ANALISIS FIQH SIYASAH TANFIZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI. NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 (Studi di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)

Febrian, Singgih Tri Armayuda (2024) ANALISIS FIQH SIYASAH TANFIZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI. NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 (Studi di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan upaya pemerintah dalam penanggulagan bencana non alam Covid-19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diharapkan mampu meminimalisir keterpurukan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. Di Pekon Wonodadi, terdapat implementasi penerima Bantuan Langsung Tunai yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 . Rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 di Pekon Wonodadi dan bagaimana analisis Fiqh Siyasah Tanfiziyyah terhadap penyaluran program Bantuan Langsung Tunai dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penyaluran program langsung tunai di Pekon Wonodadi dan untuk mengetahui Analisis Fiqh Siyasah Tanfiziyyah terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif serta analisa dengan menggunakan metode induktif. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer yang bersumber dari Pekon Wonodadi, dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang relevan. Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 di Pekon Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu kendati masih ditemukan warga yang protes karena merasa tidak mendapatkan haknya, namun secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk warga yang tidak menerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa akan dialihkan agar menerima manfaat melalui program PKH dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Kedua, Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Pekon Wonodadi merupakan bentuk implementasi konsep ahlul halli wal aqdi pada Siyasah Tanfîdziyyah. Negara melalui perangkatnya dari pusat hingga daerah melakukan upaya menciptakan kemashlahatan dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Kata Kunci: Dana Desa, Peraturan Menteri Desa, Siyasah Tanfîdziyyah.

Actions (login required)

View Item