octaria S, A.Md

PANITERA PENGGANTI
1.	Mastur Ali, SH
2.	Nelmi Rodiah Harahap, SH
3.	Asmarikad, SH
4.	Mahmilawati, SH
5.	Linda Hastuti, SH
6.	Amnia Burmela, SH
7.	Elok Diantina, SH
8.	Rosmiati, SH
9.	Eliyati Suri, S.Ag
10.	Husniyatun Aini, SHI
11.	Nursiah, SHI
12.	Miftah Ulhaq Thaha M, SHI

b.	Dasar Berdirinya
1)	Dasar Kebutuhan
Bedasarkan bukti sejarah mengungkapkan bahwa, Agama Islam sudah lebih duhulu masuk di bumi Nusantara Indnesia sebelum bangsa ini dijajah oleh Portugis, Inggris, dan Belanda melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad     ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat. Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landraad, yang mengurusi sengketa atau perselisihan masyarakat.
Padahal Persoalan atau urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti masalah perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau Pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan  Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, dimasyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan atau hidup.
Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi mayarakat Islam saat itu.

2)	Dasar Yuridis
Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang yang dahulunya secara Yuridis Formal bernama Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung dibentuk lewat kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947, yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar dengan kawatnya tanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 menginstruksikan Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjungkarang untuk menyusun formasi Mahkamah Syari’ah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan: Ketua, Wakil Ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor, pada tanggal 13 Januari 1947 berkat persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung Nomor 13 tentang berdirinya Makamah Syariah Kepersidenan Lampung. 
Pada Besluit tersebut dimuat tentang Dasar Hukum, Daerah Hukum dan Tugas serta wewenangnya. Adapun Kewenangan Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari Besluit 13 Januari 1947 itu meliputi; 
a)	Memeriksa perselisihan suami istri yang beragama Islam, tentang nikah, thalak, rujuk, fasakh, kiswah dan perceraian karena melanggar taklik talak;
b)	Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka (waris) yang dilaksanakan secara Islam;
c)	Mendaftarkan kelahiran dan kematian;
d)	Mendaftarkan orang-orang yang masuk islam;
e)	Mengurus soal-soal peribadatan;
f)	Memberi fatwa dalam berbagai soal.
Mengingat dasar hukum Makamah Syariah Keresidenan Lampung hanya Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul perselisihan antar pengadilan, ada pihak yang beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. 
Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syari’ah, karena dianggap tidak mempunyai status hukum yang kuat sehingga terjadi perseteruan antara  Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung  bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo dengan Ketua Makamah Syariah Keresidenan Lampung bernama K. H. Umar Murod yang pada akhirnya keluar surat keputusan Kementrian Dalam Negeri tertanggal 24 Agustus 1953, menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau Landraad Keresidenan Lampung di Tanjungkarang.
Atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan Suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status hukum Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”. Kemudian  Ketua Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung atas keputusan itu melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K. H. Junaidi) dalam Suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”.
Pada akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syari’ah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syari’ah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah di Sumatera termasuk Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung.
Wewenang Mahkamah Syari’ah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu; “Pengadilan Agama tahun Mahkamah Syari’ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhonah, mawaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku.”
Perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan diundangkannya UU Nomor 35 tahun 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 tahun 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2).
c.	Profil Pengadilan
1)	Letak atau Kedudukan
Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang terletak/berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Ibu Kota Propinsi Lampung (Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagai mana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama).
2)	Alamat dan Koordinat
a)	Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang beralamat di jalan Untung Surapati No. 2 Bandar Lampung (35143);
b)	No. Telepon: 0721-708629, 0721-705501,  Fax: 0721-787226;
c)	Koordinat: Kota Bandar Lampung terletak pada: 5025’ Lintang Selatan, 105017’ Bujur Timur,  25017’ Arah Kiblat (dari Barat ke Utara).
3)	Keadaan Kantor
Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang terletak di atas tanah seluas 3.680 m2. Dibagi dalam dua (2) sertifikat; Sertifikat Nomor: 14/L.R Surat Ukur tanggal 3 Januari 2004, dengan luas tanah = 680 m2, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Madya Bandar Lampung tanggal 24 Agustus 2004.
Sertifikat Nomor : 15/L. R, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2004, Luas Tanah = 3000 m2 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Bandar Lampung tanggal 18 Oktober 2004. Luas Bangunan, Pendanaan dan Pengerjaan, Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang terdiri dari dua (2) unit bangunan masing-masing berlantai dua (2); dengan luas keseluruhan 910 m2, bangunan pertama dengan anggaran APBN melalui Departemen Agama tahun 2005, sebesar Rp. 804.025.000,-. sedangkan bangunan kedua dengan Anggaran APBN melalui Mahkamah Agung RI Tahun 2006 sebesar Rp. 699.823.000,-, Kedua bangunan tersebut dikerjakan oleh: CV. PUTRA TUNGGAL Bandar Lampung.

2.	Pengadilan Agama Kelas I B Metro
a.	Sejarah Berdirinya
1)	Dasar Kebutuhan
Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang di bumi Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah lebih dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat.
Pada zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landraad, yang mengurusi sengketa/ perselisihan masyarakat. Persoalan atau urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti masalah perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau Pasirah. 
Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan  Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, dimasyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan/hidup.
Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi mayarakat Islam.
2)	Dasar Yuridis
Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak azasi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan:
a)	Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan  Nomor 610);
b)	Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639).
b.	Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung
Secara Yuridis Formal  Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung dibentuk lewat kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947, yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar dengan kawatnya tanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 menginstruksikan Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjungkarang untuk menyusun formasi Mahkamah Syari’ah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan; Ketua, Wakil Ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor.
Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan  Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung. Dalam Besluit tersebut dimuat tentang Dasar Hukum, Daerah Hukum dan Tugas serta wewenangnya.
Kewenangan Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari Besluit 13 Januari 1947 itu meliputi:
1)	Memeriksa perselisihan suami istri yang beragama Islam, tentang nikah, thalak, rujuk, fasakh, kiswah dan perceraian karena melanggar taklik talak.
2)	Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka (waris) yang dilaksanakan secara Islam.
3)	Mendaftarkan kelahiran dan kematian.
4)	Mendaftarkan orang-orang yang masuk Islam.
5)	Mengurus soal-soal peribadatan.
6)	Memberi fatwa dalam berbagai soal.
Melalui dasar hukum berupa Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara beberapa pihak yang beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syari’ah, karena dianggap tidak mempunyai status hukum.
Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan ke pusat, sehingga melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman serta Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama telah menyurati Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung dengan Surat tanggal 6 Oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung dengan Suratnya tertanggal 26 Nopember 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya Surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazairin) Nomor: Y.A.7/i/10 tanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI”.
Surat Kementerian Kehakiman itu ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kementerian Dalam Negeri Melalui Suratnya tanggal 24 Agustus Tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau Landraad Keresidenan Lampung di Tanjungkarang. Atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan Suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status hukum Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”.
Ketua Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K. H. Junaidi) dalam Suratnya tanggal 29 Oktober 1953  yang ditujukan kepada Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian  Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”.
Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung dengan Suratnya Nomor: 1147/B/PA, tanggal 7 Nopember 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan  isi Surat Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama yang menyangkut status Pengadilan Agama Lampung.
Di tengah perjuangan tersebut K. H. Umar Murod menyerahkan jabatan Ketua kepada Wakil Ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H. Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta.
Walaupun untuk sementara Mahkamah Syari’ah Lampung merasa aman dengan Surat dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam tubuh Mahkamah Syari’ah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang Kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syari’ah itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain:
1)	Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama;
2)	Organisasi Jam’iatul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan Sidangnya tanggal 14 Mei 1954;
3)	Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan H. Agus salim.
4)	Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.
Wewenang Mahkamah Syari’ah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu; “Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhonah, malwaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku”.
Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan di Undangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan; “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan   Peradilan Tata Usaha Negara”.
Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar  1945 setelah diamandemenkan, dimana pada Bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer,  Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Adapun alamat Pengadilan Agama Metro saat ini  Jalan Raya Stadion 24 B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro. Telp. 0725-45068. Fax. 0725-41660.
c.	Tugas dan Fungsi
Tugas pokok Pengadilan Agama Metro sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f.  zakat, g. Infaq, h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Metro mempunyai fungsi,  antara lain sebagai berikut:
1)	Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49  Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).
2)	Fungsi pembinaan, yakni memberikan  pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3)	Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti  di bawah jajarannya agar  peradilan diselenggarakan dengan seksama  dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4)	Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009).
5)	Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
6)	Fungsi Lainnya :
Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua  Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
Adapun struktur organisasi PA Metro yang kini menjabat adalah sebagai berikut:
Gambar 4.2

HAKIM
1.	Dra. Hasnal Z, SH
2.	Drs. H. Furqon Yunus
3.	Dra. Abdul Rosyid, MH
4.	Drs. Ilham Nur
5.	Drs. Nahrawi, MHI
6.	Drs. Joni
7.	H. Suyanto, SH., MH
8.	Drs. Machfudl S
9.	Zumrowi, S.Ag
10.	Panji Nugroho RT, MH
11.	Dede Rika N, S.Ag., MH

Struktur Pengadilan Agama Kelas I B Metro

KETUA
Drs. H. K. M. Junaidi, SH

WAKIL KETUA
Drs. Sahruddin, SH., MHI

STAF

Tuti Alawiyah, SHI
Fajri Nur, SH

STAF

-

PANITERA/SEKRETARIS
Drs. Erwin Romel, MH

STAF

Meta Dianto, S.IP

WAKIL PANITERA
Hj. Soleha, S.Ag., MH

WAKIL SEKRETARIS
Fetty Marhida, SHI

STAF

Dayatri M, A.Md
Kartono

PANMUD PERMOHONAN

Fauziah, SHI

PANMUD GUGATAN

A. Rahman, SH

PANMUD HUKUM

Ros Amanah, MH

KASUB BAG UMUM

Dra. Nelfirdos, MH

KASUB BAG KEUANGAN

Khairul Hadi, SH

KASUB BAG KEPEGAWAIAN

Abd. Rahman, SH

STAF

Eka RJ., A.Md
Desi M, A.Md

STAF

Rossi Supriadi

PANITERA PENGGANTI
1.	H. Herman Husain, S.Ag
2.	Trisno Hari Santoso
3.	Rosda, SHI
4.	Sya’yansyah, S.Ag
5.	Erna Yuli Susanti, S.Ag

JURU SITA
1.	Andie Farza
2.	Najahaitami, SHI
3.	Udin Sulaiman, SH
4.	Nurlaila, SHI

JURU SITA PENGGANTI
1.	Aliefia Q. Ainin, SEI
2.	Lina Malasari, S.Kom
3.	Siti Lestari
4.	Abdul Wahid Aziz, S.Kom
5.	Intan Yani Astira, A.Md
6.	Ismiyulista Dirna, SHI

Keterangan :
	: Garis Tanggungjawab
--------- 	: Garis Koordinasi

3.	Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda
Sebelum Pengadilan Agama Kalianda berdiri, masyarakat pencari keadilan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Tanjungkarang. Pengadilan Agama Kalianda memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Oktober 1983 dengan Kantor menyewa rumah penduduk didaerah perempatan Jalan Kalianda Bawah. Pengadilan Agama Kalianda mulai melakukan kegiatan dengan jumlah Personil 8 (delapan) orang. sebagai Ketua Abdullah dhia dan Husni Lukman sebagai Panitera Kepala, dan 6 tenaga administrasi serta dibantu oleh 3 orang Hakim Honor.
Pada tahun 1984 Pengadilan Agama Kalianda mendapat tanah berukuran 2.960 M2 dan dibangunlah gedung baru berukuran 150 M2 yang terletak di jalan Indra Bangsawan No. 41 Kalianda dan diresmikan pada tanggal 24 Januari 1984 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dijabat oleh Drs. H. Roihan A.Rasyid, Bc.Hk. yang membawahi wilayah Pengadilan Agama se Sumatra Bagian Selatan (Palembang, Bengkulu dan Lampung),  Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI.Nomor 26 Tahun 1983 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 42 tahun 1984 Pengadilan Agama Kalianda dikatagorikan sebagai Pengadilan Agama Kelas II A.
Wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda sangat luas, maka dilaksanakan sidang keliling ke beberapa wilayah untuk melayani masyarakat pencari keadilan secara optimal yang meliputi wilayah Lampung Selatan bagian Barat (yang sekarang sebagian besar wilayahnya menjadi bagian wilayah Pengadilan Agama Tanggamus). Untuk sidang keliling yang ada di Kecamatan Gedong Tataan menumpang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan, sedangkan sidang keliling di daerah Kecamatan Talang Padang menumpang di balai sidang keliling Pengadilan Negeri Kalianda. Kemudian pada tahun 1986 mendapat anggaran proyek pembelian tanah seluas 939 M2 dan dibangunlah Gedung Balai sidang Pengadilan Agama Kalianda yang bertempat di Kecamatan Gedong Tataan berukuran 70 M2 yang diresmikan pemakaianya oleh Abdullah Dhia (sebagai Ketua Pengadilan Agama Kalianda) pada tanggal 24 Januari 1986 dan sampai sekarang gedung Balai tersebut masih dipergunakan sidang keliling sekali dalam satu minggu, meskipun kini dalam kaeadaan rusak ringan.
Pada tanggal 27 Oktober 1990 dibangun lagi gedung baru berukuran 172,40 m2 yang berdampingan dengan bangunan gedung yang lama dan pada  bulan Oktober 1995 dibangun lagi ruang sidang berukuran 39,16 m2 yang terletak di antara dua gedung yang dibangun sebelumnya. Pada tahun anggaran 2007 DIPA Pengadilan Agama Kalianda mendapat belanja modal rehabilitasi gedung, karena tidak ada tempat maka dibongkarlah gedung/balai sidang yang lama dan dibangunlah gedung kantor baru berlantai 2 berukuran 540 m2, dan pada tahun anggaran 2008  DIPA Pengadilan Agama Kalianda mendapat belanja modal rehabilitasi Gedung tahap kedua, maka dibongkarlah gedung/balai sidang yang lama ukuran 150 M2 yang dibuat tahun l984 ditempat tersebut dibangunlah Gedung Kantor baru berlantai 2 (dua) berukuran  300 M2. Pada tahun anggaran 2009  DIPA PA Kalianda mendapat belanja modal untuk membangun sarana pagar disekeliling, Kantor Pos Satpam, gerbang, dan tugu nama Pengadilan serta jalan masuk kantor, sehingga halaman kantor yang semula menghadap jalan Indra Bangsawan No. 41 Kalianda, sekarang menghadap jalan Kolonel Makmun Rasyid No. 48 Kalianda.
Gambar 4.3
Struktur Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda

KETUA
Drs. Taufik, SH

HAKIM
1.	H. Sholeh, Lc., MH
2.	UU Lukmanul Hakim, MH
3.	Muadz Junizar, S.Ag
4.	Warhan Latief, S.Ag
5.	H. Dede Andi, SHI., MH
6.	H. Lia Auliyah, SH
7.	H. Abdul Halim, Lc., Mec
8.	Martomo, MH

WAKIL KETUA
Drs. Soleman, MH

PANITERA/SEKRETARIS
Itna Fauza Qadriyah, MH

WAKIL PANITERA
Edi Laili, MH

WAKIL SEKRETARIS
Winarti, SHI

PANMUD PERMOHONAN

Asmarikad, MH

PANMUD GUGATAN

Drs. Humaidah

PANMUD HUKUM

Denny Eprian, SH

KAUR
UMUM

Medi Efendi, MH

KAUR
KEUANGAN

Agung N, ST

KAUR
KEPEGAWAIAN

Tri Joko S, SH

STAF

Nurul Huda, SHI
Faizal Habib, SHI
Reza Riski A, SHI

STAF

Marmiatun, S.Ag
Hadani Robbi

STAF

Agustine P, SE
Nurul H, SE

STAF

Febria D, S.Kom
Taufik H, SHI, SH

STAF

Dewi Oktavia, SH
Endi Supriadi

STAF

-

PANITERA PENGGANTI
1.	Edi Laili, SH., MH
2.	Dra. Humaidah
3.	Asmarikad, SH., MH
4.	Denny Aprian, SH
5.	Ankah Rahman, S.Ag

JURU SITA
1.	Yusi Irawan

JURU SITA PENGGANTI
1.	Hadani Robbi
2.	Febria Dewita, S.Kom
3.	Nurul Hidayah, SE
4.	Agustine Pratiwi, SE

Keterangan :
	: Garis Tanggungjawab
--------- 	: Garis Koordinasi

4.	Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih
Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 62 Tahun 2002, tentang pembentukan 12 Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Gunung Sugih, seperti tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Keppres Nomor: 62 Tahun 2002. Sebelum adanya Keppres Nomor 62 Tahun 2002 Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro.
Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/2/86/2003 tanggal 21 Januari 2003, tentang pengangkatan Drs. Bakhtari Mas’ud sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang bertempat di Ruang Sidang DPRD Lampung Tengah. Sejak itu Pengadilan Agama Gunung Sugih mulai beroperasi yang berkantor di Jl. Hanura No. 5 Gunung Sugih, sekaligus pada saat Kabupaten Lampung Tengah yang dulunya termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Metro menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih.
Adapun struktur organisasi yang kini bertugas di PA Gunung Sugih adalah:

Gambar 4.4
Struktur Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih

HAKIM
1.	Yopie Azbandi Aziz, MH
2.	April Yadi, S.Ag., MH
3.	Dra. Tuti Gantini
4.	Ikin, S.Ag
5.	Ahmad Saprudin, S.Ag
6.	Abdurrahman Rahim, MH
7.	Khoirunnisa, SHI., MA
8.	Nur Izzah, SHI
9.	Azis Mahmud Idris, SHI
10.	Ade Ahmad Hanif, S.Ag
11.	Alimuddin, SHI., MH

KETUA
Drs. Abdan Khuban, SH., MH

WAKIL KETUA
Drs. Saifuddin, SH., MH

PANITERA/SEKRETARIS
Drs. Sunariya

WAKIL PANITERA
H. Ahmad Syahab, SH., MH

WAKIL SEKRETARIS
A. Fathurrohman, SH., MH

PANMUD PERMOHONAN

Zulhada, SH., MH

PANMUD GUGATAN

Hj. Tun M, MH

PANMUD HUKUM

Drs. Riduansyah 

KAUR
UMUM

Purwadi, S.Sy

KAUR
KEUANGAN

Masroah, SHI

KAUR
KEPEGAWAIAN

Jhoni Firmansah, SH

STAF

Suherman
Fitriani, S.Ag
M. Arsyah

STAF

Fitri C, SH., MH
Budiyanto 

STAF

Kurnia G, SH
Destia FS, SE

STAF

Riza Habibi CP
Marhayah

STAF

Restu Y, S.Kom
Maryam

STAF

Septina, A.Md

JURU SITA
1.	Nuhdin, SHI

JURU SITA PENGGANTI
1.	Syaiful Rohim, SH
2.	Rizky Amalia, SH., MH
3.	Destia Fauzia Sodri, SE
4.	Ekawati, SE
5.	Aswan Radesa Putra 

PANITERA PENGGANTI
1.	Siti Maria, SH., M.E.Sy 

Keterangan :
	: Garis Tanggungjawab
--------- 	: Garis Koordinasi

B.	Data Cerai Talak dan Cerai Gugat di wilayah Pengadilan Agama Lampung 

Data jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat merupakan data yang sangat penting untuk peneliti jadikan sebagai acuan, karena data ini merupakan data lapangan yang penulis dapatkan dari beberapa Pengadilan Agama yang dijadikan sampel penelitian untuk mewakili Pengadilan Agama Lampung. 
Jumlah perkara secara keseluruhan di empat Pengadilan Agama di Provinsi Lampung, yaitu: Tanjungkarang, Metro, Gunungsugih, Kalianda pada tahun 2011 terdapat  3.591 kasus sedangkan jumlah perceraian  3.338, maka jumlah perceraian di PA Lampung mencapai 92,95%. Untuk kasus cerai gugat dibandingkan dengan jumlah perkara cerai talak dan perkara lainnya mencapai 65,27%. Pada tahun 2012 terdapat  perkara, 3.978 sedangkan kasus perceraian mencapai 3.774, maka angka perceraian mencapai 94,87%. Untuk kasus cerai gugat dibandingkan dengan jumlah perkara cerai talak dan perkara lainnya mencapai 66,94%. Pada tahun 2013 jumlah kasus 4.201, jumlah perceraian 3.895 maka jumlah kasus perceraian mencapain 92,72%. Untuk kasus cerai gugat dibandingkan dengan jumlah perkara cerai talak dan perkara lainnya mencapai 68,51%. Pada tahun 2014 jumlah perkara 4.879 jumlah perceraian 4.477, maka kasus perceraian mencapai 91,76%. Untuk kasus cerai gugat dibandingkan dengan jumlah perkara cerai talak dan perkara lainnya mencapai 67,90%. Pada tahun 2015 jumlah perkara 5.606 jumlah perceraian 5.241, maka kasus perceraian mencapai 93,49%. Untuk kasus cerai gugat dibandingkan dengan jumlah perkara cerai talak dan perkara lainnya mencapai 6,90%.
Data perkara di Pengadilan Agama Tanjungkarang, Pengadilan Agama Metro, Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Pengadilan Agama Kalianda tersebut, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Perkara Tahun 2011-2015
Tahun	Cerai
Talak	Cerai Gugat	Lainnya	Jumlah	Prosentase
Cerai	Prosentase
Cerai Gugat	
2011	994	2344	253	3591	92,95	65,27	
2012	1111	2663	204	3978	94,87	66,94	
2013	1017	2878	306	4201	92,73	68,51	
2014	1164	3313	402	4879	91,76	67,90	
2015	1325	3916	365	5606	93,49	69,85	

Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Dari uraian tabel dan grafik tersebut, maka dapat diketahui dalam kurun waktu tahun 2011-2015, perkara cerai gugat cenderung terus meningkat serta dalam jumlah yang sangat dominan. Prosentase perkara cerai dalam kurun waktu tahun 2011-2015 dibandingkan dengan perkara lainnya di atas 90%. Demikian juga secara  khusus perkara cerai gugat dibandingkan perkara lainnya, termasuk cerai talak mencapai di atas 65%.

Adapun rincian data di masing-masing Kabupaten Kota adalah sebagai berikut:
1.	Data Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang
Data perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang pada tahun 2011-2015, dapat disajikan pada table sebagai  berikut:
Tabel 4.2
Data Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang 
Tahun 2011-2015

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Lainnya	Jumlah	Prosentase Cerai	Prosentase
Cerai Gugat	
2011	272	676	110	1058	89,6	63,89	
2012	302	739	61	1102	94,46	67,06	
2013	230	637	149	1016	85.33	62,70	
2014	339	926	115	1380	91,67	67,10	
2015	353	981	123	1457	91,56	67,33	

Data perkara tersebut dapat disajikan dalam bentuk drafik sebagai berikut:

Berdasarkan data tersebut, maka di Pengadilan Agama Tanjungkarang tetap didominasi oleh perkara cerai, dan cerai gugat yang terbanyak. Pada tahun 2011, perkara cerai sebanyak 948 atau 89,6% dibandingkan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat mencapai 676 atau 63,89% dibandingkan perkara lainnya termasuk cerai talak. Tahun 2012, perkara cerai sebanyak 1041 atau mencapai 94,46% dibandingkan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat sebanyak 739 perkara atau mencapai 67,06% dibandingkan perkara lainnya.   Tahun 2013, perkara cerai sebanyak 867 atau mencapai 85,33% dibandingkan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat sebanyak 637 perkara atau mencapai 62,70% dibandingkan perkara lainnya. Tahun 2014, perkara cerai sebanyak 1265 atau mencapai 91,67% dibandingkan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat sebanyak 926 perkara atau mencapai 67,10% dibandingkan perkara lainnya. Tahun 2015, perkara cerai sebanyak 1334 atau mencapai 91,56% dibandingkan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat sebanyak 981 perkara atau mencapai 67,33% dibandingkan perkara lainnya.
2.	Data Perkara di Pengadilan Agama Kelas IB Metro Tahun 2011-2015
Data perkara di Pengadilan Agama Kelas IB Metro pada tahun 2011-2015, dapat disajikan pada tabel sebagai  berikut:
Tabel 4.3
Keadaan dan Jenis Perkara Pengadilan Agama Kelas IB Metro 
Tahun 2011-2015
3.	
Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Lainnya	Jumlah	Prosentase Cerai	Prosentase
Cerai Gugat	
2011	337	678	92	1107	91,69	61,25	
2012	335	828	75	1238	93,94	66,88	
2013	347	1002	66	1415	95,34	70,81	
2014	357	1023	148	1528	90,31	66,95	
2015	364	1096	83	1543	94,62	71,03	

Data perkara tersebut dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Berdasarkan data tersebut, maka di Pengadilan Agama Metro tetap didominasi oleh perkara cerai, dan secara khusus cerai gugat yang terbanyak. Pada tahun 2011, perkara cerai sebanyak 1015 atau 91,69% dibandingkan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat mencapai 678 atau 61,25% dibandingkan perkara lainnya termasuk cerai talak. Tahun 2012, perkara cerai sebanyak 1.163 atau mencapai 93,94% dibandingkan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat sebanyak 828 perkara atau mencapai 66,88% dibandingkan perkara lainnya.   Tahun 2013, perkara cerai sebanyak 1349 atau mencapai 95,34% dibandingkan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat sebanyak 1002 perkara atau mencapai 70,81% dibandingkan perkara lainnya. Tahun 2014, perkara cerai sebanyak 1380 atau mencapai 90,31% dibandingkan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat sebanyak 1023 perkara atau mencapai 66,95% dibandingkan perkara lainnya. Tahun 2015, perkara cerai sebanyak 1460 atau mencapai 94,62% dibandingkan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat sebanyak 1.096 perkara atau mencapai 71,03% dibandingkan perkara lainnya.

3.	Data Perkara di Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda 
Data perkara di Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda pada tahun 2011-2015, dapat disajikan pada tabel sebagai  berikut:
Tabel 4.4
Keadaan dan Jenis Perkara Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda 
Tahun 2011-2015
1.	
Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Lainnya	Jumlah	Prosentase Cerai	Prosentase
Cerai Gugat	
2011	165	460	32	657	95,13	70,02	
2012	166	496	29	691	95,8	71,78	
2013	191	655	66	912	92,76	71,82	
2014	174	667	96	937	89,75	71,18	
2015	204	696	68	968	92,98	71,90	

Data perkara tersebut dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

 Berdasarkan data tersebut, maka di Pengadilan Agama Kalian tetap didominasi oleh perkara cerai, dan secara khusus cerai gugat yang terbanyak. Pada tahun 2011, perkara cerai sebanyak 625 atau 95,13% dibandingkan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat mencapai 460 atau 70,02% dibandingkan perkara lainnya termasuk cerai talak. Tahun 2012, perkara cerai sebanyak 662 atau mencapai 95,8% dibandingkan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat sebanyak 496 perkara atau mencapai 71,78% dibandingkan perkara lainnya.   Tahun 2013, perkara cerai sebanyak 846 atau mencapai 92,76% dibandingkan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat sebanyak 655 perkara atau mencapai 71,82% dibandingkan perkara ainnya. Tahun 2014, perkara cerai sebanyak 841 atau mencapai 89,75% dibandingkan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat sebanyak 667 perkara atau mencapai 71,18% dibandingkan perkara lainnya. Tahun 2015, perkara cerai sebanyak 900 atau mencapai 92,98% dibandingkan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat sebanyak 696 perkara atau mencapai 71,90% dibandingkan perkara lainnya.

4.	Data Perkara di Pengadilan Agama Kelas IIA Gunung Sugih Tahun 2011-2015
Data perkara di Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih pada tahun 2011-2015, dapat disajikan pada tabel sebagai  berikut:
Tabel 4.5
Keadaan dan Jenis Perkara Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih 
Tahun 2011-2015
1.	
Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Lainnya	Jumlah	Prosentase Cerai	Prosentase
Cerai Gugat	
2011	220	530	19	769	97,53	68,92	
2012	308	600	39	947	95,88	63,36	
2013	249	584	25	858	97,09	68,07	
2014	294	697	43	1034	95,84	67,41	
2015	404	1143	36	1638	94,44	69,78	

Data perkara tersebut dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Berdasarkan data tersebut, maka di Pengadilan Agama Gunung Sugih tetap didominasi oleh perkara cerai, dan secara khusus cerai gugat yang terbanyak. Pada tahun 2011, perkara cerai sebanyak 750 atau 97,53% dibandingkan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat mencapai 530 atau 68,92% dibandingkan perkara lainnya termasuk cerai talak. Tahun 2012, perkara cerai sebanyak 908 atau mencapai 95,88% dibandingkan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat sebanyak 600 perkara atau mencapai 63,36% dibandingkan perkara lainnya.   Tahun 2013, perkara cerai sebanyak 833 atau mencapai 97,09% dibandingkan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat sebanyak 584 perkara atau mencapai 68,07% dibandingkan perkara lainnya. Tahun 2014, perkara cerai sebanyak 991 atau mencapai 95,84% dibandingkan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat sebanyak 697 perkara atau encapai 67,41% dibandingkan perkara lainnya. Tahun 2015, perkara cerai sebanyak 1.547 atau mencapai 94,44% dibandingkan perkara lainnya. Secara khusus perkara cerai gugat sebanyak 1.143 perkara atau mencapai 69,78% dibandingkan perkara lainnya.
Berdasarkan data perkara di empat Pengadilan Agama tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa perkara cerai mendominasi perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. Perkara cerai dibandingkan dengan perkara lainnya, baik secara keseluruhan maupun masing-masing Pengadilan Agama rata-rata di atas 95% dibandingkan dengan perkara lainnya. Demikian juga secara khusus, perkara cerai gugat dibandingkan dengan perkara lainnya (termasuk perkara cerai talak) rata-rata di atas 65%.