ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIII/2015 TENTANG MANTAN NARAPIDANA DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH (ANALISIS PASAL 7 HURUF G UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH)

Agustina, Dewi (2018) ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIII/2015 TENTANG MANTAN NARAPIDANA DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH (ANALISIS PASAL 7 HURUF G UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

[img]
Preview
PDF
Download (1MB) | Preview

Abstract

Mantan narapidana adalah seseorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya, sehingga dia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan serta selama menjalani masa hukumannya segala aktivitasnya dibatasi dan ditahan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dan telah menyelesaikan masa hukumannya dan putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 tentang mantan narapidana dapat mengikuti pemilihan kepala daerah dengan syarat mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Rumusan masalah di dalam skripsi ini adalah apa dasar dan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 tentang mantan narapidana dapat mengikuti pemilihan kepala daerah. Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar dan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 tentang mantan narapidana dapat mengikuti pemilihan kepala daerah. Kegunaan skripsi ini adalah agar dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang mantan narapidana dapat mengikuti pemilihan kepala daerah dan menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan sosial, agar dapat membedakan dalam melakukan perbuatan hukum Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti mengenai mantan narapidana dapat mengikuti pemilihan kepala daerah. Metode Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber literature yang tersedia di dalam sumber data primer dan sumber data sekunder dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 yang menyatakan memperbolehkan mantan narapidana dapat mengikuti pemilihan kepala daerah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan dalam Islam seorang mantan narapidana dalam Islam diperbolehkan menyalonkan diri sebagai Kepala Daerah dilihat dari tambahan hukumannya. Karena seorang mantan narapidana telah menjalankan hukuman yang telah ditetapkan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 12 Oct 2018 07:10
Last Modified: 12 Oct 2018 07:10
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/4652

Actions (login required)

View Item View Item