PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NOMOR 12/PRT/M/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung)

Febri, Pratama (2024) PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NOMOR 12/PRT/M/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Sistem jaringan drainase di suatu kawasan sudah semestinya dirancang untuk menampung debit aliran yang normal, terutama pada saat musim hujan. Artinya kapasitas saluran drainase sudah diperhitungkan untuk dapat menampung debit air, sehingga kawasan yang dimaksud tidak mengalami genangan atau banjir. Jika kapasitas saluran drainase menurun dikarenakan oleh berbagai sebab maka debit yang normal sekalipun tidak akan bisa ditampung oleh sistem yang ada. Sedangkan sebab menurunya kapasitas sistem antara lain, banyak terdapat endapan sedimen, terjadi kerusakan fisik drainase, adanya bangunan lain diatas jaringan drainase. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum dan untuk mengetahui pandangan Fiqh siyasah terhadap Dinas Pekerjaan Umum dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase, Peran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan sistem drainase perkotaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainanse Perkotaan di Bandar Lampung belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dikarenakan dalam mencapai kesesuaian tujuan sistem drainase pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sudah menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada dengan baik tetapi belum optimal. Pandangan Fiqh Siyasah mengenai Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase ialah dimana prinsip dari siyasah keadilan, amanah dan tanggung jawab. Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Yang Dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung diketahui belum terealisasikan secara adil. Karena pada faktanya banyak masyarakat yang masih merasakan dampak dari sistem drainase yang rusak dan tidak diperbaiki sehingga ketika musim hujan tiba menyebabkan tergenangnya air dan banjir. iv Selain itu berdasarkan prinsip amanah dan tanggung jawab juga belum sesuai dikarenakan dalam hal pelaporan tentang sistem drainase pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sudah menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada dengan baik tetapi belum optimal. Kata Kunci : Sistem Drainase, Dinas Pekerjaan Umum, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item