IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)

SHALSA, AZAHRA ISLAMIA (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Salah satu wewenang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Tujuan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian secara garis besar sebagai dokumen pembuktian yang sah terhadap ada atau tidaknya rekam jejak kriminalitas seseorang. Pelayanan penerbitan SKCK diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini guna mengetahui pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan pandangan terhadap fiqh siyasah. Jenis dan metode penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi, maupun pustaka yang dianalisa secara sistematis Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan penerbitan SKCK di Polresta Bandar Lampung telah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pasal (3) dimana penerbitan SKCK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku(legalitas), dilaksanakan secara jelas dan terbuka (transparansi), dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas), diberikan kepada setiap pemohon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan tanpa membedakan satu dengan lainnya (non diskriminasi), dibuat atas dasar pertimbangan keperluan yang benar�benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi pemohon(nesesitas) , dilaksanakan dengan mudah, murah, cepat, dan nyaman(efektif dan efisien). Prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia pada pelayanan penerbitan SKCK dalam fiqh siyasah sama dengan prinsip pemerintahan dalam Islam. Pelayanan yang baik akan berpengaruh pada produktivitas kerja, nilai dasar fiqh siyasah adalah amanah dalam konsep tersebut terdapat suatu kriteria yang penting dalam suatu pelayanan dalam melaksanakan pelayanan publik. Kata kunci : Pelayanan, Peraturan Pemerintah.

Actions (login required)

View Item