PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG NO.3 TAHUN 2010 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN GELANDANGAN DANPENGEMIS DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi kasus pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)

FENTY, LESTIYANA (2024) PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG NO.3 TAHUN 2010 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN GELANDANGAN DANPENGEMIS DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi kasus pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Krisis ekonomi mengakibatkan berbagai macam bencana seperti banyaknya orang yang mengalami keterpurukan ekonomi. Usaha yang tidak berjalan sampai kepadapemutusan pekerjaan sehingga banyak pengangguran. Tidak adanya pekerjaan membuat beberapa masyarakat di Kota Bandar Lampung turun ke jalan menjadi anak jalanan, gelandangan, pengemis peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2010, akan tetapi pada tahun 2020 ini masih saja terdapat anak jalanan, gelandangan dan pengemis berkeliaran di jalan-jalan tertentu Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Praturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Anak Jalanan,Gelandangan, dan Pengemis pada satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dan Bagaimana perspektif figh siyasah-nya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. Kemudian penulis juga menelitinya dengan perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian informasi untuk mendapatkan data langsung dari lapangan penelitian teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini di antaranya, yaitu: pertama, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis ini sudah berjalan, akan tetapi belum efektif. Hal ini di sebabkan karena ketebatasan sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan yang masih kurang dan sanksi yang di berikan kurang tegas. Kedua perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis bahwa mengamen atau mengemis menurut islam merupakan perbuatan yang tercela dan dikecam. Walaupun demikian, islam mentoleransi perbuatan mengamen atau mengemis tersebut jika dilakukan dalam kondisi yang pernah Nabi Muhammad SAW sebutkan dalam sabdanya yaitu seseorang yang sedang dalam terhimpit hutang, terkena musibah dan tertimpa kesengsaraan. Kata kunci: Perda; Anak Jalanan; Gelandangan; dan Pengemis.

Actions (login required)

View Item