ANALISIS FIQH SIYĀSAH TANFIŹIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 70 & 71 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM (Studi di Bawaslu Lampung Tengah)

Nico, Joana (2024) ANALISIS FIQH SIYĀSAH TANFIŹIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 70 & 71 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM (Studi di Bawaslu Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

ABSTRAK Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pelaksanaan prinsip demokrasi, namun di dalam pemilu sering mengalami adanya pelanggaran pada masa kampanye. Terdapat permasalahan mengenai pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK). Berkenaan dengan Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menjelaskan bahwa dalam hal ini terdapat larangan memasang dan menempel APK di tempat-tempat tertentu oleh sebab itu dibutuhkan lembaga Bawaslu untuk mencegah dan menangani permasalahan ini. Terdapat permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana Impelementasi Pasal 70 & 71 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu dan Analisis Fiqh Siyāsah Tanfiźiyah Terhadap Impelemtasi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari informan, sedangkan data sekunder berupa kepustakaan, dokumentasi, arsip data Bawaslu Lampung Tengah. Populasi yang diambil di dalam penelitian yaitu pihak Bawaslu Lampung Tengah dua puluh dan sample yang diambil sembilan orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, metode pengelolaan data menggunakan pemeriksaan data, penandaan data dan sistemasi data. Hasil penelitian adalah Bawaslu Lampung Tengah melaksanakan pencegahan dan penanganan pelanggaran APK Kampanye Pemilu, Bawaslu menjalankan sebagaimana dengan Pasal 70 & 71 PKPU Nomor 15 Tahun 2023, untuk melakukan pencegahan Bawaslu melakukan sosialisasi keseluruh pihak agar mematuhi peraturan, apabila ditemukan pelanggaran APK maka bawaslu akan menanganinya dengan melakukan penertiban. Analisis Fiqh Siyāsah Tanfiźiyah terhadap pencegahan dan penanganan pelanggaran APK Kampanye pemilu berdasarkan Implementasi Pasal 70 & 71 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dimana Bawaslu memiliki peranan untuk penyelenggara peraturan demi kemaslahatan umat sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang menekankan prinsip saling tolong menolong serta amanah sebagai ulil amri atau pemimpin dalam menyampaikan amanah. Kata Kunci: Alat Peraga Kampanye, Bawaslu, Fiqh Siyāsah, Kampanye Pemilu. ABSTRACT General Election (Pemilu) is the implementation of principles of democracy, but elections often experience violations during the campaign period. during the campaign period. There are problems regarding violations of the Campaign (APK) violations. With regard to Articles 70 & 71 of the Election Commission Regulation General Election Commission Regulation (PKPU) explains that in this case there is a prohibition on installing and sticking APK in certain places, therefore an institution is needed. APK in certain places, therefore an institution is needed to prevent and handle this problem. Bawaslu is needed to prevent and deal with this problem. There is a problem that discussed in this study how the Implementation of Article 70 & 71 PKPU Number 15 of 2023 Regarding Election Campaigns and Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfiźiyah Analysis of the Implementation. The method used is field research with a qualitative descriptive approach. Primary data was obtained from informants, while secondary data was in the form of literature, documentation, archives of Central Lampung Bawaslu data. The population taken in the study was twenty Central Lampung Bawaslu parties and the sample taken was nine people. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation, the data management method uses data checking, data tagging and data systematization. The result of the research is that the Central Lampung Bawaslu carries out the prevention and handling of violations of the Election Campaign APK, Bawaslu runs as in Article 70 & 71 PKPU Number 15 of 2023, to prevent Bawaslu from conducting socialization to all parties to comply with the regulations, if an APK violation is found, Bawaslu will handle it by controlling it. Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfiźiyah on the prevention and handling of violations of the election Campaign APK based on the Implementation of Article 70 & 71 PKPU Number 15 of 2023 where Bawaslu has a role for the organizers of regulations for the benefit of the people is in accordance and does not conflict with Islamic law which emphasizes the principle of mutual assistance and mandate as ulil amri or leader in delivering the mandate. Keywords: Campaign Props, Bawaslu, Fiqh Siyāsah, Election Campaigns.

Actions (login required)

View Item