ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG UNDANG

TRI, RAHMADONA (2024) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG UNDANG. Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Pemerintah belum lama ini resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022, dengan didasarkan pada sejumlah alasan mendesak seperti antisipasi terhadap kondisi ekonomi global. Beberapa menteri sepakat atas keputusan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang karna menilai bahwa ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menghadapi ancaman global kedepan. Namun, dalam hal ini Presiden dinilai melawan hukum dan membangkang konstitusi karena menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja memang telah dinyatakan inkonstitusional namun bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor: 91/PUU-XVIII/2020. Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang mencabut Undang�Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bentuk perbuatan melanggar hukum dan pembangkangan terhadap konstitusi. Seharusnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengamanatkan agar pemerintah dan DPR memperbaiki prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan memaksimalkan partisipasi publik. Namun, pemerintah justru mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah: (1) Bagaimana Hukum pembentukan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang menurut putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020? (2)analisis fiqh siyasah terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020? Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mendeskripsikan secara rinci terhadap objek yang di teliti melalui data yang telah terkumpul agar dapat ditarik sebuah kesimpulan dengan cara kualitatif dan menggunakan metode pustaka (Library Research) dengan menggunakan berbagai literatur (perpustakaan) baik buku, undang�undang, jurnal, naskah, ataupun berita. Penilitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan untuk mendapatkan hasil yang valid yaitu pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan perundang undangan (statue approach). Adapun hasil penelitian ini ialah menunjukkan bahwa: (1) Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja secara hukum tidak memenuhi syarat konstitusional dan terkesan dipaksakan. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dipandang sebagai pembangkangan konstitusi (Constitutional Disobedience) karena mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengamanatkan perbaikan substansial terhadap UU Cipta Kerja dengan “meaningfull participation”. (2) Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai tidak prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Dimana proses pembentukannya tidak sesuai dengan prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip kemaslahatan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kata Kunci: Pembentukan, Penetapan, Perppu.

Actions (login required)

View Item