PENGGUNAAN DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pandangan Ulama Nahdatul Ulama Provinsi Lampung)

RIZKI, AULIA (2024) PENGGUNAAN DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pandangan Ulama Nahdatul Ulama Provinsi Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Peningkatan jumlah jamaah haji mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji. Berdasarkan amanat Undang�Undang No. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dan analisisnya dengan hukum ekonomi syariah. Dana haji boleh dilakukan jika berdasarkan prinsip syariah dan kehati-hatian, dan memiliki nilai manfaat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan haji ditangani lembaga khusus yang bernama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan tokoh Nahdatul Ulama Provinsi Lampung terkait pengunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur perspektif hukum ekonomi syariahnya dan bagiamana pandangan tokoh Nahdatul Ulama provinsi Lampung perspektif Undang-Undang No 34 Tahun 2014 terkait pengunaan dana haji untuk pembanguan infrastruktur. Dengan demikian penelitian akan dilaksanakan di PWNU Lampung (Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Provinsi Lampung). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis mengetahui dan menganalisis bagaimana perspektif tokoh Nahdatul Ulama mengenai pengunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur dan bagaimana persepktif hukum ekonomi syariahnya dan Bagaimana perspektif tokoh Nahdatul Ulama berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer dengan metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian dalam pengelolaan dana haji terdapat 2 rangkaian akad yang sama yaitu antara BPKH dengan para calon jamaah Haji menggunakan akad wakalah dan BPKH dengan manajer investasi menggunakan akad wakalah. Hukum menginvestasikan dana haji pada infrastruktur sudah sesuai dengan ketentuan baik pasal-pasal tentang pengelolaan keuangan haji dan kajian hukum Islam secara khusus melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional dinyatakan sudah sesuai dengan syariah. Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 dan juga Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 122 tahun 2018 tentang Pengeloaan Dana Haji BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah, investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur ditujukan untuk mendapatkan nilai manfaat optimal bagi peningkatan iv penyelenggaraan ibadah haji dengan mengutamakan aspek keamanan dan keutuhan dana calon jamaah haji Kata kunci : Dana Haji, HES, Wakalah

Actions (login required)

View Item