ANALISIS KOMPERATIF PRAKTIK SEWA MENYEWA PERAHU NELAYAN BENUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)

Meta, Afrillia (2024) ANALISIS KOMPERATIF PRAKTIK SEWA MENYEWA PERAHU NELAYAN BENUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Ijarah atau sewa-menyewa merupakan salah satu kegiatan muamalah yang setiap hari dilakukan oleh manusia sebagai bentuk saling tolong-menolong. Menurut syari‟at Islam bahwa sewa�menyewa haruslah memenuhi syarat dan rukun dari sewa-menyewa. Apabila tidak terpenuhi syarat dan rukunnya dapat mengakibatkan tidak sahnya sewa-menyewa yang dijalankan. Di Pekon Negeri Ratu terdapat praktik ijarah atau sewa-menyewa perahu nelayan benur, yang dijalankan oleh dua belah pihak, pihak pertama yang menyediakan sewa perahu dan pihak kedua nelayan yang menyewa perahu. Pada perjanjian tersebut sudah terdapat kesepakatan pelaksanaannya terkait syarat dan rukunnya, akan tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian dimana didapati adanya kecurangan pada jumlah hasil dari pendapatan benur sebagai acuan pembayaran sewa perahu. Rumusan masalah dalam permasalah ini adalah: 1) Bagaimana analisis praktik sewa menyewa kapal nelayan benur di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat? 2) Bagaimana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa menyewa kapal nelayan benur di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat?. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data primer merupakan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder berasal dari literature yang terkait dengan penelitian. Populasi dalam penelitian ini merupakan 21 nelayan benur yang menyewa perahu. Sampel yang diambil sebanyak 5 orang, 2 orang penyedia sewa perahu dan 3 orang nelayan yang menyewa perahu. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa analisis praktik sewa-menyewa kapal nelayan benur di pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan Pasal 1548 KUHP sehingga masih terdapat pihak yang dirugikan. Berdasarkan Perpektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa menyewa kapal nelayan benur di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat belum sesuai dengan hukum Islam yaitu prinsip akad syariah yakni ketidakpastian (gharar) sebagaimana Hadist Tirmidzi dari „Amr bin „Auf: “perjanjian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. Yaitu tindakan pihak kedua yang melakukan penipuan setengah dari hasil tangkapan benur yang kemudian akan dijual kepada pembeli benur yang lain demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Oleh karena itu praktik perjanjian sewa menyewa kapal nelayan benur di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Hukum�Nya Haram. Kata Kunci: Perahu, Nelayan Benur, Hukum Ekonomi Syari‟ah. ABSTRACT Ijarah or leasing is one of the muamalah activities that humans carry out every day as a form of helping each other. According to Islamic law, renting must meet the terms and conditions of the tenancy. If the terms and conditions are not met, this could result in the lease being executed being invalid. In Pekon Negeri Ratu, there is the practice of ijarah or renting out fish fry fishing boats, which is run by two parties, the first party providing the boat rental and the second party the fishermen renting the boat. In this agreement, there is already an implementation agreement regarding the terms and conditions, however, in its implementation there are still discrepancies where it is found that there is fraud in the amount of income from fry as a reference for boat rental payments. The formulation of the problem in this problem is: 1) What is the analysis of the practice of renting fry fishing boats in Pekon Negeri Ratu, Ngambur District, Pesisir Barat Regency? 2) What is the perspective of Positive Law and Sharia Economic Law on the practice of renting fry fishing boats in Pekon Negeri Ratu, Ngambur District, Pesisir Barat Regency? This research is classified as field research. This research is a type of qualitative research which is descriptive in nature. The data source comes from primary data which is the result of observation, interviews and documentation, while secondary data comes from literature related to research. The population in this study were 21 fry fishermen who rented boats. The samples taken were 5 people, 2 boat rental providers and 3 fishermen who rented boats. Based on the research results, it shows that the analysis of the practice of renting fry fishing boats in Pekon Negeri Ratu, Ngambur District, Pesisir Barat Regency, in its implementation is not in accordance with Article 1548 of the Criminal Code, so there are still parties who suffer losses. Based on the Sharia Economic Law Perspective, the practice of renting fry fishing boats in Pekon Negeri Ratu, Ngambur District, Pesisir Barat Regency is not in accordance with Islamic law, namely the principle of sharia contracts, namely uncertainty (gharar) as in the Tirmidhi Hadith from 'Amr bin 'Auf: "an agreement can be made between Muslims except agreements that forbid what is halal or make lawful what is haram; and Muslims are bound by their conditions except conditions that prohibit what is halal or make lawful what is haram.” This is the action of a second party who defrauds half of the catch of fry which will then be sold to other buyers of fry for personal interest and profit. Therefore, the practice of leasing agreements for fry fishing boats in Pekon Negeri Ratu, Ngambur District, Pesisir Barat Regency is Haram. Keywords: Boat, Benur Fishermen, Sharia Economic Law.

Actions (login required)

View Item