TINJAUAN SIYASAH TENFIDZIYYAH TERHADAP PERAN APARATUR DESA DALAM MENENTUKAN BATASAN�BATASAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN SESUAI DENGAN PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 (Studi Di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra Selatan)

ANCE, KORNIA (2024) TINJAUAN SIYASAH TENFIDZIYYAH TERHADAP PERAN APARATUR DESA DALAM MENENTUKAN BATASAN�BATASAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN SESUAI DENGAN PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 (Studi Di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra Selatan). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan pemerintah berupa bantuan sosial bersyarat yang diperuntukan kepada keluarga miskin sebagai penerima manfaat PKH. Kriteria penerima manfaat PKH ini adalah masyarakat miskin dengan komponen seperti ibu hamil/menyusui, keluarga miskin yang memiliki anak berusia 0 sampai 5 tahun 11 bulan, memiliki anak dalam masa belajar dari SD sampai SMA sederajat, lansia serta penyandang disabilitas berat. Terbentuknya PKH merupakan upaya dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan terkhususnya di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang, Program Keluarga Harapan sudah terimplementasi sejak tahun 2014. Namun, bantuan PKH ini banyak menimbulkan berbagai macam kesenjangan sosial dalam masyarakat akibat bantuan PKH yang dirasa kurang tepat sasaran dan tidak merata sampai dengan dugaan adanya campur tangan aparatur desa dengan kepentingan pribadi sehingga banyaknya penerima manfaat PKH dari kalangan masyarakat yang dirasa kurang tepat. Permasalahan tersebut membuat penulis mendapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Aparatur Desa Dalam Menentukan Batasan-Batasan Penerima Program Keluarga Harapan Sesuai Dengan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Bandar Agung Adalah Masyarakat Yang Memang Layak Mendapatkan Bantuan Tersebut Sesuai Dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dan Bagaimana Peran Aparatur Desa Bandar Agung Dalam Menentukan Batasan-Batasan Penerima Program Keluarga Harapan Sesuai Dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di tinjau dari Siyasah Tanfidziyyah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masyarakat di Desa Bandar Agung adalah masyarakat yang memang layak mendapatkan bantuan tersebut sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 serta untuk mengetahui bagaimana peran dari Aparatur Desa dalam menentukan batasan�batasan penerima PKH di Desa Bandar Agung di tinjau dari Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field�research) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data-data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mendeskripsikan atau menjabarkan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Aparatur Desa dan Pengimplementasian Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Bandar Agung masih kurang sesuai. Hal ini terjadi kesenjangan sosial yang terjadi dikalangan masyarakat karena penentuan penerima manfaat PKH yang kurang tepat sasaran. Kurang tepat sasaran PKH dikarenakan kurangnya koordinasi panitia PKH dengan aparatur desa yang kurang baik sehingga data yang didapat bukanlah data yang sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Desa Bandar Agung, Implementasi, Siyasah Tanfidziyyah.

Actions (login required)

View Item