KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH TERHADAP HARTA WARIS (STUDI PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI PROVINSI LAMPUNG)

Saputra, Muchamad Rima (2018) KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH TERHADAP HARTA WARIS (STUDI PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI PROVINSI LAMPUNG). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Preview

PDF Download (1MB) | Preview

Abstract

Berdasarkan hukum Islam atau hukum perkawinan di Indonesia, bahwa hanya perkawinan yang sah seorang anak dapat dinasabkan pada ayahnya. Adapun jika perkawinan tersebut tidak sah, maka seorang anak tidak dapat di nasabkan kepada ayahnya termasuk hak-hak keperdataannya pun ikut gugur. Menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah juga berpendapat bahwa anak yang di luar nikah menurut segi hukum Islam nasabnya terputus dari ayah biologisnya dan hanya bernasabkan kepada ibu kandungnya dan keluarga ibu kandungnya saja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak luar nikah terhadap harta waris menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan anak luar nikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak luar nikah terhadap harta waris menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data yang di gunakan berupa buku-buku, Jurnal, dan wawancara serta dokumen-dokumen dan lain-lain. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan kedudukan anak luar nikah terhadap harta waris menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung adalah pada hakikat dan syariat hukum Islam anak yang lahir di luar nikah tidak mendapatkan harta waris karena nasabnya terputus kepada ayah biologisnya sedangkan kepada ibunya anak tersebut masih ada ikatan nasabnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100. Namun ada sebuah solusi atau jalan keluar untuk memberikan hak waris kepada anak luar nikah tersebut, menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan muhammadiyah yaitu berupa hibah yang diberikan sebelum si pewaris meninggal dunia dan wasiat wajibah yang diberikan sesudah si pewaris meninggal dunia melalui ketentuan Pengadilan Agama dan tidak boleh melebihi 1/3 dari ayah biologisnya.

Actions (login required)

View Item