TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH TENTANG UPAYA PEMEKARAN WILAYAH (STUDI DI SUNGKAI BUNGA MAYANG)

Riadi, Iwan (2018) TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH TENTANG UPAYA PEMEKARAN WILAYAH (STUDI DI SUNGKAI BUNGA MAYANG). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Preview

PDF Download (1MB) | Preview

Abstract

Bentuk Negara yang digunakan di Indonesia adalah bentuk Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut. Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini terentralisasi ditangan pemerintah pusat. Dalam proses Desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat kepemerintahan daerah sebagai mana mestinya. Sejarah pemekaran wilayah dimulai sejak disahkannya UU NO.22 Tahun 1999 Tentang otonomi daerah dan di revisi dengan UU NO.32 Tahun 2004 dan yang terbaru adalah UU NO.23 Tahun 2014. Sejak saat itu pemekaran otonomi daerah meningkat tajam yaitu setelah pada masa pasca Orde Baru. Data terbaru yakni tahun 2015 Website Kementrian Dalam Negri menunjukan sudah terdapat 34 Provinsi dan 416 Kabupaten serta 98 Kota di Indonesia Isu pemekaran Sungkai Marga Bunga Mayang sebenarnya bukanlah isu yang baru. Isu ini sudah dibangun semenjak tahun tahun 2004, bahkan proposalpengkabupatenan sudah dibuat. Namun proposal tersebut berhentidi tengah jalan. Kini isu tersebut kembali muncul ditandai dengan deklarasi Sungkai Marga Bunga Mayang yang dilakukan oleh sekelompok masyarakatyang mengatasnamakan diri sebagaiPPKS (Panitia Persiapan Kabupaten Sungkai )Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang sebuah masalah. Rumusan masalahdalam penelitian ini yaitu, Bagaimana bentuk upaya persiapan Sungkai Bunga Mayang menjadi kabupaten?, ApakahSungkai Bunga Mayang memenuhi syarat untuk dimekarkan menurut Hukum Positif dan Fiqh Siyasah?. Untukmenjawab rumusan masalah tersebutmakapenelitimelakukan penelitianskripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi di Sungkai Bunga Mayang)” Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data sekundersebagai sumber yang utama. Meskipun demikian, penelitian ini didukung dengan sumber dataprimer yaitu sumber data yang didapatkan dari hasil penelitian dilapangan berupa wawancarakepada narasumber yaitu kepada Tim Persiapan Sungkai Bunga Mayang, Tokoh adat setempat, dan Tokoh Masyarakat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, bersifatdeskriptif yakni dengan menyajikan data secara terperinci dan melakukan penafsiran-penafsiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Kata kunci: Tinjauan Hukum Positif, Fiqh Siyasah, Upaya, Pemekaran Wilayah.

Actions (login required)

View Item